SYARAT SEBAGAI ARBITER DALAM ICC DAN BANI

1. Pendahuluan

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan salah satu dari beberapa cara penyelesaian secara alternatif ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing. Sebab masyarakat (Indonesia) pada dasarnya sudah mengenal nilai-nilai konsensus/mufakat dan kooperatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.

Melihat perkembangan bisnis di era perdagangan dan persaingan bebas dewasa ini, di pandang perlu melembagakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui suatu peraturan perundang-undangan yang bercorak pendekatan konsensus/mufakat, di mana penyeleseaian sengketa bisnis bukan bertujuan menempatkan para pihak pada dua ujung sisi yang berlawanan dalam posisi kalah dan menang, tetapi pemecahan masalah yang memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan mengutamakan “win-win solution”.

Di samping itu prinsip-prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berlandaskan suatu perjanjian yang mengutamakan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum diantara mereka, dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar relasi bisnis yang telah berlangsung maupun yang akan datang, karena dunia bisnis menghendaki cara penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, yang cara penyelesaian demikian itu sulit diperoleh dengan cara litigasi(melalui pengadilan).

Adanya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai salah satu cara yang ditempuh di dalam penyelesaian dagang itu cenderung dianggap merupakan penyelesaian yang terbaik dengan menghindari publikasi dan putusannya bersifat final and binding. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan dapat mengantisipasi kesulitan proses litigasi dan perkembangan bisnis di masa mendatang, terutama permasalahan penyelesaian sengketa perdagangan yang hendak diselesaikan melalui arbitrase.

Dengan asas kebebasan berkontrak, pilihan hukum dan pilihan forum di dalam mengadakan perjanjian arbitrase, menentukan kompetensi absolut arbitrase dan sebaliknya pengadilan tidak berwenang untuk menyimpangi dan mengadili sengketa yang di dalamnya mengandung perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan secara tegas oleh undang-undang.

Secara internasional arbitrase di selesaikan melalui ICC (International Chamber of Commerce), dan penyelesaian arbitrase di Indonesia dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Adapun judul yang akan dikembangkan penulis ini adalah syarat sebagai arbiter dalam ICC dan BANI. Melalui karya tulis ini penulis ingin menjelaskan tata cara penyelsaian sengketa dengan jalan alternatif meliputi keuntungan ,kerugian yang di peroleh melalui penyelsaian sengketa melalui win-win solution.

2. Pengertian Arbitrase

Untuk memahami pengertian arbitrase dua orang ahli telah memberikan pengertian mengenai arbitrase yaitu:

Menurut Priyatna Abdurrasyid:

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa – aps yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya – ketidaksefahamannya – ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter – arbiter – majelis) ahli yang professional,  yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan  tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final mengikat. 

Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari arbitrase, yaitu: Proses penyelesaian sengketa diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjuk seorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final mengikat.

Berdasarkan pengertian arbitrase, perlu ditegaskan syarat utama dari berlangsungnya suatu arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Maksudnya, perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa. Jika arbitrase dijalankan tanpa adanya perjanjian arbitrase di antara para pihak yang bersengketa, maka itu bukanlah arbitrase.

Dengan adanya perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, akan tetapi yang dipermasalahkannya adalah cara dan lembaga apa yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji. Perjanjian arbitrase harus memenuhi syarat yaitupersetujuan mengenai perjanjian arbitrase tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Perjanjian arbitrase sering juga disebut sebagai klausul arbitrase yang berada dalam badan perjanjian pokok. Hal tersebut dapat diartikan suatu perjanjian pokok diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrase ini diletakkan dalam perjanjian pokok  sehingga disebut sebagai perjanjian aksesori. Keberadaannya hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pemenuhan perjanjian pokok. Tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian arbitrase ini tidak bisa berdiri sendiri, karena sengketa atau perselisihan timbul akibat adanya perjanjian pokok.

3. Syarat sebagai Arbiterdalam ICC dan BANI

 

2.1  Syarat-syarat Arbiter dalam ICC ((International Chamber of Commerce)

IIC berlaku secara internasional hal ini dianut dalam pasal 1 ketentuan Pengadilan. Arbitrase Internasional yang menyatakan “Mahkamah Internasional Arbitrase (“Pengadilan”) dari International Chamber of Commerce (the “ICC”) adalah badan arbitrase melekat pada ICC. Statuta Pengadilan ditetapkan dalam Lampiran I.
Anggota Pengadilan ditunjuk oleh World Council of ICC. Fungsi Mahkamah adalah untuk menyediakan untuk penyelesaian melalui arbitrase sengketa bisnis internasional karakter sesuai dengan Peraturan Arbitrase International Chamber of Commerce (“Peraturan”).”  Jika demikian diberdayakan oleh perjanjian arbitrase, Pengadilan juga harus memberikan penyelesaian melalui arbitrase sesuai dengan Aturan ini sengketa bisnis bukan karakter internasional.

Pemilihan penasehat arbiter wajib memenuhi kapasitas utama yakni adanya pengalaman arbiter, hal ini dimaknai sebagai Pertimbangkan menunjuk berkonsultasi dengan keterampilan yang diperlukan untuk menangani arbitrase di tangan. Nasehat tersebut lebih mungkin untuk dapat bekerja dengan pengadilan arbitrase dan yang lainnyanasihat pihak untuk menyusun prosedur yang efisien untuk kasus tersebut.

Sedangkan untk waktu yang dipilih digunakan untuk memastikan bahwa nasihat Anda pilih memiliki cukup waktu untuk berbakti kepada kasus ini.Pemilihan arbiter. Disamping Penggunaan arbiter tunggal dengan tujuan Setelah perselisihan telah timbul, pertimbangkan menyepakati memiliki arbiter tunggal, ketikasesuai. Secara umum, sebuah pengadilan satu orang akan dapat bertindak lebih cepat daripengadilan tiga orang, karena diskusi antara anggota pengadilan tidak diperlukan dan buku harianbentrokan untuk pemeriksaan akan diminimalkan. Sebuah pengadilan satu orang jelas akan juga lebih murah.

Arbiter dengan waktu dipilih dengan alasan Apakah memilih arbiter tunggal atau pengadilan tiga orang, maka disarankan untuk membuat pertanyaan yang cukup untuk memastikan bahwa individu-individu yang dipilih memiliki cukup waktu untuk mencurahkan ke kasus yang bersangkutan. Jika ada kebutuhan khusus untuk kecepatan, hal ini harus dibuat jelas kepada ICC sehingga yang dapat dipertimbangkan ketika membuat janji apapun.

Seleksi dan pengangkatan oleh ICC dengan cara; Pertimbangkan memungkinkan ICC untuk memilih dan menunjuk pengadilan arbitrase, apakah itu menjadi satu-satunyaarbiter atau pengadilan tiga orang. Ini umumnya akan menjadi cara tercepat untuk merupakanpengadilan arbitrase, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak tentang identitas semuaarbiter. Ini juga akan mengurangi risiko tantangan, memfasilitasi konstitusi pengadilandengan berbagai ketrampilan khusus dan menciptakan dinamis yang berbeda dalam sidang arbitrase. Jikapihak-pihak yang ingin memiliki masukan ke dalam pemilihan pengadilan oleh ICC pada tahap ini, mereka dapatmeminta ICC mengungkapkan nama-nama arbiter mungkin bagi seleksi oleh ICC sesuaidengan prosedur yang disepakati oleh para pihak dalam konsultasi dengan ICC.

Cara untuk menghindari keberatan dilakukan dengan berbagai alasan. Keberatan terhadap penunjukan seorang arbiter, maupun tidak dibenarkan, akan menunda konstitusi sidang arbitrase. Ketika memilih seorang arbiter, memikirkan hati-hati untuk apakah penunjukan arbiter yang mungkin menimbulkan keberatan.

Memilih arbiter dengan keterampilan kasus-manajemen yang kuat merupakan Sebuah pengadilan yang proaktif dan terampil dalam manajemen kasus akan dapat membantu dalam mengelola arbitrase sehingga untuk menjadikannya sebagai biaya dan waktu-efektif mungkin, mengingat isu-isu sengketa dan sifat para pihak. Ini mungkin nilai khusus di mana para pihak yang inginmenggunakan prosedur jalur cepat. Hati-hati karena itu pertimbangan harus diberikan untuk memilih anggota pengadilan, terutama arbiter tunggal atau ketua.

Permintaan Arbitrase dan Jawaban Mematuhi Peraturan ICC dimanaPemohon harus memastikan bahwa itu mencakup semua elemen yang dibutuhkan oleh Pasal 4 Peraturan ICC dalam Permintaan untuk Arbitrase. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan Sekretariat membutuhkan untuk kembali ke Pemohon sebelum Permintaan dapat diteruskan ke Termohon dalam sesuai dengan Pasal 4 (5). Hal ini menyebabkan keterlambatan. Demikian pula, saat mengajukan nya Jawab, yang Responden harus meliputi semua elemen yang dibutuhkan dalam Pasal 5 dari Peraturan.

Peraturan ICC tidak memerlukan permohonan Arbitrase atau Jawaban untuk ditetapkan khusus penuh baik klaim atau pertahanan (atau, jika berlaku, balasan a). Apakah atau tidak keterangan rinci klaim diberikan dalam Permohonan Arbitrase dapat memiliki dampak pada manajemen efisien arbitrase. Dimana Permintaan memang mengandung rinci khusus dari klaim, dan pendekatan yang sama diambil oleh Termohon di Jawab, para pihak dan sidang arbitrase akan berada dalam posisi untuk memegang kasus manajemen konferensi untuk menetapkan prosedur untuk arbitrasi pada tahap sangat awal dalamproses (lihat paragraf 31-34 di bawah).

3.1 Syarat-Syarat sebagai Arbiter dalam BANI

Pengaturan kesepakatan arbitrase diatur dalam Pasal 1 Peraturan BANI yang menyatakan “Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyeleng­garaan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan mem­perhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandasan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.”

Dalam Pasal 4 peraturan BANI, prosedur pengajuan, dan pelaksaan arbitrase dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu;

1.   Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan.

Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat BANI. Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau kuasa hukumnya harus menjamin bahwa BANI pada setiap waktu memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail yang bersangkutan untuk komunikasi yang diperlukan. Setiap komunikasi yang dikirim langsung oleh Majelis kepada para pihak haruslah disertai salinannya kepada Sekretariat dan setiap komunikasi yang dikirim para pihak kepada Majelis harus disertai salinannya kepada pihak lainnya dan Sekretariat.

2.   Komunikasi dengan Majelis.

Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih arbiter dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan permo­honan arbitrase yang bersangkutan kecuali: (i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal berlangsung komunikasi lisan; (ii) disertai suatu salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi tertulis).

3.   Pemberitahuan.

Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan Prosedur ini, kecuali Majelis menginstruksikan lain, harus disam­paikan langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyam­paian dimaksud.

4.   Perhitungan Waktu.

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal dimana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Prosedur Pasal 4 ayat (3) di atas. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberi­tahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.

5.   Hari-hari Kalender.

Penunjukan pada angka-angka dari hari-hari dalam Peraturan Prosedur ini menunjuk kepada hari-hari dalam kalender.

6.   Penyelesaian cepat.

Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan Prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.

7.   Batas Waktu Pemeriksaan Perkara.

Kecuali secara tegas disepakati para pihak, pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis selengkapnya terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus dimana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan kepada para pihak.

Untuk hal penunjukan Arbiter dalam BANI dilakukan oleh Ketua BANI  yang diatur dalam Pasal 9 tentang penunjukan arbiter. Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa;

1.   Majelis Arbitrase

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagai­mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.

Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

2.   Arbiter Luar

Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI guna menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersang­kutan memenuhi persyaratan yang tercan­tum dalam ayat 1 diatas dan ayat 3 dibawah ini. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BANI dengan kualifikasi pro­fesional yang dibutuhkan itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan per­timbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.

Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penun­jukan arbiter luar tersebut, Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI. Dewan Pengurus dapat memper­timbang­kan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi Peraturan Prosedur BANI, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, dimana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut.

 3.   Kriteria-kriteria

Disamping memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI seperti dimaksud dalam ayat 1 diatas, dan/atau persyaratan kualifikasi lainnya yang diakui oleh BANI semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

a.  berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;

b.  sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;

c.  tidak memiliki hubungan keluarga berdasar­kan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para pihak bersengketa;

d.  tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;

e.  berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;

f.  tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

4.   Pernyataan Tidak Berpihak.

Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Sekretariat BANI.

5.   Hukum Indonesia.

Apabila menurut perjanjian arbitrase penun­jukan arbiter diatur menurut hukum Indonesia, sekurang-kurangnya seorang arbiter, sebaiknya namun tidak diwajibkan, adalah seorang sarjana atau praktisi hukum yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekeuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

4.1 Kesimpulan

Mahkamah Internasional Arbitrase (“Pengadilan”) dari International Chamber of Commerce (the “ICC”) adalah badan arbitrase melekat pada ICC. Statuta Pengadilan ditetapkan dalam Lampiran I, Anggota Pengadilan ditunjuk oleh World Council of ICC.

Sedangkan di dalam Bani, para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyeleng­garaan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan mem­perhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI.

3 responses to “SYARAT SEBAGAI ARBITER DALAM ICC DAN BANI

  1. mohon info bagaimana cara nya untuk dapat mengikuti pendidikan arbiter bersertipikat atau memperoleh sertipikat arbiter? kemana saya dapat mendaftar?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s