HUKUM WARIS DALAM HUKUM ADAT BALI DAN GENDER DALAM PEWARISAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 desember 1955.
Pertimbangan hukum : menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki. Apakah putusan ini adil dari berbagai tolak ukur?
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961.
Berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan memandang sebagai yang hidup diseluruh Indonesia bahwa anak perempuan disamping anak laki-laki harus mendapat waris sehingga memiliki hak mewaris dari orang tuanya. Idiologi hukum apakah yag dianut MA dalam putusan ini?

1. Putusan itu sangatlah adil. Masalah waris diakui oleh beberapa pihak sebagai salah satu bagian dari hukum adat di Bali yang paling sukar, karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dalam masyarakat Bali. Walaupun demikian, hal itu bukan berarti menjadi halangan untuk membahasnya, karena dibalik kebiasaan yang berbeda-beda itu terdapat asas-asas universal yang berlaku bagi orang Bali. Sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum waris yang berlaku secara nasional, walaupun usaha-usaha kearah itu sudah lama dilakukan, seperti diamanatkan oleh TAP MPRS Nomor II Tahun 1960. Dalam angka 402 huruf c sub 2 Ketetapan MPRS tersebut dinyatakan perlunya perundang-undangan mengenai hukum warisan yang didasarkan prinsip-prinsip kewarisan parental/bilateral. Kesulitan utama bagi terbentuknya hukum waris nasional adalah karena kemajemukan kondisi aerial budaya masyarakat Indonesia, seperti tampak dari beragamnya sistem kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Dengan tidak adanya hukum waris yang berlaku secara nasional, maka hukum waris yang berlaku bagi orang Bali adalah Hukum Adat Bali. Pembahasan mengenai hukum adat waris tidak terlepas dari tiga kata kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan, yaitu: pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dalam aspek-aspek inilah akan dilihat asas-asas hukum adat waris yang berlaku bagi semua orang Bali. Adapun mengenai masalah kedudukan anak sentana paperasan menurut hukum adat Bali mengenai hukum adat waris, selanjutnya dibahas mengenai pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan adat, dan unsur-unsur pewarisan, yaitu sebagai berikut:
Pengertian Hukum Waris Adat
Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia hingga saat ini terdiri dari beberaph sistem menurut struktur masyarakatnya. Dengan demikian walaupun pengertian tentang warisan itu sama, tetapi proses pewarisan setiap sistem hukum itu selalu berbeda sesuai dengan ketentuan hukumnya masing-masing. Dalam membicarakan hukum adat waris tidak bisa terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut masyarakatnya. Dalam uraian ini akan penulis kemukakan beberapa pengertian tentang hukum adat waris antara lain menurut M. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam” dirumuskan sebagai berikut: Hukum Kewarisan adalah “himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang rrati meringgaikan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahii waris serta bagaimana caranya perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna” (M. Idris Ramulyo, 1987:49). Jadi hukum kewarisan menurut spa yang dirumuskan oleh M. Idris Ramulyo di atas adalah merupakan hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelesaian harta kekayaan bagi orang yang telah meninggal dunia. Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Warisan di Indonesia” merumuskan bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Wiryono Prodjodikoro, 1983: 50). Istilah pewarisan menurut hukum adat Bali dapat berlangsung, baik si pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ketika pewaris masih hidup yang berarti pengoperan atau pemberian harta kekayaan, setelah pewaris meninggal dunia yang berarti penerusan atau pembagian harta warisan. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo SH., dalam bukunya yang berjudul “Bab-bab tentang Hukum Adat” hukum adat waris dirumuskan sebagai berikut: Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu generasi manusia (generatie) kepada turunannya (Soepomo, 2003: 84). Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta tidak harus dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, namun proses itu dimungkinkan pada waktu si pewaris masih hidup. Proses penerusan harta benda inilah yang disebut dengan istilah pewarisan. Proses itu telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi hilang oleh sebab orang tua meninggal dunia. Khusus mengenai hukum adat waris di Bali, V. E. Korn dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Waris di Bali” menyatakan sebagai berikut: tidak benar menurut hukum adat waris pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia baru boleh dilakukan setelah diselenggarakan pengabenan (V. E. Korn, 1971: 27). Dari beberapa rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adat tidak sama dengan hukum waris Islam maupun BW. Perbedaan tersebut terletak dari cara membagi harta warisannya. Menurut hukum waris Islam dan BW, harta warisan baru dapat dibagi apabila si pewaris meninggal dunia, menurut hukum waris adat proses pewarisan telah dimulai pada saat si pewaris masih hidup sehingga kematian tidaklah terlalu berpengaruh terhadap proses pewarisan. Hal ini dapat diartikan proses pengalihan atau pengoperan harta kekayan yang dapat dilaksanakan tarpa menunggu si pewaris meninggal dunia terlebih dahulu. Di Bali sebagian besar masyarakatnya melakukan proses pewarisan semasih si pewaris masih hidup. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa apabila dalam proses pewarisan terjadi sengketa antara ahli waris, maka arwah si pewaris tidak bisa tenang. Untuk mencegah hal-hal yang demikian terjadi, maka pewarisan dilakukan pada saat si pewarisnya masih hidup, sehingga si pewaris dapat mengawasi dan mencegah pertentangan diantara para ahli warisnya, terutama apabila si pewaris mempunyai anak isteri yang berlainan. Untuk lebih jelasnnya penulis juga akan kutipkan pendapat Sarjana Sagung Ngurah dan Ni Nyoman Sukerti daiani Ni Madc Dwi Indrayani yang skripsinya berjudul “Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Kecamatan Mengwi” mengenai hokum waris adat Bali, beliau menyatakan sebagai berikut:. Pewarisan merupakan peristiwa beralihnya segala hak dan kewajiban baik materiil maupun inmaterial dari pewaris kepada ahli warisnya (Dwi Indrayani, 1998: 13). Pewarisan adalah suatu proses yang dapat dimulai ketika pewaris masih hidup, sehingga tidak benar pandangan yang menyatakan bahwa pembagian warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris di aben, seperti yang ditentukan dalam Peswara Tahun 1900. pasal 1 ayat (2) Peswara tersebut memang menyebutkan bahwa “sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan itu atau melepaskan (menjual. menggadaikan, dan sebagainya), kecuali untuk keperluan tersebut”, tetapi ketentuan ini sama sekali tidak pernah berlaku dalam kenyataan. Proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual (sistem kewarisan individual). Apabila ahli waris lebih dari seorang, semasih hidup pewaris pada umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Hal itu dapat dilakukan melalui pemberian-pemberian yang bersifat sementara ataupun tetap. Pemberian-pemberian yang bersifat sementara, misalnya adalah berupa pengupajiwa, pedum pameng atau pedum raksa yang akan diperhitungkan kembali setelah pewaris meninggal atau di aben. Dengan demikian walaupun meninggalnya pewaris dan upacara pengabenan bukanlah syarat mutlak agar harta warisan dapat dibagi tetapi meninggalnya pewaris dan pengabenan merupakan moment penting dalam proses pewarisan dalam hukum adat Bali, karena pada saat itu proses pewarisan menjadi tuntas, harta warisan dapat dibagi secara tetap dan proses “balik nama” terhadap tanah dapat dilakukan. Pengupa jiwa adalah pemberian yang bersifat sementara harta warisan kepada ahli waris dengan tujuan untuk nafkah kehidupan rumah tangga ahli waris. Ketika anak laki-laki yang pertama berumah tangga dan hidup mandiri (menehan), ia diberikan sepetak tanah untuk dikerjakan dan dihasil sendiri sebagai bekal kehidupan keluarganya, begitu seterusnya terjadi ketika anak laki-laki yang lain berumah tangga. Pemberian tersebut hanya bersifat sementara yang akan diperhitungkan kembali ketika pembagian warisan yang bersifat tetap telah dilakukan. Pedum pamong atau pedum raksa (pada ngamongin, ngeraksa = sama-sama memegang) artinya pembagian harta warisan yang bersifat sementara sampai diadakan pembagian tetap. Pemberian yang bersifat tetap dapat dilakukan melalui hibah (jiwa dana), yaitu pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris. Hibah dapat juga dberikan kepada orang yang bukan berstatus sebaga; ahli waris, termasuk anak perempuan yang kawin ke luar ataupun kepada anak laki-laki nya kawin nyeburin. Pemberian berupa jiwo dana kepada anak perempuan yang kawin ke luar atau anak laki-laki yang kawin nyeburin lazim disebut tetatadan (harta bawaan) yang dibawa ke dalam perkawinannya sebagai bekal bagi anaknya sehingga anaknya itu diharapkan mendapatkan status yang cukup terhormat dilingkungan keluarganya yang baru keluarga suami atau keluarga isterinya).

Sistem Kewarisan Adat
Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Secara teoritis garis keturunan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu sebagai berikut:
a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal
Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan menurut garis bapak, di mara menurut sistem ini kedudukan laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Contohnya : Masyarakat Batak, Bali, Nias, Sumba, dan lain-lain.
a. Sistem Kekeluargaan Matrilineal
Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu, dimana menurut sistem ini kedudukan perempuan lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan. Contoh: Masyarakat Minangkabau
b. Sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral
Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan berdasarkan garis bapak dan ibu, di mana menurut sistem ini kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah seimbang atau sama. Contoh: Masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan lain-lain.
Dari ketiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan di atas, masing-masing sistem sangat mempengaruhi dalam hal pembagian waris, karena hal ini menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tapi hal ini tidak berarti bahwa sistem harta adat yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama pula. dengan kata lain masih ada variasi-variasinya. Contohnya: antara masyarakat adat Lampung dan Batak, yaitu sama-sama menganut sistem kekeluargaan Patrilineal tetapi dalam hal pewarisan di Batak berlaku sistem kewarisan individual, sedangkan di Lampung berlaku sistem kewarisan kolektif. Pada umumnya di Indonesia berlaku tiga sistem kewarisan menurut hukum adat, yaitu sebagai berikut:
a. Sistem Kewarisan Individual
Yaitu suatu sistem dimana harta warisan dibagi-bagikan kepada masing¬masing ahli waris yang berhak menerimanya. Seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
b. Sistem Kewarisan Kolektif
Yaitu suatu harta peninggalan yang diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut yang disebut dengan harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya dibagi¬bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja). Seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
c. Sistem Kewarisan Mayorat
Yaitu harta peninggalan yang diwariskan baik keseluruhannya maupun sebagiai, besar kepada seorang anak saja. Misalnya anak laki-laki tertua saja atau perempuan tertua atau nula anak yang terkeeit saja. Seperti halnya di Bali di mana terdapat tak mayorat anak laki-laki yang tertua, dan di Tanah Semendo di Sumatra Selatan dimana terdapat apat hak mayorat anak perempuan yang tertua.
Dari ketiga sistem kewarisan tersebut di atas, masing-masing sistem kewarisan tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu di mana sistem kewarisan itu berlaku, suatu sistem kewarisan tersebut di atas dapat dikemukakan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat, dan dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat atau sistem kekeluargan. Di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dalam hal inipun tidak berlaku mutlak, disebabkan karena dipengaruhi oleh adat desa, kala, dan patra. Sehingga di suatu tempat lainnya terdapat perbedaan-perbedaan. sebagai contoh di desa Tanganan Pengeringsingan Kabupaten Karangasem dianut sistem bilateral. Berdasarkan hasil penelitian V. E. Korn menemukan bahwa di desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali hanya anak laki-laki bungsu (terkecil) saja yang berhak mendapatkan ahli waris, sedangkan di desa Kayubuhi Kecamatan Kubu Kabupaten Bangli hanya anak laki-laki sulung (terbesar) saja yang berhak mendapatkan ahli waris (V. E. Korn, 1978: 9). Dengan menganutnya sistem patrilineal yang dianut oleh Masyarakat Bali, membawa konsekwensi bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan waris, sedangkan bila orang tua mempunyai anak perempuan, maka kalau sudah berumah tangga alran diberi bekal berupa perhiasan dan perabot rumah tangga. Harta warisan yang dapat dibagi umumnya diwarisi secara individual di antara ahli waris (sistem kewarisan individual). Pembagian warisan dilakukan secara musyarwah diantara Ali waris berdasarkan asas laras, rukum dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, kadang-kadang juga diundang pejabat desa (kepala desa dan kelian desa pakraman) untuk meniadi saksi. Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki Jan anak perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu ategen asuun. Umumnya, dalam musyawarah yaitu dibicarakan segala sesuatunya menyangkut tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, jenis dan tingkat kesuburan tanah, nilai ekonomi tanah dan sebagainya, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing. Disamping harta warisan yang dapat dibagi, terdapat pula golongan. harta warisan yang tidak dapat dibagi, seperti sanggah/merajan, duwe tengah (tanah milik bersama) yang diperuntukkan untuk laba (pembiayaan) sanggah/merajan. Untuk harta warisan golongan ini umumnya diwarisi secara kolektif (sistem kewarisan kolektif). Sedangkan terhadap tanah-tanah adat seperti tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa lazimnya diwarisi oleh seorang anak, anak laki-laki sulung atau anak laki-laki bungsu (sistem kewarisan mayorat) tergantung aturan adat dari masyarakat setempat.
Unsur-Unsur Pewarisan
Pembahasan mengenai hukum adat waris tidak tedepas dari tiga kata kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan,, yaitu: pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dalam aspek-aspek inilah akan dilihat asas-asas hukum adat waris yang berlaku bagi semua orang Bali. Adapun yang menjadi unsur-unsur pewarisan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
a. Pewaris
Dalam pandangan tradisional yang masih kuat mendominasi alam pikiran masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah atau seorang laki-laki. Paham ini tampaknya dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan purusa, ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta keluarga yang diwarisi secara turun-temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Dalam logika ini, harta warisan diturunkan melalui garis laki-laki sehingga semua harta adalah milik laki-laki, sedangkan perempuan bukanlah pemilik harta. Kehidupannya di bawah tanggung jawab laki-laki. Sebelum kawin, anak perempuan adalah milik dan tanggung jawab ayahnya, dan setelah kawin ia adalah milik dan tanggung jawab suaminya sebagai “milik”, apapun yang dimiliki oleh perempuan, itu adalah milik ayah atau suaminya juga. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini pandangan demikian perlahan-¬lahan mulai bergeser sebab dewasa ini tidak sedikit sosok ibu bekeja di luar rumah dengan penghasilan yang memadai, sehingga mempunyai andil dalam pembentukan harta keluarga, khususnya yang berupa harta bersama (gunakaya). Tidak sedikit pula seorang perempuan membawa harta ke dalam perkawinannya (tetatadan), baik karena usahanya sendiri sebelum kawin ataupun karena pemberian orang tuanya. Kontribusi ibu terhadap pembentukan harta keluarga akan berpengaruh terhadap kontrolnya terhadap harta tersebut sehingga harta keluarga teak lagi hanya “milik” ayah, melainkan juga adalah milik ibu. Dengan demikian, maka seorang ibu juga adalah pewaris. Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian pewaris saat ini adalah orang yang meninggalkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan.
b. Harta Warisan
Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya warisan. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Dalam hukum adat Bali, warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (krama desa pakrainan): hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lain. Warisan yang berwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut :
1) Aetamian (harta pusaka) yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun-temurun. Tetang meliputi :
(a) Tetamian yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyai nilai magis religius, seperti tempat persembahyangan keluarga (sanggah/merajan), dan lain-lain.
(b) Tetamian yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius, seperti sawah, ladang, dan lain-lain.
2) Tetatadan, yaitu harta yang dibawa dah masing-masing suami dan isteri ke dalam perkawinan, baik yang diperoreh atas usahanya sendiri (sekaya), ataupun pemberian/hibah (jiwadana).
3) Pegunkaya (gunakaya), yaitu harta yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung.
Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900, harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotongkan hutangnya termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos penyelenggaraan pengabenan pewaris. Terdapat penafsiran terhsdap Peswara ini bahwa hutang pewaris tidak ditanggung oleh ahli warisnya, jika harta warisan tidak mencukupi.
c. Ahli Waris
Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Mengenai ahli waris, dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongad yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti ini maka harus diperhatikan dengan seksama sistem kekeluargaan yang berlaku. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu:
1. Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris.
2. Kelompok keutamaan kedua adalah prang tua pewaris.
3. Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris, dan seterusnya.
Di sini akan penulis kemukakan beberapa ahli waris menurut hukum adat, yaitu sebagai berikut:
1. Anak
Hukum waris adat hanya menempatkan empat anak yang mendapatkan tempat sebagai ahli waris yaitu:
a. Anak kandung
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan kepercayaan serta sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak kandung mempunyai hale mewaris paling sempurna dan merupakan ahli waris tingkat pertama.
b. Anak angkat
Anak yang bukan dari keturunan suami isteri, tapi merupakan anak yang diambil, dipelihara, dan diberlakukan oleh mereka yang mengangkat anak sebagai anak kandungnya sendiri, yang sebelumnya melalui upacara pengangkutan anak (upacara meperas).
c. Anak tiri
Anak yang lahir bukan dari hasil perkawinan suami isteri yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan dari salah satu pihak dari perkawinannya terdahulu.
d. Anak luar nikah
Anak yang g lahir diluar ikatan perkawinan yang sahnya ini hanya menjadi ahli waris dalam kekerabatan pihak ibu.
2. Janda
Kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap peninggalan suaminya terdapat perbedaan dengan anak-anaknya, yaitu kalau dilihat dari tali kekeluargaan yang semata-mata didasarkan atas persamaan darah, maka sudah jelas sekali bahwa seorang janda itu tidak mungkin menjadi ahli waris dari suaminya. Kalau kita lihat pada umumnya dalam suatu perkawinan bahwa hubungan lahir bathin antara suami isteri dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan dengan saudara-saudara suaminya yang telah meninggal, maka sudah sewajarnya seorang janda diberikan kedudukan yang pantas di samping kedudukan anak-anak ketuninan si pewaris.
3. Saudara pewaris
Jika keturunan pewaris tidak ada, sedangkan orang tua si pewaris tidak ada pula, maka saudara pewarislah yang berhak untuk menggantikan sebagai ahli waris.
Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pads sistem kekeluargaan patrilineat (kepurusa), orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Keiompok orang-orang yang tcrmasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris kenceno ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki atauptu, anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagaiketurunan sebagai penerus (sentana rajeg dan anak angkat (sentana paperasan). Kedudukan sentana rajeg dan sentana paperasan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. Anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin (deha tua), maka ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (pengupa jiwa). Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada. Setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti. Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900 yang berhak atas harta warisan seorang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki¬-laki adalah anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-¬laki sampai derajat kedelapan (ming telu). Dahulu ketika jaman Kerajaan Bali, apabila ada seorang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki (camput), maka harta warisannya diambil oleh Raja, sedangkan janda dan anak perempuan jika ada yang ditinggalkan, manjing ke puri (masuk dalam Puri Raja menjadi pelayan). Sekarang hal ini tidak berlaku lagi. Jika terjadi seseorang meninggal tanpa ahli waris sama sekali dari garis purusa, maka harta warisan jatuh kepada keluarga terdekat dari pihak perempuan (wadu). Pewarisan dalam hukum adat Bali tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekwensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu :
1. Memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.
2. Menguburkan jenasah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenasah) bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di sanggah/merajan (tempat persembahyangan keluarga).
3. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah/merajan.
4. Melaksanak n kewajiban-kewajiban (ayahan) terhadap banjar/desa. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum adat waris Bali adalah menurut sistem kekeluargaan patrilineal. dan anak laki-laki (purusa) dan sentana yang berhak mewaris dari seorang pewaris.
Walaupun demikian apabila meteka ikan. kewajibannya sebagai ahli waris, maka hak warisnya dapat dicabut. Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Seorang ahli waris terputus haknya ma harts warisan antara lain disebabkan:
1. Anak laki-laki kawin nyeburin.
2. Anak laki-laki yang tidak melaksanak n dharmaning anak, misalnya durhaka terhadap leluhur, dan durhaka terhadap orang tua.
3. Sentana rajeg yang kawin keluar.

2. Idiologi yang digunakan dalam putusan MA ini adalah ideologi persamaan dalam hukum. Ideologi ini merupakan asas dalam hukum yang dikenal dengan equality before the law.
Dalam masyarakat yang patriakhal, kedudukan laki-laki itu dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini sudah ada sejak jaman nenek moyang kita. Mereka meletakkan posisi seorang isteri atau perempuan itu hanya sebagai wakil dari suami atau laki-laki. Bahkan dalam masyarakat matrilineal sendiri, walaupun jelas bahwa garis keturunan ditarik dari garis keturunan ibu, perempuan masih dianggap sebagai mahkluk yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam kegiatan saja yang lebih dominan adalah peranan dari kaum laki-laki.
Dapat digambarkan tentang Equality before the law terhadap perjuangan emansipasi wanita. Dalam masyarakat modern ini pun belum ada pengakuan persamaan hak dan kedudukan antara wanita dan laki-laki di hadapan hukum dan pemerintahan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Asas Equality before the law itu belum diterapkan sepenuhnya dan konsekuen sebagaimana inti dari pengertian asas itu sendiri.
Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23.
Asas equality before the law merupakan asas yang penting dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membeda-bedakan status ataupun yang lainnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Jadi, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Sejauh ini Negara kita Indonesia, telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang kesamaan kedudukan warga Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam alinea ke-4 dijelaskan, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Juga dalam isi UUD 1945, pasal 27(1) yang berbunyi ”segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari kalimat tersebut jelas bahwa seluruh bangsa Indonesia dilindungi oleh Negara tanpa adanya perbedaan disetiap warga Indonesia.
Selain UUD 1945 kesetaraan dalam hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1 butir 1, pasal 3 ayat 2, dan pasal 5 ayat 1 dalam pasal-pasal ini di sebutkan bahwa: Pasal 1 butir 1, “ hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. ” Pasal 3 ayat 2, “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. ”Pasal 5 ayat 1, “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menurut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”
Dari pasal-pasal tersebut telah jelas bahwa Negara Indonesia berusaha melindungi warga Negara Indonesia tanpa adanya perbedaan perlakuan di depan hukum. Indonesia berusaha memperlakukan sama warga negaranya di depan hukum tanpa membeda-bedakan latar belakang dari setiap warga negaranya.
Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain diduga merupakan dasar utama dari tindakan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 butir 3, “ diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”
Jaminan dalam hukum Indonesia tentang perlakuan diskriminatif tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf I ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrriminatif itu.” Dari bunyi pasal tersebut Indonesia telah berusaha menerapkan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s