MENGGUGAT POLITIK DINASTI DI BALI

Melihat dari hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan yang menetapkan Eka Wiryastuti sebagai pemenang maka akhirnya masyarakat Tabanan memiliki pengganti Bupati Tabanan demisioner Adi Wiryatama yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Kemudian dari Kabupaten Jembrana yang akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), muncul paket Anak dari bupati sebelumnya yaitu Patriana Krisna dan terakhir Anak mantan Bupati Buleleng yaitu Ariadi juga akhirnya maju. “Fenomena” yang terjadi seperti ini, ketika ayah yang sebelumnya menjabat sebagai bupati diganti oleh anaknya yang menang melalui Pilkada, menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat tentang timbulnya politik dinasti di Bali karena dapat “mengebiri” perkembangan politik di Provinsi Bali.

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak melarang seorang anak dapat menggantikan ayahnya sebagai bupati, begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Karena sejauh ini tidak ada aturan yang melarang seorang anak tidak boleh menjadi bupati untuk menggantikan ayahnya maka tindakan Eka Widiastuti dan Patriana Krisna untuk maju menggantikan ayahnya sama sekali tidak melanggar hukum. Selain itu, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini tidak menutup hak politik seseorang untuk dipilih menjadi bupati atau memilih calon bupati. Hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan juga dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945 sebagai suatu bentuk hak asasi manusia, disamping International Convenant Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Hal ini berarti terbuka peluang bagi siapa saja termasuk kerabat, keluarga atau tokoh-tokoh yang lain untuk muncul ke dalam panggung politik dan merebut jabatan bupati.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain korupsi dan kolusi yang diperangi sejak era reformasi adalah nepotisme. Ironisnya sejak Tahun 1999 kegiatan “mewariskan kekuasaan” semakin nyata terjadi dengan cara “mengakali” peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak melanggar hukum. Menurut Bab I Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang di maksud Nepotisme adalah “Setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”. Dengan berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur nepotisme bagi Eka Wiriastuti dan Patriana Krisna memang tidak terpenuhi karena tidak melawan hukum dan upaya untuk menggantikan ayah sebagai bupati dapat dibenarkan. Begitu juga dengan Pilkada, para kepala daerah yang sudah tidak bisa menjadi kepala daerah lagi bisa saja “mengakali” peraturan perundang-undangan yang ada dan akhirnya menjadi wakil kepala daerah untuk tetap berada sebagai “penguasa” daerah.

 

Kekhawatiran

Walaupun upaya untuk menggantikan orang tua sebagai kepala daerah bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dalam argumentasinya dapat dijadikan alasan pembenar agar bisa menjadi seorang kepala daerah namun yang paling penting sebenarnya adalah masalah etika, kesopanan dalam berpolitik. Kekhawatiran masyarakat sebenarnya adalah bagaimana sebuah pemerintahan dapat dibentuk tanpa memperhatikan etika dalam berpolitik bagi masyarakat. Sebab, apabila terus-menerus “fenomena” ini berkelanjutan, maka yang terjadi adalah terbentuknya politik dinasti suatu politik kekeluargaan yang mengarah pada dinasti karena munculnya generasi kedua, ketiga atau keempat dalam penentuan jabatan politik, khususnya pencalonan kepala daerah yang telah dan akan terjadi di Bali.

Dinasti politik bukan saja mengebiri hak politik orang lain tetapi juga mengebiri mandate rakyat. Suatu pimpinan dalam suatu lembaga eksekutif merupakan sebuah “muara” untuk melaksanakan tujuan bersama dalam tujuan-tujuan politik, yang sebenarnya adalah melaksanakan mandat rakyat. Kalau pucuk pimpinan kekuasaan terus-menerus dari “trah” yang sama, yang dikhawatirkan juga adalah mandat rakyat dari “trah” yang berbeda yang sebenarnya juga wajib untuk dilaksanakan tidak terpenuhi akibat dari politik dinasti yang ada.

Berdasarkan latar belakang demokrasi di Indonesia yang memperbolehkan setiap warga negara untuk menjadi kepala daerah, politik di Indonesia juga mempersilahkan adanya pewarisan kekuasaan di legislatif dan di eksekutif untuk menempatkan keluarganya sebagai pengganti berdasarkan kompetensi yang ada bukan karena hak prerogratifnya. Namun, prilaku dari para pemberi dan penerima “warisan” kekuasaan tersebut bukanlah berdasarkan atas rasionalitas politik yang dibangun dari asas demokrasi yang sebenarnya, karena demokrasi yang sebenarnya dibangun dari sistem yang mewakili semuanya bukan seperti politik dinasti yang pada sejatinya mendisfungsikan demokrasi itu sendiri. Ketika perangkat demokrasi tidak berfungsi maka setiap kebijakan pemerintah yang diambil akan melahirkan dan terjebak pada konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Dan jangan salahkan nantinya rakyat menganut sikap politik yang apatis.

Setelah Eka Wiryastuti di Tabanan yang kemudian ditiru oleh Patriana Krisna di Jembrana, lalu Ariadi di Buleleng dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi calon-calon lain di wilayah Provinsi Bali lainnya yang akan melaksanakan Pilkada selanjutnya. Jika sudah demikian maka yang ada bukanlah faktor ideologi yang menunjang untuk menjadikan ia sebagai kepala daerah tetapi lebih didorong oleh faktor pragmatis. Hal ini tidak menguntungkan bagi citra partai politik dan pendidikan politik nasional. Bukan hanya masalah pengkaderan yang sepatutnya diisi oleh orang bermutu tetapi lebih karena faktor kekeluargaan. Misalnya karena calon bupati itu adalah keluarga maka dialah yang akan dipilih. Jika masyarakat sudah bisa ”diikat” dengan strategi instan seperti ini apalagi ditambah strategi ”mumpung bapak saya bupati” pasti tujuan untuk menjadi bupati bisa terpenuhi.

Kurangnya etika politik dari tokoh politik karena tidak ada gunanya kemauan dari para politikus untuk sebuah budaya politik yang membangun. Hal ini menyebabkan terbentuknya politik dinasti yang ”mengakali” undang-undang. Maka solusinya adalah seluruh masyarakat beserta aktor politik yang ada untuk kembali pada jati diri sebagai aktor pelaksana amanat rakyat dengan memberikan pendidikan etika politik yang baik agar rakyat semakin cerdas untuk memilih, menilai, calon mana yang pantas untuk dipilih. Bukan hanya berdasarkan pragmatisme, bersama-sama ”menyaring” kandidat yang “berbau” politik dinasti dengan tujuan agar yang terpilih benar-benar berkompeten dan tidak hanya ”membonceng” nama besar orang tua atau keluarganya.

3 responses to “MENGGUGAT POLITIK DINASTI DI BALI

  1. Setuju atau tidak boleh beda pendapat. Tapi, mari gunakan istilah Bahasa Indonesia sebelum istilah yang keliru terlanjur menjadi baku. Jangan katakan ‘DINASTI’, katakan ‘WANGSA’. Bukan dinasti Syailendra, melainkan wangsa Syailendra. Bukan politik dinasti, melainkan POLITIK WANGSA. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan peduli dengan bahasa kita? Jangan sampai bahasa kita menjadi jiplakan bahasa Inggris. Kunjungi http://terjemahinggris.blogspot.com/

  2. Tulisan yang bagus, membuat terang dan membuka wawasan. Perkenankan saya memberikan usulan dari segi KEBAHASAAN. Pada hemat saya, akan lebih baik kita mulai menggunakan istilah Bahasa Indonesia sebelum istilah yang keliru terlanjur menjadi baku. Jangan katakan ‘DINASTI’, katakan ‘WANGSA’. Dalam bahasa Indonesia sudah ada arti kata dinasti yakni, WANGSA. Bukan dinasti Syailendra, melainkan wangsa Syailendra. Bukan politik dinasti, melainkan POLITIK WANGSA. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan peduli dengan bahasa kita? Jangan sampai bahasa kita lama-lama menjadi jiplakan mentah bahasa Inggris. Ayo kibarkan merah putih. Terima kassiiihh. Kunjungi http://terjemahinggris.blogspot.com/2013/10/jangan-katakan-dinasti-katakan-wangsa.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s