Sistem hukum menurut Teori Freidmann dan cara bekerjanya sistem hukum menurut Teori Sidman dalam menganalisa praktek mafia peradilan di Indonesia

A. Pendahuluan

Berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerinthan yang bersih bebas dari segala bentuk KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) telah dibentuk. Hal ini dapat kita amati dengan hadirnya berbagai lembaga Negara, yang dibentuk untuk mengontrol atau mengawasi terhadap kinerja institusi Negara dengan melibatkan berbagai unsure atau elemen masyarakat. Salah satu permasalahan sampai saat ini menjadi persoalan di Negara Indonesia, yang menjadi bahan pembicaraan adalah mengenai situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia, dalam pikiran masyarakat dan kita semua tidak terlepas dengan institusi Negara, seperti Pengadilan, Kejaksaan, Polisi dan Advokat/pengacara. Seperti banyak orang membicarakan dengan pengamatan atau pengalamnya bahwa penegakan hukum di Indonesia, belumlah maksimal sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita luhur penegakan hukum yaitu memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan.

Dunia peradilan di Indonesia masih banyak carut marut dengan penegakan hukum yang tidak bersih. Penegakan hukum tidak lagi memihak kepada masyarakat yang lemah atau masyarakat yang miskin akan tetapi penegakan hukum yang sarat dengan prilaku penegak hukum yang kotor. Proses penyuapan, menyogokan adalah sesuatu yang kelihatan lazim terdengar bagi masyarakat atau bagi aparat penegak hukum, sehingga keadilan menjadi sesuatu barang yang terkesan amat mahal dan keadilan hukum terkesan dapat diperjualbelikan. Kejahatan terhadap penegakan hukum atau tindakan yang menyimpang dengan berkedok hukum amat kerap terjadi. Kejahatan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan sampai di tingkat pengadilan semua itu seakan sebagai sebuah siklus yang secara halus terjadi, dan hal tersebut juga tidak lepas dari peran masyarakat yang ada mencari keadlian atau para advokat menjadi bagian calo keadilan.

Kejahatan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terkadang terjadi secara sistemik dan susah dibuktikan yang disadari atau tidak disadari atau pola yang dilakukan hampir seperti mafia/jaringan, dikalangan masyarakat atali NGO/LSM sering kita sebut dengan istilah” Mafia Peradilan”. Istilah mafia peradilan yang digunakan kalu dikaji secara ilmiah memang tidak ada definisi yang menyebutkan atau belum ada yang mendefinisikan secara baku. Istilah mafia peradilan yang digunakan oleh masyarakat atau NGO/LSM adalah sebuah ungkapan atas bagaimana kejahatan aparat penegak hukum, didalam menjalankan tugasnya dengan mengebiri nilai-nilai keadilan. Salah satu contoh yang bisa lihat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, misalnya jual beli pasal Undang-Undang (pasal yang berat atau ringan), penjualan kewenangan yang subyektif (penanguhan penahanan) , jual beli putusan (putusan berat atau ringan), mengebiri hak-hak pencari keadilan baik Tersangka/Terdakwa atau korban atau ketidak pastian proses hukum yang sengaja dilakukan untuk menguntukan salah satu pihak.

Dengan contoh yang disebutkan diatas adalah suatu yang bukan rahasia umum lagi bagi mereka yang mencari keadilan. Oleh karenanya dengan maraknya praktik-pratik kejahatan yang berkedok hukum ini tentunya akan merongrong kewibawaan penegakan hukum di Indonesia dan juga merongrong kewibawaan Negara dan pemerintah. Oleh karenanya, krisis kepercayaan di Indonesia terhadap aparat penegak hukum sangat tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut berbagai lembaga control yang telah didirikan akan tetapi, tidak terlalu memebrikan pengaruh. Adapun lembaga Negara yang telah dibentuk dengan harapan bisa menekan kejahatan dan prilaku yang menyimpang dari aparat penegak hukum seperti Komisi kepolisian (kompolnas), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudiasial dan dengah kehormatan lainya. Akan tetapi kita tidak bisa terlalu banyak bisa berharap dengan lembaga tersebut mengingat keterbatasan yang juga dimiliki lembaga pengawas tersebut, yang dimana hanya ada atau berkedudukan di ibu kota Negara saja. Jika kita melihat persoalan pencarian keadilan di Indonesia itu ada diseluruh Indonesaia yang luas wilayahnya sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak.

Tanggungjawab membangunan Negara dan pemerintahan tidak dapat kita serahkan kepada pemrintah atau Negara saja. Akan tetapi semua pihak dan segenap lapisan masyarakat mesti turut serta membangun menciptakan kebersamaan untuk saling control dan mengawasi dengan berbagai peluang penyimpangan atau peluang kejahtan di Negara Indonesia ini yang berpeluang merongrong kewibawaan pemerintah. Sehingga peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan sekali oleh Negara dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih (clean goverment) yang bebas dengan KKN. Salah satu peran masyarakat sipil yang bisa dilakukan adalah mengingatkan atau melaporkan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam institusi aparat penegak hukum atau kepada dewan kehormatan yang ada didalam lembaga bersangkutan. Praktek mafia peradilan adalah upaya melemahkan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jika pratek-praktek peyimpangan hukum atau mafia peradilan adalah upaya pelanggaran hak asasi manusia dan jelas dapat menyengsarakan masyarakat yang juga berdamapak pada terhambatnya pembangunan Negara Indonesia baik bangsa dan Negara.

Pihak-pihak yang menjadi korban praktek mafia peradilan secara langsung adalah pihak-pihak yang bersengketa yaitu individu dan masyarakat. Dan korban secara tidak langsung adalah kepentingan Negara dan sistem hukum. Sistem hukum menjadi rusak dan tidak berfungsi sehingga tidak mampu menegakkan hukum dan memenuhi keadilan . Dengan demikian, untuk mencoba mencari solusi tentang mafia peradilan saya mencoba menggukan analisis teori dari Friemann dan Siedman tentang Sistem Hukum dan cara bekerjanya hukum.

B. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik suatu permasalahan. Adapun peramasalahan tersebut yaitu Bagaimakah sistem hukum menurut Teori Freidmann dan cara bekerjanya sistem hukum menurut Teori Sidman dalam menganalisa praktek mafia peradilan di Indonesia?

C. Wajah Praktek Mafia Peradilan

Karakter yang dimiliki oleh para actor mafia peradilan khususnya penegak hukum yang dinyatakan oleh Indonesian Coruption Wacth (ICW) melalui riset yang telah dilakukannya ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil temuan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (satgas Mafia Hukum). Penjelasan Satgas mafia hukum tentang modus operandi, akar permasalahan, dan strategi penanggulangan mafia hukum terungkap terungkap praktek mafia terjadi di segala proses penegkan hukum.

Ditegaskan pula, kendala yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah Lembaga Penegak Hukum dan Pengadilan bukan merupakan jawaban untuk memastikan adanya penegakan hukum dan pencapaian keadila. Justru Lembaga Penegak Hukum itu sendiri merupakan Masalah tersendiri. Prosesnpenegakan hukum tersebut diliputi praktek KKN, penyalahgunaan dan wewenang.

Dilihat dari catatan akhir Posko Pemantauan Peradilan Provinsi Bali untuk kasus-kasus besar (korupsi dan Pembunuhan dan lainnya) penegak hukum selalu berusaha sebaik mungkin bertindak sesuai dengan hukum acara hal ini bisa dimaklumi karena pers pasti memantau, tetapi untuk kasus yang dianggap ringan dalam persidangan seringkali hakim memimpin persidangan tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan hukum acara, hal ini mengakibatkan adanya persidangan yang bisa selesai dengan cepat. Masalah Hakim mengantuk, Hakim berbincang-bincang pada saat sidang, tidak mengucapkan bantuan hukum yang berhak diterima masih kerap ditemui. Untuk Institusi Pengadilan sendiri masih tidak berubah karena telat, penyerahan BAP ke masing-masing pihak yang tidak jelas, pungutan liar dan lainnya masih dipastikan kerap terjadi. Mengenai Panitera dan jaksa yang kurang disiplin seakan-akan telah menjadi kesepakatan dengan hakim dimana hakim sering tidak mengubris ketidak disiplinan itu.

Ada sekitar 4 (empat) kasus pengaduan perbulan yang diterima Posko Pemantauan Peradilan mengenai Praktek Mafia Peradilan baik di Kepolisian sampai di Persidangan. Namun terdapat pula pengaduan yang disampaikan secara lisan tetapi karena tidak ada bukti permulaan yang cukup maka pengaduan secara lisan ini terkadang tidak bisa dilaporkan. Hanya untuk pengaduan kepolisian yang bisa dilanjutkan dan di advokasi dengan cara berupa pendampingan. Suatu keadaan yang amat menyulitkan ketika pengaduan berasal dari cerita, pengaduan sering kali merupakan keluhan masyarakat yang ternyata adalah melihat dan mengalami sistem dan prosedur pengadilan negeri yang sangat menghambat proses peradilan dan terkadang mengarah ke praktek mafia peradilan tetapi cerita tersebut sering tanpa adanya alat bukti yang mengakibatkan adanya kesulitan untuk menindaklajuti pengaduan yang mereka lakukan.

Dari semua fakta yang dirasakan oleh masyarakat mengenai mafia peradilan di Pengadilan, rekomendasi yang harusnya didengar adalah pengadilan harus segera merubah dirinya menjadi pengadilan yang diinginkan oleh masyarakat yang berkeadilan dan berkebenaran, serta seluruh masyarakat wajib bersatu padu melawan mafia peradilan karena mafia peradilan sudah seperti mendarah daging dan hampir membudaya di Indonesia.

D. Analisa Berdasarkan Teori L.M. Freidmann Dan Sidman

Sistem Penegakan Hukum (SPH) dilihat secara Integral merupakan suatu satu kesatuan berbagai Sub-sistem (komponen). Menurut L.M. Freidmann sistem hukum terdiri dari Legal Structure, Legal Subtantion, dan Legal Culture. Sebagai suatu SPH maka peradilan tidak bisa dilepaskan dari tiga komponen tersebut yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen Substansi), aparat penegak hukum (struktur) dan nilai-nilai budaya hukum (culture).

Sedangkan menurut R. Sidman tentang Teori bekerjanya hukum, hukum dilakukan oleh pemegag peran ( tentang budaya ketaatan dan kesadaran), Pembuat Undang-Undang, Lembaga penerap Undang-undang (implementasi hukum).

Dengan adanya SPH yang sebenarnya bersifat integral maka untuk mengatasi mafia peradilan harus membuat adanya reformasi SPH itu sendiri dengan mengkaji dari aspek Substansi, Struktur dan budaya hukum yag dijalankan oleh pemegang peran, pembuat undang-undang, dan Lembaga Penerap Undang-Undang.

Reformasi Substansial (Aspek Subtansi Hukum/ Pembuat Undang-Undang)

Dalam aspek subtansi hukum, sistem peradilan pada hakikatnya adalah “sistem Normatif” atau “sistem penegak subtansi Hukum”. Dalam hal ini integrated legal system yang di dalamnya adalam substansi hukum wajib mengisi peraturan perundang-undangan dengan norma yang bersifat tegas dan memaksa melarang adanya praktek mafia peradilan.

Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat da pribadi, melalui pembaharuan maupun reformasi, artinya supaya pembuat Undang-Undang tidak sewenang-wenang perlu dibenahi pula keterbukaan dalam proses pembuatannya dan ppemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul. Namun Hal ini sering dikesampingkan sehingga aspek sosiologisnya juga hilang atau dikesampingkan pula. Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang karena tidak diikutinya asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang dan adanya Norma kabur, konflik Norma dalam Undang-Undang yang telah dibuat sehingga membingungkan di dalam penerapannya.

Reformasi Struktural (Aspek Struktur/Kelembagaan Penerap Hukum)

Apabila SPH merupakan sistem yang terpadu maka sepatutnya Kelembagaan dari Lembaga Penegak Hukum wajib untuk diperhatikan. Sub-sistem dari Lembaga Penegak Hukum tersebut yaitu kekuasaan penyelidikan oleh penyidik yang terdapat dalam Kepolisian, kekuasaan penuntutan oleh jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam Kejaksaan, kekuasaan mengadili atau menjatuh kan putusan oleh hakim yang terdapat dalam Pengadilan, dan kekuasaan aparat pelaksana. Dalam hal ini seorang Advokat berada dalam tiap prosesnya sehingga Advokat juga dapat dikatakan sebagai suatu Lembaga.

Penegak hukum berprilaku nyata atau berperan actual sesuai dengan Undang-Undang yang mengikatnya. Namun juga melakukan diskresi dalam hal atau keadaan tertentu. Hal ini dalam prakteknya menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang selalu terjadi dalam proses peradilan yang cenderung kea rah praktek mafia peradilan. Hal ini sering disebabkan oleh keterbatasan penegak hukum dalam menempatkan diri pada pihak lain, disamping tingkat aspirasi yang relative belum tinggi, tidak adanya proyeksi masa depan, tidak adanya kemampuan untuk mengelola keinginan materiil, dan kurangnya kemampuan inovatif.

Reformasi Kultural (Aspek Budaya Hukum/ ketaatan dan kesadaran Pemegang Peran)

Dalam mafia peradilan kaitannya dengan budaya hukum, lebih dikaitkan dengan adanya budaya yang kotor pada praktek budaya yang tercela dan optimalisasi pendekatan budaya sebagai bidang keilmuan dalam penegakan hukum. Banyak contoh praktek yang seakan-akan telah membudaya di Indonesia sebagai indicator menurunnya budaya yag menyebabkan suburnya prakek mafia peradilan yakni “Budaya Amplop”, “Transaksi Perkara”, “Calo Perkara” Makelar Kasus”, “Pemerasan”, Jual Beli Putusan”, dan sebagainya. Hal ini merupakan cerminan lemahnya budaya sebagai bidang Ilmu.

Contoh nyata tentang menurunnya kualitas keilmuan penegak hukum adalah seringnya dipengadilan ditangkan saksi ahli. Berdasarkan asas curia novit, seharusnya hakim sudah tahu hukum, disamping itupula penegak hukum juga sudah merupakan seorang ahli hukum. Tentu saja hal ini mencerminkan kemalasan dari penegak hukum untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Dalam Prakteknya, penegakan hukum sangat terlihat adanya kecendrungan berpikir yang parsial aykni hanya melihat dari sisi Undang-Undang saja, sehingga Hakim seakan-akan corong Undang-Undang saja. Oleh Soerjono Soekanto, factor masyarakat dan factor kebudayaan dibedakan walaupun berkaitan erat karena didalam pembahasannya diketengahkan tentang masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan materiil. Masalah yag sering timbul dari budaya hukum adalah karena anggapan masyarakat mengenai segi penerapan perundang-Undangan. Kalau penegak hukm menyadari kalau ia dianggap hukum oleh mayarakat maka tidak mustahil pula Undang-Undang ditafsirkan sebagai terlalu luas, hal ini menyebabkan diskresi yang sudah dianggap milik penegak hukum oleh masyarakat.

E. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa praktek mafia peradilan dengan menggunakan Teori Dari Friedmann dan Sidman, dapat disimpulkan bahwa terdapat kerukan sistem hukum di Indonesia sehingga hukum di Indonesia tidak berjalan yang menyebabkan praktek mafia hukum di Indonesia terus berjalan.

Dari semua fakta yang dirasakan oleh masyarakat mengenai mafia peradilan di seluruh proses peradilan, terdapat rekomendasi yang harusnya didengar adalah Seluruh Komponen Hukum harus segera merubah dirinya menjadi pengadilan yang diinginkan oleh masyarakat yang berkeadilan dan berkebenaran, serta seluruh masyarakat wajib bersatu padu melawan mafia peradilan karena mafia peradilan sudah seperti mendarah daging dan hampir membudaya di Indonesia.

Daftar Bacaan

Aminah, Siti,2006, “Katakan Tidak” Panduan Melawan Mafia Peradilan, Komite Penyelidikan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolsi, dan Nepotisme (KP2KKN) , Jawa Tengah.

Freidman,L.M, 1984,What Is Legal Sistem, WW Norton and Company, New York.

http//wapedia.mobi/id/Mafia July, 06, 2009.

Satuan Tugas Pemberatasan Mafia Hukum dan UNDP,2010, Mafia Hukum : Akar permasalahan dan Strategi Penanggulangan, UNDP, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peneakan Hukum, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 17.

Somya Putra, Made, 2010, Catatan Akhir Semester Posko Pemantauan Peradilan Provinsi Bali, Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas LBH Bali yang bertajuk “Bersatu Membrantas Mafia Peradilan” Tanggal 30 September 2010, Denpasar

Swardana, I Gede Made, Upaya Masyarakat Dalam Mencegah Praktek Mafia Peradilan, Makalah disampaikan dalam seminar membrantas praktek mafia peradilan di Bajra Sandi Tgl 5 Septeber 2010 yang di adakan oleh LBH Bali.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s