BERKURANGNYA IDEOLOGI PANCASILA DI ANTARA JIWA PARA PEMIMPIN

Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Selama ini Pancasila dikumandangkan sebagai dasar Negara Indonesia untuk merajut kebhinekaannya dalam persatuan dan kesatuan. Pancasila juga digunakan sebagai landasan moral dan spiritual bagi para pemegang kekuasaan di dalam mengemban kewajibannya. Hal ini menunjukkan arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja, terdapat tanda tanya besar terhadap eksistensi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa, ketika ada pejabat Negara yang mengalami kesulitan, salah membaca, bahkan tidak hafal 5 (lima) sila yang terdapat dalam pancasila. Dimulai dari Alm. Taufik Kiemas pada saat upacara peringatan hari kesaktian Pancasila, kemudian di Bali, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti pada saat upacara peringatan hari pahlawan juga lupa membaca sila ketiga Pancasila, dan pejabat-pejabat lainnya. Para pejabat Negara saja sudah bisa kesulitan membaca  tesk Pancasila, bagaimana dengan masyarakatnya? Fenomena ini menjadi cerminan bahwa Pancasila telah berkurang dan tidak disakralkan lagi sebagai ideologi bangsa oleh pemimpin di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya.

Baca lebih lanjut

MENGGUGAT POLITIK DINASTI DI BALI

Melihat dari hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan yang menetapkan Eka Wiryastuti sebagai pemenang maka akhirnya masyarakat Tabanan memiliki pengganti Bupati Tabanan demisioner Adi Wiryatama yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Kemudian dari Kabupaten Jembrana yang akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), muncul paket Anak dari bupati sebelumnya yaitu Patriana Krisna dan terakhir Anak mantan Bupati Buleleng yaitu Ariadi juga akhirnya maju. “Fenomena” yang terjadi seperti ini, ketika ayah yang sebelumnya menjabat sebagai bupati diganti oleh anaknya yang menang melalui Pilkada, menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat tentang timbulnya politik dinasti di Bali karena dapat “mengebiri” perkembangan politik di Provinsi Bali.

Baca lebih lanjut

MENCEGAH KONFLIK AKIBAT PEMEKARAN DESA PAKRAMAN

Pada tahun 2012, konflik yang melibatkan Desa Pakraman kerap kali terjadi. Salah satunya akibat adanya Pemekaran Desa Pakraman. Kasus Pemekaran Banjar Asah Munduk yang menjadi Desa Pakraman Tamblingan melalui Surat Keputusan  Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Kabupaten Buleleng Nomor 005/Kpts/MDP Bali/2008 ditolak oleh warga Catur Desa (Desa Pakraman Munduk, Desa Pakraman Gobleg, Desa Pakraman Gesing dan Desa Pakraman Umajero), seolah-olah mengulang konflik yang sebelum-sebelumnya seperti rencana pemekaran Silamurti dari Desa Pakraman Batuan, di Kabupaten Gianyar, rencana pemekaran Banjar Pangkung Karung di Desa Pakraman Bedha, juga konflik Desa Pakraman Kemoning dengan Budaga yang dulu bahkan sampai memakan korban jiwa. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Pemekaran Desa Pakraman dan bagaimana mencegah konflik yang berasal dari pemekaran Desa pakraman pada tahun mendatang?

Baca lebih lanjut