“Tertikamnya Pariwisata Kintamani Dengan Karcis”

Ini Tentang Kintamani….
Seorang pedagang nasi goreng dan lalapan di sekitar danau Batur bercerita kalau dagangannya sepi, tamu berkurang datang ke Kintamani dalam beberapa hari ini.
Saya penasaran kenapa dan apa keluhannya sebenarnya.
Iapun memperlihatkan sebuah video viral adanya pungutan bagi orang yang akan masuk ke Kintamani untuk membayar karcis Rp.25.000.
Akun Global Bali memperlihatkan ada sekumpulan orang dimintai karcis ke kintamani, padahal orang itu sudah mengaku hanya lewat saja juga dikenai karcis. Bahkan ada terdengar kalau ia juga dari Bangli tetap dikenakan karcis juga.

Para sahabat….
Saya kemudian mulai bertanya ke beberapa tempat dan sahabat, mulai juga mendengar keluhan-keluhan tentang pungutan yang dikenakan kepada orang luar,

walaupun tujuannya hanya sekedar duduk-duduk di tepi jalan menonton indahnya kaldera Kintamani.

Masalah pungutan sebenarnya masalah yang terus saja berulang tanpa ada ada penyelesaian. Belum lagi sejak dahulu Kintamani dikenal dengan pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakatnya, ada pula pedagang-pedagang yang memaksa dagangannya harus dibeli, serta kenaikan pungutan resmi pemerintah yang memberatkan para pelaku pariwisata yang datang ke Kintamani.

Beberapa kali Kintamani ingin bangkit, pada saat itulah pungutan-pungutan seolah menikamnya kembali dan memasung pariwisata Kintamani.

Namun kali ini situasinya agak berbeda, dalam situasi covid-19 ini dimana pada daerah yang lain pariwisata mati suri, di Kintamani ramai dan menggeliat.
Orang-orang piknik datang ke Kintamani hanya sekedar ngopi, Sabtu dan Minggu atau masa-masa liburan tempat camping dan swaselfie mulai ramai dan penuh. Anak-anak muda, kelompok bermotor, kelompok spiritual, kumpulan keluarga, semua berbondong-bondong ke Kintamani untuk refreshing. Yang pada akhirnya ramai lah pula dagang lalapan, dagang bubur, dagang mujair nyat-nyat, dagang warung kopi, penjual buah jeruk, dan pedagang-pedagang kecil lain yang ikut menikmati ramainya pengunjung ke Kintamani.

Anda akan melihat banyak swaselfie yang terbangun di Kintamani, tempat-tempat camping juga mulai bermunculan, coffee shop bahkan paling terkenal enaknya di Kintamani, villa-villa juga mulai bertaburan di Kintamani, hal itu justru telah menumbuhkan perekonomian di Kintamani karena nikmatnya dan nyamannya berwisata di Kintamani berhasil menghidupkan warung-warung di tepi jalan, dan para pedagang asongan.

Seiring dengan adanya pungutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dengan gaya karcis Rp.25.000 per orang, ternyata nikmat dan kenyamanan berwisata di Kintamani itu menjadi berkurang.

Bahkan informasinya, pos pungutan akan ditambah lagi, di pintu masuk ke arah Pura Penulisan dan tempat lainnya yang mulai ramai.

Orang-orang mulai berpikir khawatir untuk datang ke Kintamani dan secara fakta terbukti dari beberapa minggu belakangan ini daerah wisata di Kintamani mulai kembali menyepi karena mahal yang dirasakannya.

Akhirnya masyarakat yang sebelumnya menikmati hasil keramaian itu mulai merasakan kelesuan ekonomi. Maka adalah wajar ketika masyarakat juga mulai mengeluh tentang iuran-iuran yang dirasa aneh bagi mereka yang menyebabkan perekonomian mereka menjadi turun.

Maka yang terjadi adalah Pemerintah Kabupaten Bangli, justru seolah menikam pariwisata Kintamani, dengan yang namanya KARCIS.. secarik kertas yang membuktikan anda telah dipunguti uang.

Sebenarnya pungutan itu ukuran apa dan bagaimana?

Pemerintah Daerah selalu saja beralasan bahwa kaldera gunung Batur adalah kawasan yang harus di jaga dirawat dan dilestarikan.

Pandangan ini juga dirasakan masuk akal karena para pelancong ke Kintamani sering sekali membuang sampah sembarangan, melakukan vandalisme dengan mencoret-coret batu larva yang ada, atau seenaknya nya tidak menghormati status geopark Kintamani yang disematkan oleh UNESCO.

Selama ini mungkin Pemkab Bangli merasa sendirian dalam menjaga, kesadaran masyarakat yang kurang akan menghilangkan perjuangan selama ini dalam memperoleh Status GEOPARK dari UNESCO, artinya UNESCO bisa saja mencabut status itu jika masyarakat tidak berperan serta dalam menjaganya, sehingga jalan diambil Pembab Bangli adalah harus membentuk tim pengelola untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Bukannya berhasil membuat masyarakat lebih sadar, justru keluarannya adalah pungutan-pungutan bagi yang masuk ke Kintamani.

Saya memandang pungutan itu memang hal yang wajar dalam memproduksi pendapatan.Sebab bagaimanapun juga para penikmat pariwisata harus membayar kenikmatan yang diperoleh.

Tapi harus tepat dan bijak….

Sayangnya Pemkab Bangli entah melalui badan pengelolanya, justru yang disasar adalah masyarakat umum yang sebenarnya bukan penikmat laba dari pariwisata.

Subyek yang dipungut adalah pihak yang memanfaatkan haknya sebagai warga negara untuk menikmati anugerah alam yang tidak pernah dibuat oleh siapapun termasuk Pemkab Bangli.
Seharusnya, kesadaran penting bagi semua bahwa gunung-gunung, danau, hamparan kaldera itu sudah ada jauh sebelum Pemkab Bangli itu ada,
sebelum masyarakat saat ini ada dan itu juga bersifat purba.
Maka harus dijaga bersama, dilestarikan bersama dan dinikmati bersama.

Sehingga apa sebenarnya yang bisa dipungut?.

Yang seharusnya dipungut adalah usaha pemanfaatannya,

yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun penyelenggara kegiatan yang memanfaatkan nama Kintamani dan alamnya, serta budayanya.

Pemkab Bangli dapat menegaskan kembali hak dan kewajiban pelaku usaha, dan memberikan kepastian hukum kepada penunggak-penunggak pajak atau penyelewengan-penyelewengan pajak dari usaha pariwisata yang ada di Kintamani.

Pemkab Bangli dapat meminta retribusi melalui pelaku-pelaku usaha yang ada tentunya dengan membuat dasar hukum terlebih dahulu berupa peraturan daerah dengan penuh kebijaksanaan.

Jadi bukan justru masyarakat umumnya yang dimintai pungutan.

Sebab kalau cara pungutan sekarang ini, bisakah kita bayangkan, setelah ditikam dengan karcis,.. darah pariwisata kintamani akan menjadi lesu, dan pariwisata kintamani bisa menjadi mati (SURI)…

bagaimana jika perlakuan di kintamani oleh Pemkab Bangli ini, diperlakukan khusus untuk orang-orang Bangli di luar Bangli.

Bagaimana jika orang Bangli hanya gara-gara pungutan di Kintamani, dipungut biaya nantinya ketika mereka menikmati alam di Sangeh, alas Kedaton, Uluwatu, den carik, Bunut bolong dan lainnya.

Hal ini bisa terjadi kan???
di mana selama ini, mereka memberikan gratis kepada seluruh lapisan masyarakat namun ketika hanya menonton alam di kintamani atau sampai di Bangli menikmati alam harus membayar karcis sedemikian rupa, padahal sekedar lewat saja.

Kita harus hati-hati, dalam situasi begini, kita harus bersyukur ada tamu yang datang walaupun itu lokal, menolong orang dengan menyediakan tempat berlibur lebih penting daripada uang yang membuat orang yang ingin berrefresing justru semakin pening karena pungutan yang mengerutkan kening.

Ayolah.. kita gunakan kewenangan dengan bijak, tepat sasaran dan bermain cantik.

Dengan senyum dan kebanggaan, menyambut para penikmat alam, dengan pelayanan yang terbaik, makanan yang terbaik, keramahan yang terbaik dan persahabatan yang terbaik..

Karena kita bersama dengan dunia, kintamani pasti berjaya…,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s