Pelanggaran Hukum Oleh Masyarakat Adat Di Bali

Sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 bahwa bangsa Indoesia adalah negara Hukum maka Konsekuensi suatu Negara hukum di Indonesia adalah segala hal harus diatur dalam hukum. Pemberlakuan hukum tertulis di Indonesia menyebabkan pengakuan terhadap hak kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui secara tertulis dalam Konstitusi yakni Pasal 18 B UUD NRI 1945.

Kalau mengacu pada pasal 18B ayat (2) yang merumuskan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak traditionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yag diatur dengan Undang-Undang” maka sejatinya kesatuan masyarakat hukum adat merupakan suatu subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Adanya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum oleh kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dampak akan timbulnya akibat hukum.

Akibat hukum dapat berupa akibat yang negative dan akibat yang positif. Pengakuan kesatuan hukum adat sebagai subjek hukum menyebabkan mayakat hukum adat dapat berbuat sebagai mana layaknya manusia dan badan hukum. Tentunya selain melindungi warga adat juga bisa saja melukai warga adat. Namun setidaknya kesatuan masyarakat adat ini tidak terlalu memperhatikan permasalahan hukum positif yang ada sehingga terjadi pelanggaran hukum positif dalam beberapa kasus di Bali yang mengatasnamakan masyarakat adat.

Hanya saja masalah penegakan hukum menjadi dianggap rancu ketika terjadi permasalahan atau pelanggaran oleh masyarakat adat dimana karena dianggap massa yang dilakukan pelanggaran hukm maka penegak hukum tidak melerai atau malah membiarkan kejahatan terjadi terlebih dahulu. Selain itu, penegakan hukum sering kali ditujukan kepada perseorangan yang melanggar dalam hal ini adalah warga desa adatnya atau pengurus desa adatnya.

Masyarakat adat tidak terlalu memperhatikan hukum positif dikarenakan lebih melihat haknya sebagai kesatuan masyarakat huku adat dan hukum adat yang dipegang sebagai pedomannya. Padahal hukum adat adalah diakui oleh hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jadi sebenarnya penegak hukum dapat mengambil tindakan secara hukum nasional jika terdapat pelanggaran hukum termasuk yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat.

Jadi sangat menarik disini mengenai penegakan hukum sebagai perubah hukum jika dikaji mengenai ketaatan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat.

Sebelum dikaji mengenai penegakan hukum sebagai aspek perubah hukum yang mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat hukum adat di Bali. Ada baiknya kita melirik sejenak beberapa kasus yang melibatkan masyarakat adat di Bali yang akan dipaparkan melalui Tabel Berikut :

.

KASUS YANG MELIBATKAN MASYARAKAT ADAT DI BALI

No Nama Waktu kejadian Posisi Kasus Jenis Pelanggara Tindakan penegak hukum
1 Lemukih Tahun 2010 kasus lemukih berawal dari sengketa tanah adat seluas sembilan puluh tiga hektar, dengan adanya aturan landreform, dimana kepemilikan tanah dibatasi, tanah desa lemukih dibatasi maksimal tiga puluh hektar. sisanya senam puluh enam hektar, dimohon oleh penggarap tanah, sehingga keluar sertifikat hak milik. hal ini tidak diterima oleh masyarakat adat yang juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. –                   Pembakaran rumah

–                   Penyiksaan warga pendukung sertifikat

–                   Pengusiran warga yang pro pemilik sertifikat

–                   Sweeping warga

–                   Merusak fasilitas umum

Menangkap pelaku pembakaran dan penyiksaan
2 Perebutan kuburan di Gianyar   setelah di desa keramas Gianyar. Kasus pemagaran kuburan kembali terjadi di Gianyar. Kali ini, tempek gria Tegallinggah, bedulu, Gianyar. ang diduga memanfaatkan pura yang juga diempon kelompok tepekan gria Tegallinggah, yang terkesan diulur-ulur, penyelesainya. Sebelumnya, tempekan gria tegallanggih, tidak terima dengan sikap yang dilakukan oleh kelompok petandakan, buruan dengan melakukan pemekaran desa pakraman baru yakni desa pakraman ketandan –                   Pengusiran

–                   Perusakan fasilitas umum

–                   Penyiksaan

–                   Sempat menangkap pelaku kemudian dilepaskan lagi.
3 Tapal Batas 2008-2010 sengketa tapal batas kedua desa beberapa kali menimbulkan perbuatan anarkis. Sejumlah warga Macang melaporkan, rumahnya dirusak karena dilempari batu dan ada yang dibakar. Balai pesandekan pura dan bak sumber air juga dibakar dan dirusak. Kebun salak dan tanaman lain dibabat, buahnya ada yang dijarah. –                   Penyiksaan

–                   Pengusiran

–                   Perusakan fasilitas umum

–                   pembakaran

–                   Tidak melakukan tindakan apapun terhadap siapapun
4 Tajen sekarang Tajen melanggar pasal 303 tetapi sering kali tajen diadakan oleh masyarakat adat. –                   perjudian –                   oknum pejudi terus dilakukan tetapi judi sambung ayan tetap marak

Dari berbagai sumber

 

Melihat bebrapaka kasus yang terjadi di Bali. Dengan jelas terlihat bahwa pelanggaran hukum bisa juga dilakukan oleh subjek hukum selain manusia yakni masyarakat hukum adat. Tetapi tindakan aparat hukum yang mengesampingkan efek dari penegakan hukum itu, sehingga pelanggaran oleh masyarakat adat terus terjadi dan tiada henti. Penanganan kasus yang melibatkan hukum adat ini hanya dirasakan oleh korban itu sendiri.

Penegakan hukum kini semakin mendesak dilakukan. Kerena bagaimanapun kondisi sebuah negara penegakan hukum merupakan kunci penyelesaian masalah. Asalkan pelaksana perundangan itu melaksanakan dengan konsekuen, tidak malah ikut melanggarnya. Kondisi yang terjadi selama ini di Indonesia bukan disebabkan oleh perundang-undangan yang kurang baik, tetapi terletak pada masalah the men behind the law.

Dari kasus-kasus ini menunjukan bahwa penegakan hukum tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, tetapi atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan apabila dihubungkan dengan kepentingan politik tertentu dalam masyarakat sehingga membawa kesulitan dalam penegakan hukum. Hal-hal yang demikian inilah menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat tidak harmonis (dalam arti tidak sebagaimana mestinya) karena sudah adanya rekayasa.

Dalam banyak hal penegakan hukum ini adakalanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana masyarakat biasa ( kebanyakan ) terjangkau oleh hukum, sedangkan masyarakat golongan tertentu terkesan tidak tersentuh hukum. Bagi mereka yang menpuyai kekuasaan, dan orang-orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi ternyata banyak yang terhindar dari tangkapan penegak hukum.

Tidak dapat disangka bahwa usaha penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks dan selalu menimbulkan permasalahan lebih lanjut karena beberapa hal tertentu. Usaha penegakan hukum karapkali dilakukan berdasarkan kemauan dan tujuan yang baik, tetapi kerapkali pelaksanaanya malahan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan dan merugikan, baik fisik, mental dan sosial.

Penegakan hukum oleh polri dalam proses penyidikan adkalanya menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis demi untuk mengejar pengakuan tersangka. Hal yang demikian sangat berbahaya dan bahkan bisa berakibat fatal pada saat proses persidangan di pengadilan, karena terdakwa bisa mencabut atau tidak mengakui pengakuannya pada saat pemeriksaan di polisi.

 

Kesimpulan

Apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara benar dan serius maka akan terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat lagi. Karena itu, perlu adanya gerakan dari para penegak hukum untuk lebih serius menegakkan hukum agar lebih menumbuhkan rasa ketaatan kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian, dibuatkan Undang-Undang sebagai pelaksana Pasal 18B UUD NRI 1945

6 responses to “Pelanggaran Hukum Oleh Masyarakat Adat Di Bali

  1. ini fenomena jelek bagi perkembangan masyarakat hukum adat di bali.. tapi fenomena bagus bagi obyek penelitian (semisal: skripsi, tesis, bahkan disertasi). bagi mahasiswa hukum, perlu dikaji “fungsi hukum dalam penyelesaian konflik adat”.. hukum bisa dilihat dalam dimensi pluralisme hukum, di mana dalam satu kasus berlaku lebih dari satu sistem hukum (hukum negara & hukum adat).. bisa dikaji bagaimana fungsi masing-masing sistem hukum tersebut dalam penyelesaian konflik?
    (pengamatan sepintas, tindak pidana yang berlatar belakang konflik adat.. polisi menggunaakn diskresi untuk tidak melanjutkan kasus itu ke pengadilan)

  2. dan kebetulan saya perempuan asli kelahiran Bali. sya sedang dlam proses pencarian judul skripsi. sya ingin menulis tentng Bali dlm skripsi sya… sya kuliah di hukum ada yng bersedia membantu?

  3. ini namanya fenomena sosial yang negativ dimana semua orang berkeinginan memiliki dari laba pura dan sejenisnya sehingga tidak memikirkan kejadian sosial dimana budaya malu yg di junjung masyarakat bali sudah mulai mengkikis dan pemuka adat mulai bermain ke politik yang dibawa ke banjar adat, inilah yang perlu di waspadai ……………………………

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s