Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara internasional, nasional dan di Bali

Tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memegang kendali dan menentukan sendiri kehidupannya. Persekutuan hukumnya disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pertanyaan kemudian “hukum yang mana dan bagaimanakah yang kemudian ada sebagai akibat dari perubahan ketatanegaraan itu?”[1] ada keinginan untuk menjadikan hukum yang berlaku adalah hukum Negara sesuai dengan hukum bumi putera, tetapi ternyata pada saat itu tidak semudah yang diinginkan. Maka pendiri bangsa kala itu, berusaha mencari solusi yakni mengakui hukum adat secara sementara seperti dalam Aturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Dengan diakuinya hukum adat maka keberadaan KMHA secara eksplisit juga diakui sebagai kekayaan budaya Indonesia yang patut dilindungi secara hukum. Oleh itu terdapat beberapa pengaturan mengenai KMHA yang ditujukan untuk pengakuan KMHA itu sendiri.

 

A.    Pengaturan Secara  Internasional

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat, hal ini nampak pada salah satu puncak penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada tahun 1993 Indigenous People Year oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang merupakan tidak lanjut dari rangkaian kesepakatan konvensi-konvensi dunia yang menekankan pentingnya pemerintah negara-negara anggota PBB untuk segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Konvensi dunia tersebut antara lain adalah;

a.       Konvensi International Labour Organization (ILO) 169 tahun 1989,

Pengaturan KMHA di Konvensi ILO terdapat pada Pasal 6 memuat prinsip partisipasi dan konsultasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan yang menimbulkan dampak terhadap kelompok masyarakat ini pada tingkat nasional. Pasal 7 sampai Pasal 12 mencakup berbagai aspek mengenai hubungan antara “sistem hukum adat” dan “sistem hukum nasional”. Pasal 13 sampai Pasal 19 memuat pengaturan tentang “Hak-hak atas tanah adat”

b. Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Budaya dan Sosial

Dalam Pasal 27 dimana dalam pasal tersebut disebutkan terdapat Hak kelompok minoritas haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Selain hal pengaturan  melalui konvenan internatonal, terdapat beberapa wacana nasional yang digalakkan olek Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Wacana Internasional tersebut telah memiliki ketetapan dan landasan yuridis untuk mengakui keberadaan KMHA. Peraturan tersebut antara lain;

 

a.       Deklarasi Rio 1992 dan Agenda 21 1992

Pada intinya pada pasal 22 menekankan perlunya pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, yang mana masyarakat hukum adat diharapkan mendapat perlakuan yang lebih adil.

  1. Rancangan Naskah PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Dokumen PBB no.E/CN.4/Sub.2/1993/29) mempertegas perlunya keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
  2. Keputusan Strategi Konservasi Dunia “menjaga bumi” (Resolution of World Conservation Strategy, Caring for the Earth) 1991, yang mendukung peran khusus dan penting dari Masyarakt Adat sedunia dalam menjaga lingkungan.
  3. Resolution of 18th General assembly of World Conservation Union, IUCN, yang secara aklamasi mendukung hak-hak masyarakat adat termasuk hak untuk menggunakan sumber aya alam setempat secara bijaksana menurut tradisi mereka.
  4. International Tropical Timber Agreement (Persetujuan Kayu Tropis Internasional) tahun 1994 dalam ITTO Guidelines, menyatakan bahwa kegiatan pengelolan hutan harus mengakui kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya yang hidup bergantung pada hutan
  5. IUCN Working Group on Community Involvement in Forest Management (kelompok Kerja IUCN mmengenai Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan) pada tahun 1996 merekomendasikan agar regenerasi hutan secara alamiah yang ada dalam sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat harus diakui sebagai alternatif pemulihan hutan.
  6. Convention on Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati) tahun 1992 telah di Ratifikasi dan di Undangkan dengan UU no 5 tahun 1994. Sebagai suatu usaha perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan intelektual (intelectual property right,IPR) dari masyarakat adat, Pertukaran Teknologi (Sharing Technology) dan Keamanan Hayati (Bio-Savety).
  7. United Nations Declaration and Programme of Action to Combat Racism and Racial Discrimination (Deklarasi dan Program Aksi PBB untuk menetang rasisme dan diskriminasi rasial) yang diselenggarakan di Jenewa tahun 1978 pada pasal 21 mengakui hak masyarakat adat untuk memelihara struktur ekonomi tradisional dan budaya mereka, termasuk bahasa, dan hubungan khusus dengan tanah dan sumber daya alam tidak boleh direngut dari mereka.
  8. World Council of Indigenous Peoples (WCIP) di Kiruna Swedia 1966 menekankan bahwa hak masyarakat adat atas tanah adalah hak milik penuh, tidak melihat apakah mereka memegang hak resmi yang diterbitkan oleh penguasa ataupun tidak.
  9. Manifesto Mexico dalam Kongres Kehutanan Sedunia ke X tahun 1985 menekankan perlunya pengakuan kelembagaan masyarakat adat beserta pengetahuan aslinya untuk dapat mengelola hutan termasuk kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan dan disebut sebagai community based forest management.
  10. Demikian pula dengan hasil Kongres Kehutanan Sedunia ke XI tahun 1991 di Paris menekankan kembali tentang pentingnya keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan termasuk masyarakat adat dan sekaligus memandatkan pentingnya suatu rencana aksi yang disebut Tropical Forest Action Plan (TFAP) dan setiap negara akan membuat National Forest Action Plan (NFAP) yang juga merupakan turunan dari Agenda 21 pasal 11.
  11. Dalam Basic Principles FAO tentang National Forestry Action Plan diatakan dalam prinsip dasar no 4 tentang Partisipasi dalam perencanaan proram Kehutanan dikatakan bahwa proses konsultasi yang melibatkan semua pihak termasuk masyarakat adat dan kelompok perempuan perlu dilakukan dan pada prinsip no 5 tentang pendekatan Holistik dan Inter-sectoral dikatakan bahwa Masyarakat Adat dan masyarakat yang tinggal didalam hutan harus dilihat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ekosistem.
  12. Hasil deklarasi International Alliance of Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forest (Aliansi Masyarakat Adat di Wilayah Hutan Tropis) tahun 1996 dikatakan bahwa; Masyarakat adat mengakui bahwa untuk kepentingan jangka panjang kehidupannya akan menggunakan sumber daya hutan secara lestari dan menghargai kepentingan konservasi lingkungan. Masyarakat adat mengakui bahwa kemampuan organisasi konservasi dapat membantu meningkatkan pengembangan swadaya dan mendapatkan hubungan yang saling menguntungkan berdasar atas saling percaya, keterbukaan dan akuntabilitas.[2]

 

Dengan adanya pengaturan-pengaturan tersebut, sagat jelas bahwa secara internasional KMHA diakui keberadaannya bersamaan dengan hak-hak dan memberikan peluang unuk menguatkan keberadaan KMHA.

 

 

B. Peraturan Nasional

Terdapat beberapa peraturan secara nasional yang mengatur tentan KMHA. Pengaturan tersebut ditujukan untuk pengakuan keberadaan KMHA tersebut. Berikut adalah peraturan perundang-Undagan secara nasional yang mengakui keberadaan KMHA.

 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 pada Alinea Keempat, berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . . . . . . . . . . . . “.  Penjelasan kata “segenap bangsa Indonesia” menunjuk pada pengakuan atas realitas keragaman, yang semuanya harus mendapat perlindungan. Salah satu bentuk keragaman tersebut adalah adanya masyarakat tertentu yang merupakan satu kesatuan hukum tersendiri yang memiliki karateristik kultur, struktur, dan pemerintahan yang berbeda-beda berdasarkan hukum adat yang berkembang dan berlaku pada masyarakat tersebut.

Kalau dilihat dalam Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang‐Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang‐Undang Dasar ini.” Pengakuan KMHA secara eksplisit telah diakomodir dengan berusaha mengaturnya secara kedepannya dengan tidak menutupi peluang KMHA untuk menggunakan hukum adatnya.

 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS)

Dalam Pasal 144 Pada Ayat (1), berbunyi “Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan2 jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang, termasuk dalamnja hakim daerah Swapradja, hakim adat dan hakim agama”. Selain itu, Dalam Pasal 145 Pada Ayat (2) berbunyi “Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan Swapradja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara meminta pertimbangan kepada hakim jang ditundjuk dengan undang-undang”. Dan dalam Pasal 146 Pada Ayat (1) berbunyi “Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan2nja dan dalam perkara hukuman harus menjebut aturan2 undang-undang dan aturan2 hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu”.

Dengan pengaturan tersebut Konstitusi RIS mengakui KMHA, dikarenakan hukum adat mash dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional yang ada kala itu. KMHA diakui keberadaannya walau bukan KMHA namaya pada saat itu, tetap masyarakat adat nyata terdapat di RIS sehingga konstitusi RIS mengatur untuk itu sebagai pokok Negara hukum yang harus mengaturnya

 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

UUDS 1950 juga mengakui keberadaan KMHA. Pengaturan tersebut terdapat dalam beberapa pasal di dalamnya. Pengaturan KMHA dalam UUDS 1950 antara lain;

 

Pasal 104

(1)   Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu.

Pasal 132

(1)   Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar-dasar permusjawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.

 

 

 

Undang-Undang Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 UUD NRI 1945)

Semangat untuk mengakui Kesatuan Masyarakat Hukum Adat setelah reformasi mengakibatkan adanya semangat untuk mengatur KMHA di dalam konstitusi. Kemudian dari semagat tersebut maka amandemen UUD dilakukan dengan mencantumkan KMHA secara tegas sebagai bentuk pengakuan beserta hak-haknya. Pengaturan KMHA di UUD NKRI 1945 antara lain terdapat dalam Pasal 18B yang menyatakan;

(1)   Negara mengakui dan menghormati satuan‐satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.

(2)   Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

 

Untuk penjelasan pada ayat (2) dapat dijelaskan sebagai hal pengakuan dalam konstitusi. Dalam ayat (2) Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat mengandung empat konsekuensi. Pertama, suatu kesatuan masyarakat, diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum sehingga dapat bertindak sebagai subyek hukum. Kedua, terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dapat dilekatkan hak dan kewajiban, serta dapat melakukan tindakan hukum. Ketiga, pada saat terdapat pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, maka dengan sendirinya negara mengakui sistem hukum yang membentuk dan menjadikan kesatuan masyarakat itu sebagai kesatuan masyarakat hukum. Keempat, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat juga dengan sendirinya berarti pengakuan terhaadap struktur dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma hukum tata negara adat setempat.

 

Penegakan HAM juga mewarnai amandemen UUD, sehingga HAM diatur dari konstitusi. KMHA diakui sebagai subjek hukum yang  memiliki hak budaya. Dalam Pasal 28I Pada Ayat (3), menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”, hal ini merupakan sebuah Pengakuan dan penghormatan KMHA yang tidak hanya terhadap identitas budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subyek hukum.

 

 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Diundangkan di Jakarta, Pada tanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara  Nomor 2043)

Pada awalnya Undang-Undang yang menyatakan secara tegas  mengakui adat itu adalah dalam Undang_-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam beberapa pasal dinyatakan bahwa;

 

Pasal 2

(4)   Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah.

 

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyatannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

 

Pasal 5

Hukum Agraria yang berlaku atas bumu, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

 

Adapun Penjelasan dari Pasal 5 adalah  Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1). Selanjutnya pengaturan KMHA dalam UUPA antara lain;

 

 

Pasal 22

(1)   Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 26

(1)   Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 56

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

 

Pasal 58

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi, dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan ini.

 

Sedangkan secara jelas mengenai KMHA diperjelas dalam Penjelasan Umum bagian III. Dasar-Dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum. Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di-dalam ketentuan yang dimuat dalam Bab II.

(1) Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat”dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian. Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

(2)   Didalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang- undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat 2, bahwa : “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keprluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan”. Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat perdesaan, pula rakyat yang ekonominya kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

(3)  Dengan hapusnya perbedaan antara hukum-adat dan hukum-barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai, kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terselenggarakan pula. Sebagai yang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenal hak-hak atas tanah, menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna-usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna-bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan diatas tanah orang lain) pasal 16 ayat 1 huruf b dan c). Adapun hak-hak yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini semuanya akan dikonvensi menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-undang Pokok Agraria.

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemudian terdapat pula pengakuan KMHA yang dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”, maksud dari kepercayaan tersebut adalah termasuk hukum adat yang dimiliki KMHA, jadi KMHA juga diakui dalam UU perkawinan.

Penjelasan mengenai kepercayaan perkawinan tersebut dijelaskan dalam penjelasan umum. Penjelasan umum angka 2 yang menyatakan bahwa ;

  1. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang  telah diresiplir dalam Hukum Adat
  2. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
  3. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;

 

Kemudian Pasal 37 menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksud dari hukum masing-masing ini dijelaskan dalam penjelasn Pasal 37 tersebut. Adapun penjelasan tersebut adalah bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka. Memang yang tertulis secara nyata adalah hukum adat, namun hukum adat yang dimaksud adalah hukum yang dianut KMHA. Jadi sebenarnya UU Perkawinan mengakui keberadaan KMHA.

 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

 

Dalam Undang-Undang ini, KMHA tidak ditulis dalam klausul undang-undang. Namun semangat pengakuan KMHA terdapat dalam penjelasan umum I. ini merupakan cara agar KMHA diakui walau tidak tertulis dalam aturan di batang tubuh undang-undangnya. Penjelasan Umum I yang menjelaskan bahwa;

Sebelum berlakunya Undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 1923, dan Ordonansi Verponding 1928. Disamping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan.

 

Jika demikian hubungan tanah dengan pajak bumi dan bangunan harus memperhatikan hak-hak KMHA. Penting bagi Negara mengakui KMHA, sehingga hak ulayat KMHA tidak dikenai pajak sesuai dengan UU Pajak Bumi Dan Bangunan.

 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1999, semangat reformasi menggema diseluruh negeri oleh karena itu desakan untuk pengakuan KMHA secara konkrit juga diadakan di Indonesa melalui pencatuman di Undang-Undang. Seperti halnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Kalau dilihat mengenai ketentuan hak ini, secara nyata dan jelas KMHA diakui hak-haknya sebagai subjek hukum yang patut diakui keberadaannya. Walau terdapat kata selaras dengan jaman, bukan berarti KMHA yang tidak sesuai dengan jaman dikesampingkan. Oleh karena KMHA adalah subjek hukum yang diakui maka terdapat suatu hal yang patut diperhatikan bahwa KMHA juga memiliki Hak yang dianggap seperti Hak sebagai manusia.

 

Undang-Undang Nomor 41 Tentang 1999 Tentang Kehutanan

Pengaturan KMHA pada tahun 1999 juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tentang 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini mengetahui bahwa sebelum ada Negara terdapat KMHA yang terlebih dahulu. Untuk itulah UU kehutanan member peluang KMHA untuk mengelola hutan.

Dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa “pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.” Ini berati kepengurusan hutan juga member peluang bagi KMHA untuk ikut mengurus dan mengelolanya.

Ketentuan yang menyatakan pengakuan keberadaan KMHA dalam UU Kehutanan antara lain; Pasal 1 huruf f yang menyatakan “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Selain hal itu, pengaturan yang lain adalah

Pasal 4

(3)   “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”

 

Pasal 5

(2)   Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

(3)   Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4)    Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

 

Pasal 17

(2)   Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.

 

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

a. masyarakat hukum adat,

b. lembaga pendidikan,

c. lembaga penelitian,

d. lembaga sosial dan keagamaan.

 

Pasal 37

(1)   Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.

(2)   Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

 

Pasal 67

(1)   Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

a.       melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

b.      melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

c.       mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2)   Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur  dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan umum :

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebag konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Denga demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemunguta hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang tela dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 196 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Penjelasan Pasal 5 (1)

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1)

Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan hutan kemasyarakatan (KPHKM), kesatuan pengelolaan hutan adat (KPHA), dan kesatuan pengelolaan daerah aliran sungai (KPDAS).

Penjelasan Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuantujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (indigenous institution), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1)

Terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan.

Penjelasan Pasal 67

(1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

a.   masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);

b.   ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c.   ada wilayah hukum adat yang jelas;

d.   ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan

e.   masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

(2)   Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

(3)   Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a                tata cara penelitian,

b                pihak-pihak yang diikutsertakan,

c                materi penelitian, dan

d               kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

 

Jika dilihat dari deretan peraturan normative tersebut, terlihat dengan jelas bahwa UU kehutanan mengakui KMHA secara penuh terhadap pengelolaan hutan dengan cara mengaturnya. Sampai dengan pengelolaan hutan yang ada dan dikelola oleh pemerintah daerah pun harus memperhatikan hak-hak KMHA dalam pengelolaan hutan

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Kemudian Pada semangat otonomi daerah muncul dan mengangkat KMHA sebagai subjek hukum yang harus diakui, maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur KMHA dengan ;

 

Pasal 6

(2)   Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

(3)   Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

 

Pasal 9

(1)   Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2)   Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

1)      Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

 

Pasal 11

(1)   Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.

(2)   Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.

(3)   Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

(4)   Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

(5)   Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:

(1)   mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau

(2)   pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;

(3)   menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;

(4)   memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan

(5)   memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Pasal 34

(1)   Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.

(2)   Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.

(3)   Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a.       daya dukung sumber daya air ;

b.      kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat ;

c.       kemampuan pembiayaan; dan

d.      kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

(4)   Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi.

(5)   Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.

 

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara jelas mengenai KMHA mengenai pasal-pasal yang mengatur KMHA dijelaskan dalam penjelasan yang menyatakan;

 

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

Pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

a. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;

b. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan

c.  unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Penjelasan Pasal 9 ayat (3)

Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari dilewatinya area tanahnya oleh aliran air pemegang hak guna usaha air sehingga pemegang hak atas tanah tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya hak atas tanah yang dimikinya. Besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal yang sama berlaku terhadap masyarakat hukum adat. Dalam hal yang terkena adalah aset milik negara, penggantian kerugian atau kompensasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Penjelasan Pasal 17

Istilah desa yang dimaksud dalam pasal ini disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat.

Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf b

kekhasan di bidang penyelenggaraan pemerintahan seperti otonomi khusus, desa, atau masyarakat hukum adat.

 

Pengaturan KMHA yang dimasukkan dalam UU Kehutanan sagat jelas dan nyata secara yuridis. Maka KMHA menjadi subjek hukum yang pentig bersama-sama pemerintah baik daerah dan pemerintah pusat untuk bersama-sama dalam mengelola air. Sama pentingnya juga dalam kehutanan walau air dikuasai oleh Negara sangat jelas KMHA diberikan kewenangan dalam mengelola air.

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 

Semangat otonomi daerah kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU PEMDA  KMHA diakui sebagai wilayah otonom yang diberiruang untuk ikut dan memiliki pemerintaha otonom. Peraturanyang mengatur pengakuan KMHA yakni;

Pasal 1 ayat (12)

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalal 3 kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul “dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (9)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 203 ayat (3)

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 216 ayat (2)

Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

 

Penjelasan umum angka 10 :

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutanlainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain. yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan Informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Penjelasan 58 huruf l

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

Penjelasan Pasal 204

Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Perda.

Penjelasan Pasal 210 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wakil” dalam ketentuan ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

 

Demikian pengaturan KMHA dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, penting bagi KMHa untuk diakui dalam pemerintahan daerah sebab KMHA memiliki pemerintahan sendiri. Karena itu, otonomi desa adat untuk KMHA adalah jawaban dalam pemerintahan daerah secara nasional agar KMHA bisa berdampingan dengan baik dengan Kedinasan.

Pengaturan KMHA secara nasional yang lain antara lain;

a.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Mengatur Panitia Ajudikasi yang melakukan pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu obyek hak antara lain dalam penjelasan Pasal 8c dikatakan…memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-biang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat. Sedangkan dalam memberikan pedoman bagaimana Pembuktian Hak Lama dalam pasal 24 ayat 2 dikatakan Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1, bukti tertulis tau keterangan yang kadar kebenaranya diakui Tim Ajudikasi ), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan penguasan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut…dengna syarat; a. 9 penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka.. serta diperkuat oleh kesaksian o rang yang dapat dipercaya b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dilakukan dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/keluruhan yang bersangkutan atau pihak-pihak lainnya. Mengenai bentuk penerbitan hak atas tanah dikenal dua bentuk hak 1. Hak yang te  rbukti dari riwayat tanah tersebut didapat dari tanah adat mendapatkan Pengakuan hak atas tanah oleh Pemerintah sedangkan yang ke 2 adalah Hak yang tidak terbukti dalam riwayat lahannya didapat dari hak adat tetapi dari tanah negara maka mendapatkan pemberian Hak atas tanah oleh Pemerintah.Sehingga jelaslah posisi pemerintah dalam mengakomodir hak-hak atas tanah adat yaitu bukan memberikan hak tetapi mengakui hak yang ada.

 

b.      Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999

Pada Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi disebutkan bahwa : Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Dengan di syahkannya UU Kehutanan no 41 tahun 1999, maka PP 6 harus diganti dan saat ini sedang disiapkan RPP Hutan Adat (atau dengan nama lain) dengan memberikan Hak Pengelolaan kepada Masyarakat Adat untuk mengelola sumber daya alamnya.

 

c.       Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976

Kemudian pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976 tanggal 13 Januari 1976 tentang sinkronisasi pelaksanan tugas bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, Bagian VI angka 20 disebutkan bahwa Dalam hal sebidang tanah yang dimaksudkan pada (ad ii) terdapat tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan suatu hak yang sah, maka hak itu dibebaskan terlebih dahulu oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak tersebut untuk kemudian dimohonkan haknya dengan mengikuti tatacara dalam peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.

 

d.      Keputusan Presiden RI No 48 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform atau dikenal juga dengan sebutan TIM Land Reform.

Dalam Menimbang ayat a. dikatakan UUPA 5 tahun 1960 mengamanatkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai sosial, dan agar tidak merugikan kepentingan umum…. Selanjutnya dalam menimbang ayat b. bawa kebijakan dan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring dengan amanat Undang-Undang no 5 tahun 1960 dan belum mendukung terciptanya penguasan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dan norma-norma yang berkeadilan sosial, sehingga dipandang perlu mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat Undang-undang tersebut. Dalam tim yang diketuai oleh Menteri Kehakiman, didelegasikan tugas oleh presiden untuk mengkaji peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanahan dimana anggota termasuk Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta instasi terkait lainnya.

 

e.       Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993. Pasal 1 Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau anggotanya di dalam Areal HPH menyatakan bahwa Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak sekelompok masyarakat hukum adat tertentu yang masih ada untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu dari areal Hak Pengusahaan Hutan.

 

f.       Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252 tahun 1993 tentang Kriteria dan Indikator

Pengelolaan Hutan Lestari dimana dalam lima kriteria tersebut salah satunya adalah kriteria sosial dimana dalam penjelasanya dikatakan diharuskan suatu wilayah kerja pengusahaan hutan terbebas dari konflik pertanahan dan sumber daya hutan lainya dengan masyarakat (temasuk masyarakat adat).

 

g.      Keputusan Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998

Keputusan ini menetapkan 29.000 hakawasan hutan lindung dan produksi terbatas di Lampung yang berupa wanatani asli repong damar sebagai kawasan dengan tujuan Istimewa(KDTI). Hak pengelolaan diberikan kepada 16 masyarakat adat setempat. SK ini mengakui pola pengelolaan sumber daya hutan dalam bentu wanatani asli oleh masyarakat adat Peminggir/ Krui.

 

h.      Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998.

Keputusan Menteri ini memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat (termasuk masyarakat adat) untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan melalui wadah koperasi secara lestari sesuai dengan fungsi kawasan hutannya. Bentuk pola pengelolaan, wilayah serta kelembagaan yang ditawarkan dalam SK ini lebih cocok diterapkan oleh masyarakat umum yang berkeinginan dan tidak mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat adat.

 

i.        Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

Pasal 8 Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepal adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka -pemuka adat lainya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di Propinsi Daerah TK I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan. pada pasal 9 Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut; a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat; b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat……. Peraturan ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu badan hukum diluar struktur pemerintahan yang dapat melalukan hubungan dengan pihak luar dan ke dalam, mengelola harta kekayaannya termasuk sumber daya alamnya serta mengatur sangsi-sangsi atas pelanggaran.

 

j.        Peraturan Mendagri no 9 tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah.

Peran serta masyarakat adat dinyatakan secara tegas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyampaian keberatan serta mendapatkan kompensasi atas perubahan yang disebabkan oleh penataan ruang.

 

k.      Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Permen yang dijanjikan Menteri Agraia untuk mengakui keberadan tanah ulayat dalam saresehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini diterbitkan tgl 24 Juni 1999 mendefinisikan Hak Ulayat dalam pasal 1 ayat 1 sbb: Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.[3]

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menerangkan bahwa;

 

Pasal 1

angka 5 menyatakan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

angka 10 menyatakan bahwa: “Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara”.

angka 12 menyatakan bahwa “Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual”.

Pasal 20

(1)  Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa. Dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;

(2)  Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat;

(3)  Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagalan Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;

(4)  Keputusan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) harus mempertimbangkan :

a. pemerataan dan Keadilan;

b. manfaat;

c. transparansi;

d. sosial budaya masyarakat setempat.

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

 

Pasal 1

angka 3

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

angka 4

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 12

(1)   Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dan laut, dapat ditetapkan denganKeputusan Bupati/Walikota”.

(2)    Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat”.

 

Kemudian Undang –Undang Yang pada akhirnya mengatur KMHA demi tujuan melindungi KMHA adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjelaskan;

Penjelasan Umum angka 9 huruf f

hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.

Penjelasan Pasal 5 ayat (5)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a. tata ruang di wilayah sekitarnya;

b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Penjelasan Pasal 7 ayat (3)

Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Namun, keberadaan KMHA diakui pula bukan sekedar pengakuan tetapi juga untuk adanya kemajuan pembangunan melalui inverstasi, maka hal itu kemudian muncul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan “Pasal 15 huruf d : menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal” selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yang menyatakan;

Pasal 25 :

Setiap wisatawan berkewajiban :

a.    menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

Pasal 26 :

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

Penjelasan Pasal 27 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

 

 

C. Pengakuan  KMHA Di Bali

Di Bali pengakuan KMHA terdapat dalam Perdan Nomor 3 tahun 2001tentang desa Pakraman  dan Perda Propinsi No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029, yang menegaskan;

Pasal 1

Angka 68

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Angka 70

Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 51 ayat (6) :

Huruf d : mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Huruf f : tempat ritual keagamaan atau adat.

Pasal 88 huruf b

tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah;

Pasal 109 ayat (6) huruf b

Peruntukkan zona inti, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; perlindungan situs budaya/adat tradisional; penelitian; dan/atau pendidikan;

Pasal 121 huruf g

Penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penagkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Pasal 131 ayat (4)

Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Demikianlah pengakuan keberadaan KMHA di Bali, KMHA dalah pelesatari hukum adat dan ini sangat penting. Jika berkaca bahwa KMHA adalah kekayaan negeri ini maka sepatutnyalah Indonesia mengakui keberadaannya. Sebab dalam fakta masa lalu KMHA dengan hukum adat semakin terkikis akan jaman yang semakin berubah dan global. Terr Harr dan van Vollenhoven pernah berpesan dan berulang-ulang mengemukakan bahwa di masa akan datang, pelajaran dan ilmu hukum adat hanya dapat lebih lanjut, jika banyak orang Indonesia mencurahkan tenaganya kearah itu.[4]

 

III.       KESIMPULAN

Bahwa dalam hal eksistensi KMHA sebagai asset milik bangsa Indonesia, secara yuridis pengakuan keberadaan KMHA sebagai subjek hukum dapat telah diakui secara internasinal melalui konvenan dan kesepakatan-kesepatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Peraturan Nasionalpun KMHA diakui didalam Beberapa undang-Undang baik eksplisit maupun nyata dituliskan sebagai klausul dalam Undang-Undang. Sangat penting bagi KMHA itusendiri untuk diakui. Dan pada akhirnya dapat menikmati hak-haknya. Di Bali, KMHA secara nyata diakui dengan PERDA yang KMHA-nya sendiri bernama Desa Pakraman.


[1]Satjipto Raharjo, 2009, Hukum Dan Peruahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarat, h.106

[2]Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo,        , Bagaimana Hak-hak MasyarakatHukum Adat dalam Mengelola SumberDaya Alam Diatur, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, ICRAF, Southeast Asia.

[3] Ibid.

[4] R. Van Dijk, 2006, Pengantrar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan Soehardi, Mandar Maju, Bandung, h.15

3 responses to “Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara internasional, nasional dan di Bali

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s