Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Masih Bayi atau Cacat Terhadap Warisan Yang Diduga Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pewaris

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, jika terdakwa kasus tindak pidana korupsi meninggal padahal masih dalam proses persidangan, maka Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan kepada ahli waris terdakwa. Bagaimana menurut anda, apabila ahli waris tidak bersedia menerima gugatan atau ahli waris dalam keadaan cacat atau masih bayi sehingga tidak bisa melakukan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana?

Dalam hal hukum  pidana, pemidanaan akan hilang dikarenakan terdakwanya telah meninggal. Sesuai dengan asas personalitas, yang wajib dikenai pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi dalam hal hukum pidana, pemidanaan tidak dapat dialihkan kepada siapapun termasuk ahli waris terdakwa.

 

Dalam pasal 34 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa”dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemerikasaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah , ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugianuntuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

 

Apabila dikaji perumskan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya terdakwa belum terbukti atau belum mendapat vonis hakim bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana korupsi karena masih dalam proses pemeriksaan dipengadilan. Namun karena adanya kerugian yang nyata terhadap Keuangan Negara maka tetap harus dilanjutkan gugatannya untuk mengembalikan uang Negara.

 

Secara pidana pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan karena terdakwanya telah meninggal dunia. Jadi secara hukum materiil, harta yang diduga sebagai hasil korupsi belum dapat dibuktikan sebagai hasil korupsi dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena terdakwa aslinya telah meninggal.

 

Secara hukum perdata dimana Jaksa Pengacara Negara wajib untuk melakukan gugatan kepada ahli waris terdakwa untuk mengembalikan asset Negara, hal ini bisa dilakukan apabila harta yang digugat telah mendapat keputusan hakim atau terbukti di depan sidang pengadilan kalau harta tersebut adalah hasil korupsi, tetapi karena masih dalam pemeriksaan kemudian terdakwanya meninggal maka secara hukum materiil Jaksa Pengacara Negara belum dapat menggugat harta tersebut sebagai harta hasil korupsi.

 

Ahli waris adalah pihak yang pihak yang menerima warisan dari pewaris. Apabila ahli waris menolak warisan maka ia dianggap tidak sebagai ahli waris dan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris. Namun beda halnya menolak gugatan dimana harta warisannya yang digugat, apabila ahli waris menolak gugatan yang diajukan maka ia kehilangan hak pembelaan di depan persidangan. Dan penentuan ahli waris di Indonesia berbeda-beda tiap daerahnya  menurut hukum agama atau hukum adat yang digunakan, dikarenakan hal ini maka haris dikaji dulu apa yang diwariskan dan pada siapa yang mendapat harta warisan tersebut.

 

Tetapi dalam kasus tindak pidana korupsi, gugatan tetap harus diajukan kepada ahli warisnya untuk mengembalikan asset Negara. Permasalahannya adalah harta tersebut belum terbukti sebagai harta hasil korupsi. Jadi gugatan akan menjadi hal yang mudah untuk ditolak ahli warisnya dikarena harta warisannya bukan merupakan hasil korupsi. Tentunya ahli waris terdakwa tidak bisa didakwa atas dasar korupsi sesuai asas personalilas hukum pidana, tetapi pembuktian tindak pidana korupsi juga tidak bisa dilakukan dan dilanjutkan karena meninggalnya terdakwa.  Kalaupun ada gugatan mengenai harta warisan maka gugatan dilakukan di peradilan umum dan bukan di pengadilan tindak pidana korupsi.

 

Sama halnya dengan ahli waris yang masih bayi atau dalam keadaan cacat dapat digugat apabila sudah terbukti kalau harta warisan tersebut adalah hasil korupsi. Dalam hal ini ahli waris akan diwakili oleh wali atau pengampunya. Biasanya pihak tergugat dan pihak tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung, akan tetapi orang dapat bertindak penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai keentingan secara langsungdalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan pihak yang diwakilinya sendiri dan pihak yang diakilinyalah yang mempunyai kepentingan langsung (pasal 383,446,452,403,dan 405 BW pasal 50 sampai pasal 54 UU no 1 tahun 1974).

 

Jadi kalau belum terbukti sebagai harta hasil korupsi maka gugatan oleh jaksa Pengacara Negara akan secara mudah dapat ditolak.

 

Namun secara hukum formil, biasanya akan bisa dikemas secara procedural mengenai pembuktian yang ada tergantung JPN-nya jeli untuk melihat celah hukum yang ada unutuk melakukan pembuktian. Hukum formil atau hukum acara akan tergantung dari pihak penegak hukumnya apakh bersedia dan mau bertindak untuk pembuktiannya. Dimana pembuktian tentang harta yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi sangat diperlukan demi dapat menggugatnya harta tersebut ke ahli waris agar dapat dikembalikannya asset Negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s