BERKURANGNYA IDEOLOGI PANCASILA DI ANTARA JIWA PARA PEMIMPIN

Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Selama ini Pancasila dikumandangkan sebagai dasar Negara Indonesia untuk merajut kebhinekaannya dalam persatuan dan kesatuan. Pancasila juga digunakan sebagai landasan moral dan spiritual bagi para pemegang kekuasaan di dalam mengemban kewajibannya. Hal ini menunjukkan arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja, terdapat tanda tanya besar terhadap eksistensi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa, ketika ada pejabat Negara yang mengalami kesulitan, salah membaca, bahkan tidak hafal 5 (lima) sila yang terdapat dalam pancasila. Dimulai dari Alm. Taufik Kiemas pada saat upacara peringatan hari kesaktian Pancasila, kemudian di Bali, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti pada saat upacara peringatan hari pahlawan juga lupa membaca sila ketiga Pancasila, dan pejabat-pejabat lainnya. Para pejabat Negara saja sudah bisa kesulitan membaca  tesk Pancasila, bagaimana dengan masyarakatnya? Fenomena ini menjadi cerminan bahwa Pancasila telah berkurang dan tidak disakralkan lagi sebagai ideologi bangsa oleh pemimpin di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya.

Pembacaan Pancasila wajib dilakukan pada saat ada upacara bendera, atau upacara untuk memperingati hari besar kenegaraan. Yang diberikan untuk membaca pancasila tentu adalah orang penting dan terhormat atau orang dirasa pantas untuk membaca sebuah teks yang disakralkan. Apabila dibaca, Pancasila hanyalah deretan kata-kata yang dirangkai dalam 5 kalimat. Hal inilah yang membuat para pemimpin yang hendak membaca Pancasila tersebut seakan-akan meremehkan teks Pancasila tersebut. Orang penting dan terhormat yang biasa dengan membaca tidak mungkin keliru dalam membaca 5 kalimat tersebut. Tetapi perlu diingat, pada saat membaca teks Pancasila tidak hanya diperlukan kemampuan membaca yang baik tetapi membaca Pancasila memerlukan suatu penghayatan dan pemaknaan yang dalam. Tentunya, kesalahan atau kekeliruan dalam membaca Tesk Pancasila tidak berada pada kemampuan membaca si pembaca, tetapi terletak pada tidak dimaknai dan dihayatinya tesk Pancasila sebagai kalimat yang sakral.

Bagi bocah yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) membaca dan mengucapkan Pancasila adalah hal yang rutin dilakukan tiap upacara bendera sehingga mereka dapat menghafal Pancasila dengan begitu mudahnya. Mereka juga diajari tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang terdapat dalam 5 sila di Pancasila. Para pemimpin yang terhormat yang diberikan kesempatan membaca teks Pancasila, tentunya dengan pasti pernah duduk pula di bangku Sekolah Dasar, dengan demikian sepatutnya kesalahan membaca tidak ditemui karena mereka sepatutnya telah hafal dengan tesk Pancasila. Namun sangat disayangkan melupakan pelajaran yang sepantasnya tidak dilupakan menjadikan masih saja terdapat kesalahan dalam membaca tesk Pancasila di hari besar dan istimewa kenegaraan. Dengan membaca 5 kalimat saja sudah mengalami kesulitan, apalagi ditambah dengan 45 butir nilai luhur Pancasila yang patut dihayati dan diamalkan.

Alasan yang selama ini digunakan adalah karena sakit. Kata sakit ini perlu dikritisi lebih lanjut, apanya yang sakit? kalau fisik yang sakit seharusnya dapat diwakilkan dalam pembacaan. Tetapi bisa dilihat selama ini tidak ada yang mencirikan pejabat sakit secara fisik ketika membaca tesk Pancasila. Sebenarnya kesiapan para pejabat dalam membaca teks Pancasila merupakan hal yang disepelekan sehingga sering terjadi kesulitan bahkan sampai salah dan lupa membaca sila-sila dalam teks Pancasila. Sesuatu yang ironis, seorang yang sering berhadapan dengan masyarakat umum, bertemu dengan para pembesar Negara dan pemerintahan mengalami kesulitan dalam membaca teks Pancasila. Sepatutnya pula mereka adalah pemberi contoh tentang bagaimana kita menghayati dan mengamalkan Pancasila. Tetapi fakta yang terjadi belakangan ini mencerminkan ada rasa gugup dan beban psikologi dalam membaca tesk Pancasila. Memang aneh dan sulit diterima akal sehat kalau para pejabat masih mengalami hal demikian. Menghadapi para pendengar yang hadir memang perlu kesiapan fisik dan mental. Kalau masalah gugup dan beban psikologi lainnya menjadi kendala berarti secara mental pula para pemimpin yang diberikan kesempatan membaca teks Pancasila tersebut belum siap atau (sebenarnya) diragukan jiwa kepemimpinannya dalam memimpin suatu pemerintahan.   Hal ini merupakan landasan bagi masyarakat untuk menilai pemimpinnya mengenai kepantasan dalam memegang suatu kekuasaan. Sebab membaca teks yang sakral sebaiknya dilakukan oleh pemimpin yang berjiwa besar bukan bermental lemah.

Yang paling patut dipertanyakan atas fenomena salah baca teks Pancasila adalah seberapa besar rasa nasionalisme para pemimpin bangsa ini dalam mengemban kewajibannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Membaca tesk Pancasila yang merupakan landasan ia memimpin saja kesulitan apalagi memegang kekuasaan. Dapat dipastikan kalau hampir seluruh kebijakan yang dibuat tidak berlandaskan Pancasila. Kasus korupsi, penggelapan pajak, money loundering, dan kasus lainnya yang sering dilakukan oleh pejabat adalah bukti kalau mereka tidak Pancasilais, dan tidak nasionalis. Jika sudah jiwa nasionalisme dan nilai-nilai pancasila sudah terkikis maka jangan harap kebijakan yang berkeadilan ditemui di negeri ini.

Ambilah bukti betapa Pancasila ditinggalkan oleh pemimpin bangsa ini. Agama dijadikan kedok bagi pemimpin yang ingin mencari popularitas, dan bersama-sama membangun tirani mayoritas, apakah bisa dikatakan berketuhanan jika demikian? Bencana dimana-mana, di Mentawai ada tsunami, di Wasior ada banjir bandang, di Yogyakarta ada letusan merapi, di kota-kota besar ada banjir, di gunung-gunung ada longsor. Ungkapan bahwa bencana adalah resiko hidup bagi manusia merupakan bukti nyata kalau pejabat tersebut tidak berperi-kemanusiaan ditengah derita para korban bencana. Di negeri permai Indosesia terdapat perang antar etnis, agama, suku dan ras memecah integrasi Indonesia, dan adanya kelompok separatis yang ingin memerdekakan diri namun malah masih saja terdapat pejabat yang korupsi dan tidak peduli sehingga saat ini disintegrasi bangsa terjadi di depan mata, inilah bentuk bahwa persatuan Indonesia menjadi masalah besar. Kalau masalah musyawarah untuk mufakat, secara nyata saat ini sudah jarang ditemui dalam pengambilan keputusan. Lebih banyak voting yang digunakan sehingga kepentingan golongan yang memiliki suara terbanyaklah yang terwakili. Apalagi masalah keadilan sosial, kemiskinan dimana-mana, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Semua masalah tersebut adalah bukti nyata kalau Pancasila ditinggalkan oleh pemimpin kita.

Pengamalan dan penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila adalah hal yang sangat penting. Memang tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila ada kesalahan dalam membaca teks Pancasila. Tetapi dengan adanya kesalahan dalam pemcaan teks Pancasila, tanggung jawab moral para pemimpin sebagai pengemban terdepan ideologi Pancasila dapat dinilai sangat buruk. Sehingga sakaralnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dari waktu ke waktu akan ditinggalkan. Oleh karena itu, sebaiknya seluruh komponen pemerintahan kembali pada landasan ideologi Pancasila tanpa ada terkecuali. Demi memupuk rasa nasionalisme dan menumbuhkan kembali kesakralan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pendidikan pancasila wajib diberikan sebagai pelajaran yang berkelanjutan dari tingkat bawah sampai tingkat paling atas, termasuk pendidikan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila kepada para pejabat Negara atau para pemegang kekuasaan demi tercapainya cita-cita nasional.

One response to “BERKURANGNYA IDEOLOGI PANCASILA DI ANTARA JIWA PARA PEMIMPIN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s