HAKIM SEBAGAI AKTOR DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Hukum secara normatif (law in book) dibagi menjadi 3 yaitu Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum. Hukum secara normatif tersebut diimplementasikan ke dalam Praktek Hukum, yang disebut Hukum secara empiris (law in action).

Tujuan dari hukum secara normatif tersebut adalah memberikan keadilan kepada masyarakat yang dilakukan melalui sosiologi hukum yang berfungsi untuk menjembatani hukum secara normatif dengan hukum empiris tersebut.

Tetapi dalam fakta sekarang ini, sosiologi hukum seolah-olah tidak berfungsi dengan baik dengan banyaknya ketidakadilan. Ketidakadalan tersebut tidak bisa terlepaskan dari faktor aktor utama sosiologi hukum Yaitu hakim yang berperan dalam mentransfer hukum normatif ke dalam hukum empiris. Dengan demikian bagiamanakah sebenarnya peran hakim dalam perannya untuk menjembatani hukum normatif dengan hukum empiris demi terciptanya keadilan di masyarakat?.
Menurut difinisi para ahli Sosiologi Hukum seperti Soejono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya. Sedangkan menurut R. Otje Salaman, sosiologi hukum (ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analistis). Jelas terlihat berdasarkan definisi para ahli bahwa sosiologi hukum adalah segala aktifitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum. Jadi sebagai aktor dalam sosilogi hukum, Hakim wajib untuk menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosialnya agar dapat diterapkan hukum yang ideal demi keadilan.
Dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas ius curia novit sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Ada juga yang menyatakan bahwa asas ius curia novit merupakan asas yang mewajibkan bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tidak boleh menolak perkara yang diajukannya. Dengan demikian hakim wajib mengkonstruksi hukum dengan pengetahuan hukum normatifnya. Konstruksi yang dimaksud yaitu suatu alat bagi hakim untuk menciptakan hukum (Rechtschepping), maksudnya apabila ada suatu perkara yang diajukan kepada hakim, tetapi hakim tersebut tidak menemukan aturan hukum yang bersangkutan dengan suatu perkara tersebut, maka hakim tersebut akan menggunakan konstruksi untuk menciptakan aturan hukum baru. Dengan demikian hakim sebagai aktor dalam sosiologi hukum dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan hukum normatif yang memiliki rasa keadilan di masyarakat.
Hukum normatif dan hukum empiris dalam sosiologi hukum sama-sama terkait dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Indonesia yang menganut Sistem Eropa Kontinental berlaku istilah ius contitutum yakni hukum positif yaitu hukum yang berlaku pada saat tertentu, dan ius constituendum yaitu hukum yang diinginkan atau hukum yang akan datang. Hakim sebagai aktor dalam sosiologi hukum dianggap telah mengetahui hukum yang didapatkan dalam hasil menganalis dan mempelajari hubungan timbal-balik hukum dengan gejala sosialnya seharusnya untuk menciptakan hukum yang berkeadilan harus menerapkan hukum positif yang ada, namun perlu diketahui bahwa hukum positif tersebut berubah-ubah dan hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja dalam sosiologi hukum yang sebagai jembatan antara hukum normatif (law in book) dan hukum empiris (law in action) memberikan suatu ruang untuk memberikan rasa hukum yang diinginkan. Dalam hal ini, hakim dapat menciptakan hukum yang diinginkan tersebut sehingga hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dapat diterapkan di masa yang akan datang.
Hakim dapat menerapkan hukum yang tidak menimbulkan gejala sosial yang negatif. Dengan demikian hukum yang sesuai dengan hukum normatif dan dapat diterapkan di dalam hukum empiris (praktek), dapat dilakukan apabila sosiologi hukum berjalan dengan baik. Dan sosiologi hukum akan berjalan dengan baik dengan cara bagaimana hakim itu dapat menggali nilai-nilai hukum di masyarakat sesuai dengan asas ius curia novit dan kemudian menerapkannya, serta menjalankan hukum sesuai dengan hukum yang diinginkan (ius constituendum).

DAFTAR BACAAN :
Sanjaya, Wawan, Ius Curia Novit Dan Hakim, diambil dari wawansanjaya.wordpress.com tgl 27 oktober 2010

___, Difinisi Ius Constituendum, http://www.kamushukum.com/kamushukum entries.php?_ius%20constituendum_&ident=1711 diambil tanggal 27 Oktober 2010

Mulyadi, Lilik, Asas Legalitas Dalam Perspektif Ius Constituendum Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008, Artikel, 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s