Pengurus Serikat Pekerja PT Garuda Terancam PHK

Permasalahan Serikat Pekerja dengan perusahaannya semakin marak di Bali. Bukan hanya Serikat Pekerja yang terdapat di Perusahaan Swasta tetapi juga Serikat Pekerja yang terdapat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti yang terjadi dengan Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Cabang Bali.
Eka Wirajhana, Ketua DPC Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Cabang Bali didampingi kuasa hukumnya I Nengah Jimat, SH dan I Made Somya Putra, SH pada pukul 15.00 Wita, Rabu (4/8/2010) melaporkan atasannya Achirina dan Jubi Prasetyo ke Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Denpasar dengan tuduhan menghalang-halangi dan memaksa pekerja atau buruh untuk tidak mengikuti kegiatan Serikat Pekerja serta perbuatan tidak menyenangkan.

Pelaporan ini dilakukan karena Eka Wirajhana khawatir ia akan mendapat sanksi maksimum berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena sebelumnya ia merasa telah diintimidasi oleh pihak Perusahaan agar tidak mengikuti aksi di Jakarta melalui surat dan email. ”saya khawatir kalau saya tidak melapor terlebih dahulu maka saya akan di-PHK oleh perusahaan” ujar Eka Wirajhana.
Saat diterima oleh pihak Poltabes Denpasar, Eka Wirajhana mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Pusat telah menerima surat dari Achirina selaku Human Capital and Corporate Support PT Garuda Indonesia yang melarang untuk hadir dalam aksi di Jakarta pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2010. Dalam surat tersebut tertulis bagi pegawai yang ikut aksi di Jakarta akan dikenakan sanksi maksimun. Karena tugasnya sebagai pengurus serikat Pekerja maka Eka Wirajhana tetap mengikuti kegiatan serikat pekerjanya berupa aksi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, walaupun sudah dilarang melalui email oleh Jubi Prasetyo (atasannya) dengan merujuk pada surat yang dikirim ke Serikat Pekerja Pusat oleh Achirina .
Bagi Eka Wirajhana kebebasan untuk melakukan kegiatan Serikat Pekerja telah dijamin oleh Undang -Undang dan Pihak perusahaan dilarang untuk menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja tersebut sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Eka Wirajhana juga merasa, dengan tidak dijinkannya dirinya mengikuti kegiatan Serikat Pekerja berarti pihak Perusahaan telah melakukan intimidasi terhadap dirinya sebagai Pegawai BUMN dan pengurus Serikat Pekerja, apalagi temannya yang bernama Karyadi yang sebelumnya hendak ikut ke Jakarta batal ikut kegiatan tersebut karena mendapat telepon dari pihak perusahaan. ”sekarang Karyadi telah dimutasi ke Biak oleh pihak perusahaan, inikan bentuk intimidasi juga ” imbuh Eka.
Hingga saat ini, Eka Wirajhana menunggu panggilan kepolisian untuk dilakukannya pemeriksaan. Eka berharap kepolisian bergerak cepat agar dia tidak menjadi korban PHK. Sehingga langkah yang diambil oleh Eka dapat dijadikan contoh oleh teman-temannya di Serikat Pekerja untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak pegawai dan sebagai pengurus Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s