HUKUM WARIS DALAM HUKUM ADAT BALI DAN GENDER DALAM PEWARISAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 desember 1955.
Pertimbangan hukum : menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki. Apakah putusan ini adil dari berbagai tolak ukur?
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961.
Berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan memandang sebagai yang hidup diseluruh Indonesia bahwa anak perempuan disamping anak laki-laki harus mendapat waris sehingga memiliki hak mewaris dari orang tuanya. Idiologi hukum apakah yag dianut MA dalam putusan ini?

Baca lebih lanjut

Sistem hukum menurut Teori Freidmann dan cara bekerjanya sistem hukum menurut Teori Sidman dalam menganalisa praktek mafia peradilan di Indonesia

A. Pendahuluan

Berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerinthan yang bersih bebas dari segala bentuk KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) telah dibentuk. Hal ini dapat kita amati dengan hadirnya berbagai lembaga Negara, yang dibentuk untuk mengontrol atau mengawasi terhadap kinerja institusi Negara dengan melibatkan berbagai unsure atau elemen masyarakat. Salah satu permasalahan sampai saat ini menjadi persoalan di Negara Indonesia, yang menjadi bahan pembicaraan adalah mengenai situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Baca lebih lanjut

EKSISTENSI PERKAWINAN MENURUT KITAB MANAWA DARMA SASTRA DENGAN REALITA PERKAWINAN HUKUM ADAT BALI SAAT INI

A. Pendahuluan
Perkawinan adalah suatu yang sacral dan bagi sebagian orang adalah sebah yang keramat jika dilakukan dan mengikatkan diri pada sebuah perikat dengan seseorang semasa sisa hidupnya. Sedangkan dengan berbagai peraturan yag berlaku tentang perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut agama hindu banyak sekali sumber sumber hukum yang dipakai sebagai rujukan dalam usaha mencari penyelesaian permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan konteks-nya. Adapun sumber sumber hukum menurut hindu ada yg tertulis maupun yg tidak tertulis, Hukum hukum hindu yang tertulis sering disebut dengan sastra dresta yg banyak sekali sastra – sastra hindu yg mengatur tentang hal ini, salah satu contoh adalah Manawa Darma sastra, Palasara sastra, dsbnya sedangkan yg tidak tertulis disebut dengan Loka dresta dan atmanastuti (yang merupakan mufakat yg terbaik merupkan bisamaorang banyak dilingkungan sekitarnya)

Baca lebih lanjut