PUBLIK BELUM PUAS TERHADAP KINERJA KEPOLISIAN, HAKIM DAN KEJAKSAAN PADA TAHUN 2012

Publik belum puas dengan kinerja Kepolisian, Hakim , dan Kejaksaan pada tahun 2012. begitulah tanggapan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebagai evaluasi kinerja institusi penegak hukum tersebut.

KINERJA KEPOLISIAN

Maraknya kejahatan menuntut kepolisian agar bekerja lebih keras lagi dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sekalipun pada akhirnya telah terjadi penangkapan terhadap pelaku kejahatan, namun kepolisian masih gagal dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan masih adanya ketakutan-ketakutan masyarakat misalnya untuk keluar pada malam hari, rasa takut memakai perhiasan yang mencolok dan berlebihan di tempat umum, ketakutan meninggalkan kendaraan bermotor pada saat parkir dan lain-lain.

Banyaknya kasus yang belum terungkap seperti penganiayaan wayan gendo suardana, pencurian pratima dan lainnya juga menyebabkan kurang puasnya masyarakat pada kinerja kepolisian. Polisi masih dianggap tajam kebawah tapi tumpul keatas, serta kalah dengan premanisme. Dengan pengungkapan kasus yang lambat dan dan seolah-olah tidak ditangani, kinerja kepolisian masih dirasa sebagai aparat penegak hukum yang tidak memberikan kepastian hukum

ketidakpuasan publik terhadap kepolisian juga disebabkan karena pelayanan kepolisian yang buruk. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, kepolisian masih saja berdaya dengan kasus-kasus yang marak terjadi, misalnya korupsi, curanmor, Narkoba dan Premanisme. Publik juga menilai berurusan dengan kepolisian akan mengkahabiskan waktu, berbelit-belit dan kerap kali mengeluarkan biaya tambahan yang bagi masyarakat kecil sangatlah membebani. Bahkan diskriminasi terhadap masyarakat umum masih terjadi misalnya dalam beberapa kasus yang melibatkan pejabat hasilnya tidak jelas, tetapi bagi pencuri sandal yang dilakukan anak saja harus dihukum.

KINERJA HAKIM PADA TAHUN 2012 DINILAI MASIH KURANG MEMUASKAN OLEH MASYARAKAT.

Penilaian ini dapat dirasakan karena masyarakat masih merasa jauh dari rasa keadilan ketika berurusan dengan persidangan. Pendapat ini tidak bisa dipungkiri kebenarannya selain dari beberapa hakim yang telah terbukti melanggar kode etik melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan juga dari hasil beberapa survei lembaga swadaya masyarakat.  Demikian disampaikan oleh pengacara I Made Suardana SH yang juga sebagai ketua Ikadin Denpasar.

pelanggaran-pelanggaran kode etik kerap kali dilakukan oleh hakim pada tahun 2012. Pada saat pemeriksaan saksi-saksi hakim masih ada hakim yang memihak salah satu pihak yang berperkara. Hal ini terlihat pada kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada para penasehat hukum untuk memeriksa saksi-saksi yang ada.

Perilaku menyimpang yang dilakukan hakim lebih banyak karena praktik suap yang dilakukan dan prilaku oknum hakim tidak berubah. Praktik kong kali kong dengan oknum penasehat hukum atau langsung dengan pihak yang berperkara. Disinilah sebenarnya penyebab dominan praktek mafia peradilan terjadi yang menyebabkan secara masif penyerobotan hak-hak masyarakat terjadi.
Praktik penyimpangan atau pelanggaran hakim sangat dipengaruhi sikap kemandirian hakim. Disuap, diajak bersenang-senang ke hiburan malam, dan metode-metode lainnya masih dijadikan “arena” mencari “uang tambahan” bagi beberapa oknum hakim. Sehingga hal ini mengancam kemandirian hakim yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.
Integrtas hakim juga berkurang dalam tahun ini, mengingat hakim sering berhubungan langsung dengan pihak berperkara bahkan sangat akrab dengan advokat, dalam situasi seperti ini tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan, menunda eksekusi sangat kerap terjadi.

KINERJA KEJAKSAAN PADA TAHUN 2012 MASIH BELUM MEMUASKAN.

Profesionalisme dan integritas kejaksaan masih diragukan oleh masyarakat. Baik secara institusi maupun individu dalam kejaksaanmasih belum dipercayai secara penuh oleh masyarakat sebagai penegak hukum.

Berdasarkan catatan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) selama kurun waktu Januari hingga Desember 2012 menerima 1.107 laporan masyarakat (lapmas) terkait kinerja jaksa-jaksa.

Dengan demikian tahun ini kejaksaan patut Diduga tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak profesional seperti berpihak pada tersangka atau
terdakwa, tidak prosedural, memberi petunjuk yang berlebihan, penanganan perkara yang berlarut-larut, tidak cermat dalam surat dakwaan, tidak mengembalikan barang bukti.

Selain itu terkait jaksa yang diduga melakukan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dengan penegak hukum lain (Polri, hakim, pengacara), jaksa yang diduga memaksakan perkara perdata menjadi pidana, diskriminatif atau tebang pilih dalam penanganan perkara. Selain itu,masih banyak ditemukan jaksa yang memeras atau meminta uang, terkait kedisiplinan atau sering membolos kerja dan berperilaku tak terpuji, mengintimidasi atau menekan terdakwa atau pelapor, ataupun dugaan-dugaan lainnya seperti berselingkuh, kesusilaan, atau tentang kepegawaian.

Yang masih dominan dalam tahun ini adalah praktek kong kali kong antara jaksa dan pihak terdakwa atau pengacaranya. Praktek ini menjadikan keadilan masyarakat dirasakan jauh dari apa yang diharapkan. Disuap ataupun meminta uang kepada para pihak seolah-olah masih menjadi rutinitas yang seperti kentut, baunya kemana-mana tapi tidak kelihatan.

Sikap ketidak profesionalisan jaksa telah mendorong terbentuknya pribadi yang tidak menjaga mutu penuntutan sehingga kepercayaan masyarakat menjadi menurun bahkan skeptis terhadap kinerja kejaksaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s