MENCEGAH KONFLIK AKIBAT PEMEKARAN DESA PAKRAMAN

Pada tahun 2012, konflik yang melibatkan Desa Pakraman kerap kali terjadi. Salah satunya akibat adanya Pemekaran Desa Pakraman. Kasus Pemekaran Banjar Asah Munduk yang menjadi Desa Pakraman Tamblingan melalui Surat Keputusan  Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Kabupaten Buleleng Nomor 005/Kpts/MDP Bali/2008 ditolak oleh warga Catur Desa (Desa Pakraman Munduk, Desa Pakraman Gobleg, Desa Pakraman Gesing dan Desa Pakraman Umajero), seolah-olah mengulang konflik yang sebelum-sebelumnya seperti rencana pemekaran Silamurti dari Desa Pakraman Batuan, di Kabupaten Gianyar, rencana pemekaran Banjar Pangkung Karung di Desa Pakraman Bedha, juga konflik Desa Pakraman Kemoning dengan Budaga yang dulu bahkan sampai memakan korban jiwa. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Pemekaran Desa Pakraman dan bagaimana mencegah konflik yang berasal dari pemekaran Desa pakraman pada tahun mendatang?

Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), Pengakuan Desa Pakraman diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang- Undang Dasar (UUD) NRI 1945, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman. Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 18 B Ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya dengan syarat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jika mengkaji pengertian Desa Pakraman pada Pasal 1 Ayat 4 Perda Nomor 3 tahun 2001 jo. Perda No 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, ternyata juga memuat tentang syarat-syarat diakuinya sebuah Desa Pakraman berupa harus memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama masyarakat umat hindu, dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa, memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri.

Menyangkut Pemekaran Desa Pakraman, syarat-syarat pengakuan tersebut ternyata belumlah cukup bagi Majelis Desa Pakraman (MDP), sehingga berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki MDP sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perda Nomor 3 Tahun 2001, MDP melalui Keputusan MDP Bali Nomor : 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006 memberi syarat lagi tentang pemekaran jika pemekaran tersebut tidak dapat dihindarkan dengan persyaratan antara lain secara geografis desa pakraman tersebut memang layak untuk dimekarkan, jumlah penduduk sekurang-kurangnya 250 KK, pemekaran dibicarakan secara kekeluargaan (musyawarah-mufakat) dan mendapat persetujuan desa pakraman induk, Pemekaran didasarkan atas dasar “ngandap kasor”  (tanpa menuntut segala sesuatu dari desa pakraman induk), memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas, sehingga tidak menyebabkan adanya krama desa berada dalam posisi saling seluk, telah memiliki setra/kuburan, pura kahyangan tiga/kahyangan desa yang memiliki tanah pelaba pura, atau memiliki tanah dengan luas tertentu, pemekaran dianggap resmi setelah ada Surat Keputusan Pemekaran yang dikeluarkan oleh MDP Bali, atas dasar usulan pemekaran dari Desa Pakraman bersangkutan, diketahui dan disetujui oleh MDP kecamatan dan MDP Kabupaten/Kota, Pengakuan oleh pemerintah dalam bentuk pencatatan, pemberian bantuan, pembinaan dan lain-lain baru dapat dilakukan kepada desa pakraman tersebut berdasarkan Surat Keputusan MDP Bali.

Deretan Syarat-syarat tertulis tersebut wajib dipenuhi terlebih dahulu bagi pihak yang hendak diakui sebagai Desa Pakraman atau KMHA di Bali, sehingga kemudian menjadi masalah tersendiri dalam pemekaran Desa Pakraman. Bagi yang ingin wilayahnya berpisah atau dipisahkan oleh Desa Induk, Pengakuan dari pemerintah dalam bentuk pencatatan sebagai KMHA baru dapat tercapai kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertulis tersebut. Disinilah letak ending sebuah pemekaran desa Pakraman yakni pengakuan berupa pencatatan dari pemerintah, yang ternyata pencatatan tersebut hanyalah berupa pengakuan tertulis agar dapat pemerintah dapat memberikan bantuan kepada Desa Pakraman. Menjadi patut kemudian dipertanyakan idealisme dan independensi Desa Pakraman ditengah otonomi Desa Pakraman yang diagung-agungkan bahwa Desa Pakraman tidak bisa mengelola rumah tangganya tanpa bantuan pemerintah.

Banjar adat yang hendak memekarkan diri atau Desa induk yang hendak melepaskan Banjar adatnya untuk berdiri sendiri, tentunya memiliki alasan dan motivasi tertentu dalam pemekaran tersebut. Tidak ada yang salah kalau ingin dimekarkan, karena setiap banjar punya hak untuk itu. Namun apakah hanya demi Pengakuan pemerintah atau  hanya agar lebih bebas mengelola diri sendiri dengan cara lepas dari Desa Induk harus dijawab dengan pemekaran?. Ada 2 (dua) yang perlu diperhatikan kalau ingin memekarkan Desa Pakraman yaitu otonomi desa Pakraman dan Asas-asas hukum adat. Karena bersifat otonom Desa Pakraman haruslah memiliki keteguhan bisa mengelola rumah tangganya sendiri termasuk menyelesaikan masalah pemekaran Desa Pakraman sekalipun tanpa bantuan siapapun dan tidak boleh dicampuri oleh siapapun termasuk Pemerintah. Kedua, menjadi Desa Pakraman harus mampu menjaga nilai-nilai luhur masyarakat bali, seperti Tri Hita Karana, Tat Twam Asi dan Segilik seguluk sebayantaka. Apakah mampu pihak yang hendak mekar bertanggungjawab membentuk dan menjadi Desa Pakraman yang demikian? Perlu mulat sarira yang sangat mendalam untuk itu, sebab selama ini yang terjadi adalah konflik yang sangat jauh dari nilai-nilai yang ada.

Perkembangan dewasa ini, Hukum adatpun dituntut untuk ikut perkembangan hukum positif Indonesia yang cenderung sifatnya tertulis, termasuk juga yang berkaitan dengan Desa Pakraman. Hal Ini dapat dilihat dari Perda Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 3 Tahun 2003 yang ada, dimana Desa Pakraman seolah-olah “diperintah” oleh Hukum tertulis dari Pemerintah Provinsi Bali berupa PERDA untuk mengikuti apa isi PERDA tersebut. Sebagai contoh adanya kewajiban desa Pakraman untuk pencatatan dan penyuratan awig-awig yang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 1. Bahkan di Perda Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 3 Tahun 2003 itu juga dasar hukum adanya MDP, yang saat ini seolah-olah sebagai Lembaga yang menentukan nasib Desa Pakraman. Bagi beberapa kalangan, Perda Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 3 Tahun 2003 masih perlu direvisi karena terdapat kelemahan-kelamahan yang terkandung misalnya Kondisi ketidakjelasan batas sangat rawan menimbulkan konflik kalau terjadi pemekaran. Selama ini desa pakraman tidak memiliki batas fisik yang tegas karena merupakan gabungan kelompok-kelompok masyarakat yang sama-sama bertanggungjawab pada Pura Kahyangan Tiga,

Terlepas dari Kelemahan, pro dan kontra yang terkait dengan Perda Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Perda Nomor 3 Tahun 2003, Perda itu  masih dikatakan penting bagi Bagi Desa Pakraman itu sendiri karena dianggap sebagai dasar hukum pengakuan Desa Pakraman Di Bali. Tapi perlu diingat, sebagai penganut hukum adat Desa Pakraman seharusnya tidak menganggap Perda atau aturan tertulis lainnya sebagai dasar hukum. Mari diperhatikan pula asas-asas hukum adat yang ada untuk mencegah konflik. Setiap Pihak harus mengutamakan Asas kerukunan, Asas kesamaan,  Asas mengutamakan kepentingan umum, Asas kesejahteraan,  Asas pengabdian dan kepatuhan, Asas ketertiban dan ketentraman, Asas tempat, waktu, dan keadaan, agar mencegah terjadinya konflik.

Kemudian dalam penyelesaian hukum adat Asas musyawarah harus dikedepankan agar para pihak bisa mengeluarkan pokok-pokok pikirannya. Di tengah musyawarah tersebut, asas-asas lainnya harus digunakan seperti Asas gotong royong, Asas tolong menolong, Asas kesamaan, Asas keadilan, kelayakan, dan perikemanuasiaan dan Asas kebenaran. Asas-asas ini digunakan dalam musyawarah untuk menemukan solusi yang tepat sesuai keinginan para pihak.

Yang terakhir, setiap keputusan yang diambl dalam penyelesaian konflik adat harus diputuskan secara mufakat, yakni sesuai dengan penggunaan asas mufakat. Hal ini sangat penting ketika penyelesaian disepakati maka semua pihak yang terlibat akan kembali merasa baik dan dengan demikian kesimbangan akan ditemukan kembali sesuai dengan asas keseimbangan.

Sebagai pencegahan konflik di tahun-tahun mendatang akibat pemekaran Desa Pakraman diperlukan beberapa langkah penting yang mensinergikan semua pihak. Perda harus segera direvisi sesegera mungkin agar tidak terjadi kekabur, kekosongan dan konflik norma atau mendegradasikan sifat otonom Desa Pakraman, karakter krama Desa Pekraman harus pula dikuatkan untuk otonomi Desa Pakraman dan tidak semata-mata memecahkan masalah dengan cara memekarkan diri dan yang terakhir Penggunaan asas-asas hukum adat Bali dalam pembuatan segala produk hukum yang terkait dengan Desa Pakraman. Harapannya dengan demikian Konflik dari diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

6 responses to “MENCEGAH KONFLIK AKIBAT PEMEKARAN DESA PAKRAMAN

  1. Rahajeng Pak Made, mohon info sedikit terkait dengan topik Pemekaran Desa Pekraman, khususnya dengan pembuatan Setra (Kuburan) oleh dan untuk suatu banjar baru, yang legalitas di Pemerintahan desa “belum jelas” dan juga di desa adat “belum jelas” juga . Yang saya tanyakan adalah, Apa yang menjadi aturan atau syarat utama dalam pembuatan pembuatan Setra (Kuburan), yang mana tanah tersebut merupakan tanah SHM.
    Lain dari pada itu yang utama juga, pemecahan Banjar (Br.) tersebut berawal dari konflik pribadi antar warga, bukan berdasarkan posisi/lokasi tempat tinggal warga yang (misalnya) berjauhan, seperti kondisi jaman dulu. Thx.

    • terima kasih atas komentarnya, dalam pembentukan setra (kuburan) yang beridir diatas SHM, belum ada syarat atau apapun secara formal yang mengatur tentang penbentukan setra adat… peraturan daerah yang mengatur juga belum ada, namun sedikit saya bisa memberi pandangan bahwa untuk setra adat, legitimasi yang diberikan oleh desa pakraman terhadap kuburan dapat dilihat dari Hasil Paruman dan pengunaan Pura dalem untuk setra yang bersangkutan. Bagiaman dengan setra akibat konflik yag akhirnya masyarakat yang tersisih tidak bisa di Kuburan milik desa? dalam beberapa tempat, pembentukan setra di SHM masih ada. Namun prakteknya penggunaannya dilakukan oleh umum, dan desa tidak mempermasalahkan. artinya bahwa dalam hukum adat, legitimasi setra tersebut diberikan oleh pengguna setra tersebut, dan ketika pengabenan akan dibangunka dimana ia dikubur… namun legitimasi desa belum tentu didapat sebab kuburan tersebut belum tentu menjadi milik (aset) desa atau diupacarai desa, dalam istilahnya aci desa,…. demikian sekiranya, diskusi menarik jika ada data… dan sangat bagus jika diteliti pak, suksma ini,.. mari berdiskusi pak….

    • Terima kasih Pak Made atas penjelasan singkatnya.
      Masih seputar tsb diatas, begini jika suatu Kelompok Suka Duka (sebutlah sprt itu scr sederhananya), yang hendak mekar menjadi suatu banjar yang sah baik secara kedinasan dan adat, Apakah mutlak memerlukan persetujuan dari banjar asal/banjar induk ?
      Dan apa sajakah syarat2 dari kelompok suka duka tersebut untuk bisa “naik kelas” / hendak berubah status menjadi Banjar Dinas & Banjar Adat ?
      Sedangkan ada 1 dilema yaitu, posisi rumah dari warga suka duka tersebut, sebagian besar tersebar merata di lokasi/kawasan dari banjar induk/banjar asli atau tidak “Nyebun”(Bhs Bali)/tidak berkelompok., mohon nasihat/penjelasannya,Trm Ksh.

      • terima kasih pak putu atas diskusinya,.. dalam pemahaman saya, hukum adat bali kita idealnya menggunakan nilai-nilai yang nantinya tercermin dalam asas-asas yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan. sehingga pantas tau tidaknya sebuah keputusan, atau keadilan dalam tindakan hukum yang diambil hrus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat yang bersangkutan, begitu pula dalam pemekaran desa/ banjar dll…

        secara normtif untuk memekarkan desa pakraman syarat-syaratnya sudah jelas dalam Perda Desa Pakraman dan Keputusan MUDP, yang salah satunya adalah IJIN DARI DESA INDUK. namun masih terjadi kekosongan hukum terkait dengan pembentukan BANJAR, atau sekaa/kelompok menjadi Banjar. dalam realita yang ada, pembentukan banjar yang ada sebelumnya bisa karena pemekaran dengan banjar induknya, atau karena ada lahan baru yang perlu dibentuk sebuah banjar, namun apapun itu pembentukan banjar harus didahulukan untuk pengaturan kependudukan secara adrimistratif (adat), dan penguasaan wilayah (kesubakan, keamanan, dll), jadi tidak serta merta untuk memisahkan belaka yang biasanya disebabkan oleh faktor politis ekonomis…
        kalau sudah fktor politik ekonomis tersebut yang ada biasanya nilai-nilai yang ada dimasyarakat ini yang ditinggalkan, sehingga keadilan juga tidak tercermin dan akhirnya menimbulkan konflik.
        menurut saya idealnya, dalam pemekaran atau pembentukan banjar harus memperhatikan nilai-nilai dan etika,… salah satu nilai dan etika tersebut adalah meminta ijin kepada desa / banjar induk,… sehingga kalau sudah ada ijin dari banjar, barulah kelompok tersebut boleh memekarkan diri…
        dan dalam hukum adat yang tidak mendahulukan kepastian hukum, kemutlakan itu tidak diukur dari ada atau tidaknya aturan tertulis yang mengaturnya tetapi hasil paruman demi menjaga keseimbangan sekala niskala yang ada…

        suksma Pak Putu

  2. Om swastyastu,
    Tiang komang nusa niki, ampura mengganggu,
    tiang mau minta tolong sareng bpk, tiang mahasiswa UNDIKSHA, saat ini tiang sedang melakukan penelitian terkait Desa Pakraman, namun sampai saat ini tiang belum menemukan dokumen PERDA Bali No 3 Th 2001 tentang Desa Pakraman.
    Kalau bapak punya file PERDA Bali No 3 Th 2001 tentang Desa Pakraman. tiang mohon bantuannya, tiang minta filenya .
    Mohon bantuannya , suksma,
    om shantii.., shanti…, shanti,,..om

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s