Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara internasional, nasional dan di Bali

Tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memegang kendali dan menentukan sendiri kehidupannya. Persekutuan hukumnya disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pertanyaan kemudian “hukum yang mana dan bagaimanakah yang kemudian ada sebagai akibat dari perubahan ketatanegaraan itu?”[1] ada keinginan untuk menjadikan hukum yang berlaku adalah hukum Negara sesuai dengan hukum bumi putera, tetapi ternyata pada saat itu tidak semudah yang diinginkan. Maka pendiri bangsa kala itu, berusaha mencari solusi yakni mengakui hukum adat secara sementara seperti dalam Aturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Dengan diakuinya hukum adat maka keberadaan KMHA secara eksplisit juga diakui sebagai kekayaan budaya Indonesia yang patut dilindungi secara hukum. Oleh itu terdapat beberapa pengaturan mengenai KMHA yang ditujukan untuk pengakuan KMHA itu sendiri.

Baca lebih lanjut