Politik Luar Negeri (PLN) Indonesia Kini dan Yang Akan Datang

Akhir-akhir ini banyak kalangan yang mempertanyakan apakah Indonesia masih akan dapat melaksanakan politik luar negeri (PLN) yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan nasional dalam tahun 2011. Terutama mengingat ketergantungan kita yang sangat berat kepada negara-negara maju, IMF, Bank Dunia, dan lain-lain, serta terkesan kuatnya pengaruh luar dalam penentuan kebijakan Indonesia.

Untuk memahami hal ini kiranya kita harus memahami benar situasi nasional yang mungkin akan berkembang dalam tahun yang akan datang, karena bagaimanapun PLN tidak bisa “melenceng” dari kebutuhan dalam negeri. Memperhatikan perkembangan-perkembangan tahun 2008, maka beberapa perkembangan yang kiranya akan masih berlanjut dalam tahun 2009 antara lain seperti diuraikan berikut ini.

Pertama, keadaan dalam negeri kelihatannya akan tetap ruwet, dan mungkin saja akan bertambah ruwet. Kedudukan Presiden yang akhir-akhir ini kelihatan semakin lemah di dalam negeri, baik di masyarakat maupun di DPR akan mempersulit pelaksanaan PLN. Diperlukan suatu kebijakan dan tindakan pemerintah yang spektakuler, yang secara berhasil dapat meyakinkan rakyat, DPR, dan dunia bahwa pemerintah lebih mampu mengatasi keadaan dalam negeri yang semakin sulit itu. Namun,kenyataannya, dari hari ke hari muncul saja isu-isu baru yang pada akhirnya dapat lebih menurunkan kredibilitas pemerintah, khususnya Presiden, yang dapat mempersulit pelaksanaan politik luar negeri.

Kedua, bahaya disintegrasi bangsa kiranya belum akan teratasi secara tuntas. Malah ada tanda-tanda bahwa bahaya itu akan semakin meningkat sebelum menurun. Persoalannya adalah: seberapa lama bangsa dan rakyat akan mampu bertahan menghadapi “badai” yang sangat berbahaya itu dalam situasi masyarakat yang sudah sangat “pusing”? Kalau proses ini berlarut-larut, hal ini juga akan dapat lebih menurunkan lagi kredibilitas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri dan hal ini akan berpengaruh terhadap PLN. Perlu dicatat bahwa Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang sangat besar dengan latar belakang sejarah yang sejak permulaan kemerdekaan selalu harus bergulat untuk mempertahankan keutuhan dan kesatuannya. Pemerintah selalu menekankan pentingnya kesatuan nasional, tetapi dalam kenyataannya terkesan kesatuan tersebut masih sangat rawan, antara lain karena pemerintah dan masyarakat belum memahami benar perana dan fungsi laut yang dapat sebagai pemersatu atau pemecah-belah bangsa.

Ketiga, di bidang ekonomi, banyak para peninjau yang melihat mulai munculnya prospek pertumbuhan ekonomi selama tahun 2008 dan diharapkan prospek tersebut akan berlanjut dalam tahun 2001. Mudah-mudahan! PLN harus mampu membantu mengembangkan prospek ini. Masalahnya adalah bagaimana menjaga dan memperbaiki prospek tersebut di dalam negeri. Disinilah pentingnya tindakan nyata dengan peningkatan penegakan hukum, pemberantasan KKN, good governance, pemberantasan korupsi, peningkatan keamanan, keadilan, dan lain-lain. Disayangkan bahwa “mengamuk”, membakar, menjarah, tawuran, masih terjadi di mana-mana. Usaha-usaha penegakan hukum masih banyak dinilai sebagai “sandiwara” oleh beberapa kalangan. Hal-hal ini tidak mendukung prospek perbaikan ekonomi dan malah akan mempersulit pelaksanaan PLN. Keempat, di bidang keamanan dan pertahanan, tahun 2000 masih memperlihatkan hujatan-hujatan terhadap TNI dan Polri yang telah membuat mereka menjadi “ragu-ragu” untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, karena mulai “khawatir” kalau-kalau melanggar HAM dan karena itu dapat diadili oleh Mahkamah HAM Internasional.

Mudah-mudahan hujatan-hujatan itu akan berkurang, sehingga TNI dan Polri sebagai abdi bangsa dan negara akan dapat berkonsentrasi menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan ini secara wajar dan bijaksana. Pengaturan hubungan sipil-militer yang jelas dan langgeng akan berpengaruh terhadap pelaksanaan politik luar negeri. Memperhatikan perkembangan dalam negeri yang kiranya akan berlanjut dalam tahun 2011 itu, maka PLN Indonesia haruslah mampu membantu memulihkan perekonomian, menjaga integrasi bangsa dan negara, membantu menciptakan citra Indonesia yang demokratis, menghormati HAM, stabil, aman, bersatu, membangun, dan bekerja sama. DI samping itu, PLN Indonesia juga haruslah memperhatikan perkembangan yang kiranya akan terjadi di kawasan sekeliling Indonesia dan di dunia internasional dalam tahun 2011.

Di kawasan, Indonesia perlu tetap menjaga dan mengusahakan lingkungan geo-strategis yang bersahabat dan bekerja sama. Hal ini haruslah menjadi salah satu prioritas dalam PLN. Sejak dahulu saya sering melihat hal ini dalam tiga konteks, yaitu ke Utara dengan ASEAN/Asia Tenggara, Laut Cina Selatan, RRC, Korea, dan Jepang; ke Tenggara dengan Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Pasifik Selatan; dan ke Barat dengan negara-negara Samudera Hindia dan Timur Tengah. Khusus mengenai Asia Tenggara, ASEAN kini banyak dinilai sedang menghadapi kesukaran-kesukaran sendiri di dalam menggalang kesatuan dan kohesi di kalangan anggotanya, sehingga peranan ASEAN yang selama ini dihargai di dunia sebagai suatu kelompok kerja sama dan kestabilan yang ampuh, kini hal itu mulai dipertanyakan. Adalah mutlak untuk menjaga kekompakan di kalangan ASEAN sebagai suatu faktor kestabilan di Asia Tenggara. Janganlah dibiarkan ASEAN menjadi “melempem” atau terpecah belah, karena hal ini akan merugikan seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia sendiri. Di dunia internasional, peranan negara-negara besar-terutama negara-negara industri di Eropa Barat dan Amerika Utara-akan semakin menonjol karena pengaruh mereka yang sangat besar di dunia di bidang politik, ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan/teknologi, keamanan, dan lain-lain. Karena itu sangat penting menjaga dan mengembangkan hubungan yang konstruktif dengan negara-negara tersebut, khususnya dengan Amerika Serikat.

Kita boleh merasa gusar dari waktu ke waktu dengan pendekatan mereka yang terkesan high-handed, tetapi keadaan kita memang masih membutuhkan kerja sama mereka. Tidak waktunya lagi untuk kembali kepada semboyan go to hell with your aid. Politik luar negeri dan diplomasi harus mampu membantu mencari bantuan, kerja sama, pasar, teknologi, dan penanaman modal yang diperlukan tanpa mengesankan adanya campur tangan asing yang “memuakkan” terhadap masalah-masalah dalam negeri. Diperlukan diplomasi yang mampu menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan diplomasi yang menumbuhkan ketergantungan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Oleh karena itu, dari semua perwakilan Indonesia di luar negeri, dari segi politik, saya melihat tiga tempat yang akan sangat menonjol dalam tahun 2009, yaitu PBB di New York, Washington, dan Canberra. Keterkaitan Indonesia dengan PBB akan tetap “sensitif”, terutama karena peranan PBB yang akan berlanjut dalam masalah Timtim, dan mungkin juga nanti dalam soal Irian Jaya (Papua), mengingat peranan PBB dalam UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) di Irian Barat (1962-1963) dan kemudian dalam Act of Free Choice di sana tahun 1969. Indonesia perlu berhati-hati dalam menghadapi hal ini, sehingga “kekeliruan-kekeliruan” yang mungkin telah terjadi dalam persoalan Timtim tidak terulang kembali. Washington sebagai satu-satunya superpower yang “mendominasi” dunia pada waktu ini mau tidak mau akan berperan besar di kawasan ini dalam tahun mendatang, apalagi mengingat kepentingan strategisnya yang besar di Indonesia.

Memperhatikan hal di atas, maka pelaksanaan PLN dalam tahun-tahun mendatang perlulah mempunyai skala prioritas yang jelas. Kebijakan yang didasarkan pada diktum “seribu teman tidaklah cukup dan satu musuh adalah terlalu banyak” adalah suatu sikap yang sangat idealistis dan sangat sesuai dengan ajaran-ajaran keagamaan. Tetapi realitas PLN sering kali tidak didasarkan kepada pandangan yang sangat idealistis tersebut, tetapi kepada kebutuhan untuk melindungi suatu kepentingan yang nyata, apalagi kepentingan yang sangat mendasar bagi eksistensi bangsa dan negara itu sendiri. Para diplomat Indonesia haruslah mampu menunjang dan mendukung segala prioritas bangsa dan Negara tersebut diatas secara profesional.

One response to “Politik Luar Negeri (PLN) Indonesia Kini dan Yang Akan Datang

  1. Saya suka dengan tulisan saudara Somya, ada beberapa kritik terutama;
    1.Penulisan tahun yang tidak runtun dan meloncat – loncat (bahkan ada kesalahan penulisan tahun (2001).paragraf 1
    tahun 2001 paragraf 5 yang semestinya 2011.dan paragraf 6 terakhir masih tahun 2001 seharusnya 2011.
    2.Paragraf 4 tulisan disintegrasi bangsa akan semakin meniingkat (sebelum menurun)……makna sebelum sangat rancu dalam penulisannya.
    3.Keseluruhan tulisan ini sangat berbobot

    teruskan Somnya menulis saya dukung……….salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s