“Usabha Dalem (Posa) Desa Sukawana Sebagai Upaya Melestarikan Tradisi Yang Berbasis Nilai – Nilai Kearifan Lokal” (Tulisan dari Dede Junaedi)

Bali sebuah ragam budaya dan situs pemujaan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu pulau yang banyak menyimpan banyak misteri ini seolah menarik untuk diteliti. Keanekaragaman budaya dan adat menjadikan bali sebagai museum hidup peradaban manusia dari generasi ke generasi. Kebudayaan merupakan cara manusia menjalankan kehidupan bagaimana manusia berinteraksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan tuhan hal inilah yang menjadikan bali unik di mata dunia. Salah satu peradaban masyarakat bali mula yang masih terpelihara dengan baik ialah tata kehidupan masyarakat Desa Sukawana Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Tidak hanya tata kehidupan sosial saja tetapi tata kehidupan religinya pun masih melekat pada tata religi bali pegunungan pada jaman dahulu.
Salah satu upacara adat atau tradisi yang diwarisi masyarakat desa sukawana adalah Usabha Dalem (Posa), Usabha Dalem di Desa Sukawana agak berbeda dengan usabha dalem yang dijumpai di desa lainnya yang ada dibali, baik dari sarana upakara,pamuput, hingga prosesi pelaksanaanya. Usabha dalam di Desa Sukawana di laksanakan pada purnama sasis kapitu yang diawali dengan prosesi Ngambing yang dilakukan di Pura Dalem sengkuuk. Disebut prosesi ngambing karena sarana yang digunakan adalah kambing. Saat Prosesi Ngambing ini semua krama desa ikut terlibat terutama Paduluan Desa yang disebut “krama tiga likur”. Prosesi selanjutnya dalam Usabha Dalem Sukawana ini adalah Nyawen, prosesi ini dilakukan oleh truna desa. nyawen dilakukan sebanyak 2 putaran, hari pertama nyawen diistilahkan dengan pesu menek, sedangkan dihari kedua diistilahkan dengan pesu tuun. Sarana nyawen berupa batang kayu kancing landa yang ujungnya diikat dengan ilalang inilah yang merka sebut dengan sawen.
Hari pertama nyawen yang mereka sebut dengan pesu menek di mulai dari balai kulkul desa sukawana menuju pura dalem sukawana dan berakhir di perbatasan desa sukawana dengan desa kintamani. Dihari kedua nyawen yang merka sebut dengan pesu tuun dimulai dari balai kulkul ke selatan desa hingga ke Setra (Kuburan) dan berakhir di perbatasan desa sukawana dengan desa kubusalya. Prosesi nyawen ini harus dilakukan pada tengan malam yakni tepat pukul 00.00 Wita, sebelum prosesi nyawen dimulai para truna desa berkumpul dibalai desa untuk diberi pengarahan oleh kliannya dan dibacak ( Diabsen) dan ditanya tentang perlengkapan sawen yang seharusnya mereka bawa. Setelah diberi pengarahan para truan desa berkumpul di balai kulkul desa atau yang disebut dengan titik 0 desa dan salah satu dari mereka akan naik keba;lai kulkul dan membunyikan kulkul sebanyak 3 kali sebagai pertanda prosesi nyawen sudah bisa dimulai. Prosesi selanjutanya dalam rangkaian Usabha Dalem Sukawana ini adalah prosesi ngatag, ngatag memiliki arti sama dengan pengarah yang berarti mengumumkan atau mengingatkan. Ngatag dilakukan seusai prosesi ngambing atau sehari sebelum puncak Usabha Dalem yang dikenal dengan Posa. Prosesi ngatag dipusatkan dibalai agung, prosesi ngatag dilakukan sehari setelah purnama kapitu dimana hari tersebut harus bertemu dengan panca wara kliwon. Seperti prosesi ritual lainnya prosesi ngatag diawali dengan pembuatan sarana upakara yang dilakukan oleh Peduluan Desa khususnya yang laki-laki. Upakara ini nantinya akan diaturkan sebagai upasaksi bahwa prosesi ngatag akan dilakukan sesuai dengan awig-awig yang berlaku di Desa Sukawana. Dalam prosesi ini ada salah satu peran yang tidak boleh digantikan yakni orang yang bertugas melaksanakan Ngatag yakni yang disebut saya posa yang dalam hal ini terdiri dari saya posa tuaan dan saya posa nyomanan yang berjumblah 4 orang. Salah satu dari saya posa tersebut yang posisinya lebih tinggi akan mendapat tugas ngatag. Saya posa yang bertugas akan mencari sarana yang akan digunakan untuk membuat sanggah posa desa. Puncak Usabha Dalem yang disebut dengan Posa sebagai symbol rasa bhakti manusia kepada penguasa semesta dan leluhur.
Berbeda dengan Usabha Dalem yang ada di daerah bali lainnya yang dilaksanakan di pura Dalem namun di Sukawana puncak Usabha Dalem dilakukan di Pura Balai Agung Desa Sukawana. Hal ini merupakan tetamian (warisan) leluhur yang diteruskan oleh generasi berikutnya. Usabha Dalem di Sukawana disebut dengan Posa Hal karena sarana yang digunakan adalah Sanggah Posa. Sanggah posa merupakan tempat pemujaan yang terbuat dari batang pohon dapdap atau kayu sakti yang dihiasi dengan ambu. Sanggah posa ini merupakan penyawangan untuk memuja betara dalem. Bagi masyarakat Desa Sukawana sanggah posa merupakan kendaraan yang menghubungkan alam manusia dengan alam Tuhan. Sanggah posa inilah yang nantinya akan menghantarkan titipan atau papet dari keluarga yang masih hidup kepada roh leluhur. Saat Usabha Dalem berlangsung keluarga akan membuat upakara yang nantinya akan dihaturkan kepada para leluhur atau tuhan yang menguasai alam semesta ini. Ada aturan mutlak dalam pembuatan sanggah posa tiang sanggah posa terbuat dari batang kayu dapdap atau kayu sakti kemudian asagan terbuat dari bamboo dan dihiasi oleh janur atau ambu. Khusus sanggah posa yang ditempatkan di balai agung dibuat oleh saya posa. Dalam pembuatan sanggah posa ambu atau janur yang digunakan untuk mengelilingi asagan panjangnya harus sama dengan panjang tiang sanggah posa yang terbuat dari kayu sakti, ambu tidak boleh menyentuh tanah dan tidak boleh lebih pendek dari tiang sanggah posa. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka saya posa akan dikenakan sanksi. Alat-alat yang digunakan untuk membuat sanggah posa khusunya ambu harus dicari didesa tetangga yaitu Desa Batih, konon dahulu Desa Batih merupakan Bagian Dari Desa Sukawana namun adanya pembukaan desa baru maka desa Batih menjadi bagian dari desa siakin. Secara sekala hal ini dilakukan untuk tetap menjaga hubungan yang baik antara desa sukawana dengan desa batih sebab kedua desa ini terdapat hubungan yang historis yang tidak bisa dilupakan.
Ketika puncak Usabha Dalem atau yang lebih dikenal dengan Posa dari pagi masyarakat sukawana telah disibukan dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Kewajibannya diawali dengan menghaturkan banten atau sesajen kesanggah posa yang terletak di pura balai agung dan dilanjutkan hingga kemerajan masingmasing. Kewajiban ini mereka jalankan dengan suka cita dan berlandaskan ketulusan dan kesucian hati. Usabha Dalem adalah hari yang sangat dinanti oleh masyarakat sukawana karena dijadikan hari pemujaan dan penghormatan kepada leluhur serta tuhan yang menguasai alam semesta ini. Saat puncak Usabha Dalem masyarakat Desa sukawana membuat dua upakara yang dihaturkan dimerajan masing-masing. Yang pertama banten atau sesajen biasa yang dipersembahkan kepada leluhur perempuan, yang kedua banten atau sesajen yang berupa tetegenan yang dipersembahkan kepada leluhur laki-laki, tetegenan yang dimaksudkan adalah semua yang akan dihaturkan dan diikat pada sebatang bambu. Tidak hanya membuat sarana upakara sesajen saja masayarakat sukawana juga membuat sarana upakara lainnya yang disebut dengan papetan atau titipan, papetan yang dimaksud disini adalah semua bibit tanamann seperti bibit kopi,bibit ketela,bibit pisang,serta bibit pertanian lainnya yang akan dititipkan melalui sanggah posa yang dibuat oleh jro kubayan atau jro bau.
Puncak Usabha dalem ini sanggah posa yang ada dirumah jro kubayan atau jro bau akan diusung oleh sanak keluarga menuju pura maposan beserta seluruh papetan warga berupa bibit tanaman. Sedangkan sanggah posa yang ada di balai agung akan di diusung atau dipundut oleh krama atau warga yang mendapatkan bacakan (Absen ) paling bawah di desa sukawana disebut krama paling ungkur. Sanggah posa yang disimbolkan sebagai kendaraan menuaikan tugasnya menghantarkan bhakti krama desa sukawana kepada leluhur dan sang pemberi hidup. Tak ada raut kemarahan meski para pemundut dipecut berkali-kali oleh saya posa, bagi masyarakat sukawana ini merupakan pesan moral agar manusia senantiasa tekun dan giat dalam menjalankan swadharma kehidupan didunia ini.
Usabha Dalem atau posa berakhir di ulun setra tempat yang diyakini batas antara alam manusia dengan alam tak kasat mata, di ulun setra inilah sanggah posa dan papetan warga dirarung. Pesan penting yang dapat dipetik dari ritual ini adalah bahwa alam sekala dan niskala sujatinya berdampingan menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungan menjadi tatana bagi masyarakat desa sukawana.

*Usaba Dalem 2022 dilakukan dengan mengikuti dan menaati Protokol kesehatan 🙏

Kidung Saba Dalem (Posa) Desa Bali Mula Sukawana

Meme meme ja mebanten sumping kladi

Nyen teka, Nyen Teka uli kelod mebunga pucuke gading

Apa sarinane capo Genggong naga sari

Hai…..

Meme meme ja mebanten sumping kladi

Nyen teka, Nyen Teka uli kelod mebunga pucuke gading

Apa sarinane capo Genggong naga sari

Bukti Faktual Puncak Penulisan adalah pusat hubungan Internasional Bali kuno

Sebelumnya penulis “nunas patut” kehadapan Ida Bhatara, karena sesungguhnya hanya Ida Bhatara yang Maha Tahu.

Ada beberapa hal yang hendak penulis sajikan sebagai bukti fakta yang masih dilihat secara kasat mata dan keyakinan bahwa Penulisan adalah pusat peradaban hubungan internasional pada Bali kuno.

1. Arkeologi :

Tentu peninggalan arkeologi tentang arca raja-raja kuno, tidak akan ditemui sebanyak di Pura penulisan, yang memperlihatkan bahwa raja-raja dulu memusatkan Parahyangannya di Pura Penulisan.

Penemuan stupa di Kubusalya, Sarkofagus di manikliyu, bagian dari gebok Domas penulisan tidak mampu dipungkiri kalau sebelumnya di penulisan adalah pusat peradaban.

Bahkan SRI GUNAPRIYA DARMAPATNI memilih DESA SERAI sebagai tempat pemakamannya.

2. Pusat Perdagangan Internasional.

a. Perdagangan dengan China.

Cerita Pertemuan Sri Aditya Jaya Pangus dengan Kang Cing Wie di Kuta Dalem (tempat yang masih ada saat saat ini) yang berarti Kota Kerajaan, di Pasar Kerajaan saat itu, sampai perjalanan cintanya yang membentuk Dalem Balingkang (Bali ing Kang/ Bali dan “Marga Kang”) telah membuktikan perdagangan dengan warga China pada saat itu.

Jangankan cerita dengan warga China, pekuburan terbesar China itu ada di Kutadalem,   fisik kuburan China di Batih masih ada, bahkan Orang China nya masih ada (disebut cina Batih). Jangan tanya tentang nama-nama China deh, terlalu banyak,, desa Pinggan artinya piring, desa lampu artinya Lampion, dll.

Di Pura Penulisan sendiri ada klenteng yang tidak disadari setiap odalan warga China sembahyang disana.

Belum lagi Pura Konco Pendem, dan Ratu Ayu Mas Sunandar yang ramai di Desa Batih dan Pura Balingkang.

Kalau disimak dari cerita camput bagia dan Ratu Daa Tua, Ratu Daa Tua yang mengajari perdagangan, arsitektur, upacara dll, maka membuktikan kebenaran pusat awal pis bolong (alat perdagangan), pengenalan arsitek China, dan bebantenan seperti masoda” (sodaan) bukankah hampir mirip dengan sesajen china?

2. Hubungan Perdagangan dengan Islam.


Mungkin tidak banyak yang sadar kalau di Pura Penulisan ada tempat yang buatkan khusus untuk orang Islam, Dimana para spritual menyebut sebagai stana Ratu Dalem Mekah?

Tapi kita dapat melihat fisik langsung hubungan penulisan dengan Islam yang sangat erat.


a. Di lontar catur darma kalawasan, disebutkan ” Ten Wenang Antuk Bawi’ jadi di penulisan tidak diperbolehkan ada babi.

b. Di Desa Sukawana orang-orang Desa sukawana biasa pakai sarung dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam kegiatan adat yang sangat jarang kebiasaan ini ditemui di desa yang lain. Sarung sebenarnya sering disebut sebagai budaya orang Jawa atau orang Islam tapi di desa sukawana juga dipraktekkan demikian.

c. Penyajian khusus makanan untuk “nyama selam”.

Di desa sukawana setiap ada kegiatan apapun baik adat maupun kekeluargaan selalu menyajikan makanan non babi yang terpisah dari makanan yang mengandung babi. Bagi orang yang tidak memakan makanan yang mengandung babi atau memilih makanan non babi maka ia disebut nyelam. Praktek demikian biasa di kalangan orang sukawana.

d. Kidung tuan Semeru dan kidung sunan Kalijaga yang mirip. Anda tidak akan percaya kidung sunan Kalijaga yang sering disebut kidung Nurekso Ing Wengi itu disadur dari kidung tuan Semeru. Yang mana kidung itu disajikan sebelum upacara di puncak penulisan diselenggarakan. Kidung itu seperti kidung penyambutan atau pemanggilan roh-roh atau kekuatan-kekuatan gaib yang hadir dalam upacara. Jika dimaknai lebih dalam kidung tersebut adalah upaya penyatuan roh-roh suci ke dalam atma Sarira (penunggalan kawula Gusti)

Jika melihat betapa dekatnya China dan Islam dengan Pura Puncak Penulisan, ditambah lagi kebiasaan-kebiasaan China dan Islam yang diterapkan dalam adat dan kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya Islam dan China sudah menyatu dengan Masyarakat Desa Sukawana

d. Pasar Singhamandawa Kintamni sekarang sebelumnya ada di Banjar Kutadalem

Tidak banyak yang mengetahui kalau sebelum Pasar Singhamandawa yang ada di Kintamani sekarang ini sebelumnya ada di Banjar Kutadalem, Desa Sukawana Kecamatan Kintamani Bangli, sebab Kuta Dalem sebagai Ibu Kota Kerajaan singhamandawa sebelumnya adalah pusat perdagangan, memang catatan tertulis belum ditemukan tapi keberadaan pasar di Kutadalem yang dipindahkan ke kintamani terbukti dengan adanya Pura Pengrubungan atau pura Melanting di Banjar Kutadalem.

3. Pusat pendidikan agama dan aliran

Dalam prasasti sukawana A1 telah disebutkan kalau di penulisan adalah tempat para bhikkhu. Selain telah disajikan sebelumnya ada pemujaan untuk orang Cina dan Islam, maka lihat lagi apa yang ada di Penulisan, ada Pelinggih pujangga, di Kuum ada Sengguhu, di Pura Penimbangan ada Ratu ayu, ratu Niang dan Pasek Kubayan. Sehingga tidak dapat dipungkiri fakta kalau Pura Pucak Penulisan adalah Penataran Perdarmaan Bali Kuno bagi seluruh agama dan kepercayaan, sebelum pindahkan ke Besakih oleh Dalem Waturenggong.

4. Pusat Administrasi untuk hubungan kelembagaan.

Susunan pura di penulisan sangat jelas dalam urusan kewenangan kelembagaan, untuk adrimistrasi maupun hubungan antar lembaga dan pemerintahan. Yang dapat dilihat perwujudannya dari Pelinggih atau pura yang berfungsi masing-masing. Sebagaimana berikut :

a. Ratu Gede Penyarikan adalah manifestasi sebagai pencatatan. Secara Niskala Ida akan mencatat wilayah dan panjaknya sehingga tanah Bali meurip.

b. Ratu Dana adalah manifestasi sebagai bendahara.

c. Ratu daa tua, sebagai manifestasi pengurus dapur, memohon air sumur dan pendistribusian air (irigasi)

d. Ratu Cenayang, sebagai manifestasi urusan pertanian. Lihat video berikut : https://youtu.be/SVMvPKwUA4c

e. Ratu Sang Pasek, sebagai manifestasi urusan militer,

f. Ratu Pengrubungan, disebut juga Ratu Melanting, sebagai manifestasi pusat urusan  perdagangan.

g. Ratu Dalem Sengkuuk, sebagai manifestasi pusat urusan penguasa alam gaib.

h. Ratu Ngurah Balian, sebagai manifestasi pusat ahli pengobatan.

i. Ratu Kayuan sebagai manifestasi pusat distribusi Tirta yang tersebar di Seluruh penjuru mata angin.

Perlu tulisan khusus lagi yang membahas tentang kelembagaan sekala Niskala ini.

5. Stana Dewata Pegunungan.

Dalam lontar catur darma kalawasan, telah disebutkan bahwa Batukaru sampai Antap Ai, adalah tulang giing jagat Bali, artinya Dewata dari Gunung Batukaru sampai Gunung Antap Ai adalah bersaudara yang menyangga pulau Bali.

Secara ritual Antara Pura Batukaru dan Pura Penulisan memiliki hubungan yang sangat istimewa, dan kedekatan rasa hormat menghormati dan cinta yang sangat tinggi.

Belum lagi adanya pelinggih meru tumpang besik sebagai stana Ida Bhatara Gunung Agung dan Ida Bhatara Gunung Batur.

Betapa eratnya hubungan Kedewataan Para leluhur pegunungan di Pura Puncak Penulisan.

6. Pusat memohon Bala Bantuan militer dan kenegaraan.

Sebagai mana diketahui, wilayah pegunungan pulau Bali, tidak pernah ditaklukkan oleh Majapahit. Sehingga pada akhirnya, daerah Bali mula dan Bali aga, memiliki otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, upacara, spritualnya dan kemasyarakatan nya. Namun jarang yang mengamati kalau Pura Puncak Penulisan juga tempat hubungan militer yang erat. Yang dapat disajikan dalam beberapa fakta berikut :

a. Kisah anugrah pecut dan bedil ke Kiyai Jambe Pule dari Ratu Dewi Danu.

Dalam kisah lain sebagai geguritan Dalem Balingkang, Ratu Dewi Danu adalah Istri dari Sri Jaya Pangus.

Dalam legenda penjual air, Ratu Daa Tua yang juga diyakini adalah Ratu Dewi Danu menyamar sebagai penjual air yang berpenampilan buruk, legenda tersebut memperlihatkan Ratu Dewi Danu adalah predana dari Ratu Pucak penulisan yang berpusat di Bukit Panarajon.

Hubungan penganugrahan pecut dan bedil  “tulup dulu disebut bedil” ke Kiyai Jambe Pule pendiri Puri Pemecutan diwujudkan dengan adanya Pura Panarajon di sekitar Puri  Pemecutan. Selain panugrahan pusaka, Ida Bhatara Pucak penulisan membekali bala bantuan pasukan dari Keturunan Ki Tambyak untuk mengabdi di Puri Pemecutan. Ki Tambyak diyakini adalah anak biologis dari Raja di Panarajon, yang ditemukan di Batu Belah di Dalem Sengkuuk dan kemudian diasuh dan jadikan anak angkat oleh Jro Kubayan Kiwa, dimana kawitan Ki Tambyak saat ini berada di Banjar Jauh Desa Sukawana. Ki Tambyak yang mengabdi di Puri Pemecutan kemudian ditempatkan di Pecatu. Ki Tambyak juga di anugrahi Pusaka Golok dari Kubayan Kiwa, yang sampai saat ini pusaka golok tersebut wajib hadirkan dari Desa Pecatu untuk nebah jro gede (memotong kerbau) di setiap piodalan di Pura Penulisan.

b. Desa Tampekan di Kecamatan Banjar, Buleleng dari Desa Sukawana.

Sejarah Desa Tampekan mempercayai leluhurnya adalah darj Pasek yang kemudian berpindah ke Desa Sukawana, dan akhirnya membentuk Desa Tampekan di Banjar. Migrasinya penduduk pada saat itu diyakini. Karena adanya keperluan militer dimana dengan pitung kuren wit (7 keluarga),.leluhur orang sukawana mengirimkan bala bantuan militer untuk Panji Sakti dalam peperangan.

Tulisan ini adalah hasil pengamatan penulis yang masih perlu diperdalam, dan belum mewakili keseluruhan informasi yang ada.

PENYEBAR KETAKUTAN MENGELABUI INSTRUKSI PRESIDEN.

AKHIRNYA BEBERAPA HARI BELAKANGAN INI, TERPAMPANGLAH SPANDUK-SPANDUK TENTANG PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2020, YANG TULISAN PERATURANNYA LEBIH KECIL DARIPADA TULISAN DENDA RP 100.000.- DAN RP 1.000.000,-

ANGKA DENDA ITU TERTULIS DENGAN BESARNYA..

SAYA MENILAI
PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM SOSIALISASI ADANYA DENDA DALAM PERGUB INI ADALAH PENDEKATAN MENAKUT-NAKUTI MASYARAKAT MELALUI PIDANA AGAR MASYARAKAT TAKUT DAN MENURUTI PERGUB ITU.

INI DALAM TEORI KRIMINALISASI MERUPAKAN TEORI RELATIF ATAU TUJUAN ATAU DOEL TEORIEN, DALAM HUKUM SEBAGAI PRANATA SOSIAL ATAU LAW IS A TOOLS SOCIAL ENGGERING

MAKA BAYANGKAN MASYARAKAT YANG SUDAH TAKUT KARENA TIDAK BISA MAKAN, TAKUT DENGAN KORONA, SEKARANG TAKUT DAN DIANCAM DENGAN DENDA MELALUI BALIHO DAN SPANDUK.

LALU PERGUB ITU PUN KEMUDIAN DITERAPKAN,.

SEBUAH VIDEO MEMPERLIHATKAN ADA KAKEK -KAKEK DAN NENEK-NENEK YANG SUDAH TUA DIMINTA UNTUK MEMBAYAR DENDA TAPI PUTUGASNYA MEMANG SOPAN.

HATI SAYA MIRIS YA
KENAPA ENGGAK PREVENTIF DULU KENAPA HARUS REPRESIF.
SEBAB SELAMA INI, SOSIALISASI DENDA MELALUI SPANDUK ITU BUKAN ATURAN YANG DIBUAT UNTUK PREVENTIF,
SOSIALISASI ITU TERJADI KETIKA PERATURAN GUBERNUR ITU SUDAH ADA. DENGAN TULISAN DENDA YANG LEBIH BESAR DARI PADA NOMOR PERGUBNYA.

SAYA PUN BELAJAR LAGI, MUNGKIN SAYA KURANG BERPENGETAHUAN TENTANG NILAI FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDISNYA KENAPA PERGUB INI ADA.

SECARA YURIDIS ADA BEBERAPA PERATURAN YANG MENJADI DASAR PERTIMBANGAN ADANYA PRODUK HUKUM INI.

AKAN TETAPI TERNYATA ADA SATU PERATURAN YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERGUB TERSEBUT SEBAGAI DASAR MENGINGATNYA YANG MENJADIKAN PENERAPAN DENDA PERGUB INI SEBENARNYA CACAT HUKUM YAITU INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

WOW..
IINPRES ITU TIDAK DIJADIKAN DASAR YURIDIS DALAM PERGUB !!!!
INI TERLIHAT SEPERTI PENGELABUAN ..

DALAM INPRES DITENTUKAN, SESEORANG SEBELUM DIKENAKAN DENDA SESEORANG HARUS DIKENAKAN DULU SANKSI BERUPA :
TEGURAN LISAN DAN TERTULIS LALU KERJA SOSIAL.

BUKAN UJUG-UJUG DENDA !!!!

SAYANGNYA KAKEK DAN NENEK TUA ITU KALAU SEUMPAMANYA TIDAK MEMBAWA UANG,
YA KTP-NYA AKAN DITAHAN SEHINGGA YANG TERJADI ADALAH IA HARUS MENGURUS BOLAK-BALIK LAGI ENTAH MUNGKIN KE SATPOL PP ATAU YANG LAIN?

YANG NILAI DENDANYA TIDAK DIUKUR DENGAN TINGKAT KESALAHAN DAN TANPA PROSES PERADILAN !!!!!

SEMOGA SAJA TIDAK ADA APA-APA DENGAN KAKEK DAN NENEK ITU DIJALAN DALAM MENGURUS DENDA ATAU MENGAMBIL KTP NYA

INI KAN KONTRADIKTIF DENGAN TUJUAN MENCEGAH DAN MENGENDALIKAN VIRUS YAITU STAY AT HOME

MIRISNYA LAGI ADALAH PERATURAN YANG DIBUAT UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TERNYATA DIPERGUNAKAN UNTUK PENGHUKUMAN.

YANG MANA PENGHUKUMAN TERSEBUT JUSTRU LEBIH BANYAK DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHUKUM MASYARAKAT BAWAH.

SEBAB DALAM PERGUB TERSEBUT KEGIATAN POLITIK BUKANLAH HAL YANG PATUT UNTUK DICEGAH DAN DIKENDALIKAN DALAM PENYEBARAN COVID-19.

SEHINGGA MARI KITA SAKSIKAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DAERAH, BERJUBEL DENGAN MASSA YANG BANYAK,

TDAK ADA ITU SOCIAL DISTANCING ATAU PHYSICAL DISTANCING.

PARA ELIT JUGA MAMPU TERTAWA TANPA MASKER TANPA TAKUT HUKUMAN,
KARENA JELAS SAAT INI TERLIHAT HUKUMAN ITU HANYALAH UNTUK MASYARAKAT BAWAH.

BAGI SAYA SELAMA ADANYA COVID 19, INI MASALAH UTAMA KITA KURANGNYA KEBIJAKSANAAN DALAM MENCEGAH DAN MENGENLALIKAN VIRUS.

ALIAS PARANOID DAN PENYEBARAN KETAKUTAN BERLEBIHAN, SERTA ADANYA MASYARAKAT YANG TIDAK MENGERTI PENTINGNYA PROTOKAL KESEHATAN

AKIBAT PARANOID DAN KETAKUTAN ITU, IMUN MANUSIA MENJADI BERKURANG KARENA STRESS DAN ATURAN-ATURAN YANG BERUBAH-UBAH, SERTA PROSES PIDANA BAGI ORANG YANG BERBEDA PENDAPAT DENGAN PEMERINTAH.

SEBENARNYA DENGAN TAKUT MENAKUTI SEPERTI INI YANG MENJADI KORBAN ITU ADALAH PETUGAS KESEHATAN, MASYARAKAT BAWAH DAN PELAKSANA DIBAWAH SEPERTI KEPOLISIAN LALU LINTAS YANG TERUS MENERUS DIPERINTAHKAN DAN SIBUK MENGURUS MASYARAKAT TANPA LELAH.

YANG TERJADI BUKTINYA ADALAH COVID TIDAKLAH MAMPU DIKENDALIKAN KAN?????

MARI PERHATKAN,

SETELAH TUTUP JALAN, PKM DAN LAINNYA, LAHIRLAH
ATURAN NEW NORMAL YANG DITERAPKAN OLEH PEMERINTAH

KALAU MAU JUJUR KAN NEW NORMAL INI ADA HANYA GARA-GARA TAKUT KEHILANGAN UANG NEGARA.

SEBELUMNYA,
MASYARAKAT SUDAH MULAI MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN KOK,
PECALANG IKUT JAGA PINTU MASUK TANPA DIBAYAR. JALAN-JALAN SAMPAI TUBUHNYA DISEMPROT DISINFECTAN.

SAYANGNYA YANG DISALAHKAN TERUS ADALAH MASYARAKAT BAWAH DENGAN SEOLAH-OLAH DI ADU DOMBA DENGAN PETUGAS KESEHATAN.

MASYARAKAT DIKATAKAN TIDAK DISIPLIN SEDANGKAN PETUGAS KESEHATAN YANG SUDAH BERJIBAKU SEBAGAI GARDA TERDEPAN SELALU DIMINTA UNTUK BERJUANG SEKUAT MUNGKIN DENGAN PERATURAN YANG BERUBAH-RUBAH SERTA TEKANAN DARI PERUSAHAAN KESEHATAN.

BUKTINYA ADALAH ORANG YANG POSITIF TAPI TANPA GANGGUAN DIPERBOLEHKAN PULANG HANYA GARA-GARA ATURAN BARU DARI MENTERI KESEHATAN, SEDANGKAN KETIKA MASYARAKAT YANG POSITIF TANPA GANGGUAN TERNYATA MENULARKAN COVID, LALU YANG MENYEBABKAN PETUGAS KESEHATAN KEMBALI SIBUK TANPA PUTUS-PUTUSNYA.

MASYARAKAT VS MASYARAKAT JADINYA

LANTAS APA HUBUNGANNYA DENGAN PERGUB INI???

BAGI SAYA PENERAPAN DENDA DI PERGUB INI ADALAH METODE PENYEBARAN TEROR KETAKUTAN KEPADA MASYARAKAT YANG JUSTRU AKAN MEMPERPARAH COVID 19..
SEMOGA ATURAN DENDA TANPA PERATURAN DAERAH INI DIREVISI MELALUI LEGISLASI YANG BAIK,

SEBAB KALAU PREVENTIF ITU LEBIH PENTING DARIPADA MENDENDA MASYARAKAT YANG SUDAH TUA SEPERTI KAKEK DAN NENEK ITU, YANG SAYA YAKIN MEREKA KELUAR MENCARI MAKAN.

Kenapa pembungkaman kebebasan berpendapat melalui ITE sama saja memotong lidah dan mengkerdilkan otak bayi yang baru lahir

Pendapat I Made Somya Putra SH MH tentnag Kenapa pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat melalui ITE sama saja dengan melawan berkah Tuhan sejak ia lahir, dalam Diskusi Publik ” Kebebasan Berpendapat Adalah Hak setiap Warga Negara dan Bahaya Pasal Pidana ITE” di Kubu Kopi, jalan Hayam Wuruk, Denpasar

Cek di YouTube :

Tahukah Anda kalau petani saat ini sedang menjerit?

Semenjak covid 19 ini merebak, keseharian saya lebih sering saya habiskan di kampung. DISANA MULAI SAYA MENGUBAH CARA SAYA BEKERJA DENGAN WORK AT HOME, SEHINGGA MULAI SAYA MENERIMA KLIEN, TAMU, SAHABAT, KELUARGA DI KAMPUNG HALAMAN, TERMASUK MENERIMA PARA PETANI CUMA SEKEDAR UNTUK BERCERITA.

Jika anda mengenal daerah yang namanya Kintamani selain pemandangannya yang indah : ada gunung, danau, hutan yang menghias begitu indahnya HINGGA MENJADI DAERAH WISATA LUAR BIASA INDAHNYA,
ADA JUGA KOPI KINTAMANI, JERUK KINTAMNI, BANTAL KINTAMANI, DENDENG KINTAMANI, MUJAIR KINTAMANI, SAMPAI ANJINGNYA PUN KHAS KINTAMANI, DAN PURA-PURA KAHYANGAN JAGAT YANG BEGITU MENGESANKAN SETA DESA BALI AGA YANG BEGITU MEMBANGGAKAN

tapi kali ini, KITA AKAN MEMBICARAKAN salah satu fondasi ekonomi di KINTAMANI INI adalah pertanian.

Anda akan melihat petani yang mungkin karakternya karakter dunia,..

Bagaimana tidak? Lereng gunung, tepi hutan, diatas batu larva, sungai kering semua mampu digarap petani kintamani.

Komoditinya hampir semua ada…

cabe, bawang, labu siam, kopi, kentang, kol, tomat, JERUK, BROKOLI, MARKISA, dan lainnya semua ada di Kintamani.

Hanya saja seminggu ini sudah beberapa kali saya mendengar keluhan-keluhan para petani yang mampir ke pondok saya.

Pengiriman komoditi ke Jawa sudah hampir 50 % berkurang,
harga-harga komoditi juga sudah berkurang bahkan tidak menutupi operasional produksi di daerah pertanian,
buruh-buruh pertanian juga mulai mengeluh karena sulitnya mendapat pekerjaan, Artinya lahan sudah tidak digarap lagi,..

Belum lagi menghadapi risiko kemarau panjang,
harga obat-obatan pertanian yang semakin mahal,
belum lagi kebijakan wajib rapid test keluar daerah sebelumnya telah membengkakkan biaya produksi.

Apakah ada survei PEMERINTAH YANG MENSURVEI kalau sebagian besar petani saat ini sedang merugi ?

Dan apakah sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah?

Nyatanya justru yang terjadi adalah meningkatnya pajak di tiap Kabupaten sampai 200%, YANG SECARA LANGSUNG justru semakin mencekik pertanian.

Para sahabat mampukah kita membayangkan akibat dari hancurnya pertanian?

Menurut sahabat, siapa yang akan memberi makan orang kota kecuali dari hasil pertanian para petani yang menjerit ini?

Dari pada rugi terus-menerus, akhirnya petani hanya akan memenuhi kebutuhan primernya saja tanpa mau berproduksi berlebih, sehingga suplay untuk orang-orang yang hidup di kota pasti akan berkurang.

Pada saat seperti itu, apakah teori-teori ekonomi akan berlaku dimana permintaan akan membesar dan harga semakin meningkat?

belum tentu kawan, karena bagaimana orang kota membeli sayuran hasil pertanian di orang desa JIKA ORANG KOTA JUGA TIDAK MEMILIKI UANG KARENA TIDAK ADA PEKERJAAN?
KITA HARUS JUJUR MELIHAT BAHWA uang sudah SEDIKIT YANG beredar, EKONOMI DI KOTA SUDAH SEMAKIN SULIT

Anjloknya harga ini bukan karena melimpahnya barang, atau masyarakat tidak perlu komoditi pertanian, yang ada adalah sudah rendahnya daya beli masyarakat, ditambah pabrik-pabrik tutup dan tidak beroperasi. Apalagi hotel dan restoran juga tutup karena tidak ada customernya.

Jadi ini sebenarnya adalah masalah perut sebuah kebutuhan primer yang harus difasilitasi oleh pemerintah.

Caranya secara hukum adalah :

hentikan membuat peraturan-peraturan yang menekan masyarakat bawah,

pemerintah harus merubah diri menjadi agen marketing dengan cara memfilter komoditi-komoditi yang berlebih kemudian buat perjanjian dengan daerah lain untuk ditukar kepada daerah-daerah yang memerlukan komoditi tersebut.

Begitu pula mencari komoditi yang dibutuhkan dalam suatu daerah harus dicari diiluar daerah yang diperlukan komoditi itu.

Dalam bidang pertanian dalam situasi luar biasa tidak normal begini, ketika tidak ada uang, maka lebih efektif barter atau tukar menukar barang daripada mengandalkan uang atau jual beli.

Saya yakin pemerintah dapat melakukan hal ini.

beri diskon khusus terhadap pertanian dalam hal perpajakan, Bila perlu untuk tanah sawah diberikan secara gratis tanpa dikenai pajak,

beli produk-produk pertanian secara langsung kepada masyarakat kemudian dipasarkan melalui pasar-pasar murah yang dibentuk di kantong-kantong tiap Banjar atau dusun.
DISTRIBUSIKAN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA YANG SUDAH ADA DI TIAP DESA.
mulai mensubsidi kegiatan hidroponik atau menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah.

Latih warga di kota menjadi petani modern di seluruh daerah. Ajari masyarakat untuk lebih seperti petani dengan memanfaatkan ruang sempit yang ada di pekarangan rumah agar kebutuhan pokok tentang sayuran dan daging terpenuhi.

Hentikan pungutan-pungutan yang selama ini berlaku kepada petani

Mempermudah perizinan pertanian atau agribisnis atau agro wisata atau semua sektor yang menyangkut pertanian.

Bantu dan fasilitasi penemuan-penemuan sumber mata air baru yang berguna untuk pertanian.

langkah-langkah ini menjadi sangat penting sesegera mungkin dilakukan sebab apabila terlambat 6 bulan LAGI maka jangankan resesi ekonomi, makan saja masyarakat akan semakin susah.
saya khawatir, sangat -sangat khawatir.
Karena ini sudah masalah perut.
Bisa terjadi chaos karena kebutuhan perut sebagai kebutuhan utama tidak mampu untuk dipenuhi oleh pemerintah dan negara.

Ayolah kita pasang telinga kita untuk mendengar petani yang menjerit…. NYALAKAN TANDA TANGGAP DARURAT PERTANIAN, TEMUKAN SOLUSI lalu jalankan !!!.

“Tertikamnya Pariwisata Kintamani Dengan Karcis”

Ini Tentang Kintamani….
Seorang pedagang nasi goreng dan lalapan di sekitar danau Batur bercerita kalau dagangannya sepi, tamu berkurang datang ke Kintamani dalam beberapa hari ini.
Saya penasaran kenapa dan apa keluhannya sebenarnya.
Iapun memperlihatkan sebuah video viral adanya pungutan bagi orang yang akan masuk ke Kintamani untuk membayar karcis Rp.25.000.
Akun Global Bali memperlihatkan ada sekumpulan orang dimintai karcis ke kintamani, padahal orang itu sudah mengaku hanya lewat saja juga dikenai karcis. Bahkan ada terdengar kalau ia juga dari Bangli tetap dikenakan karcis juga.

Para sahabat….
Saya kemudian mulai bertanya ke beberapa tempat dan sahabat, mulai juga mendengar keluhan-keluhan tentang pungutan yang dikenakan kepada orang luar,

walaupun tujuannya hanya sekedar duduk-duduk di tepi jalan menonton indahnya kaldera Kintamani.

Masalah pungutan sebenarnya masalah yang terus saja berulang tanpa ada ada penyelesaian. Belum lagi sejak dahulu Kintamani dikenal dengan pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakatnya, ada pula pedagang-pedagang yang memaksa dagangannya harus dibeli, serta kenaikan pungutan resmi pemerintah yang memberatkan para pelaku pariwisata yang datang ke Kintamani.

Beberapa kali Kintamani ingin bangkit, pada saat itulah pungutan-pungutan seolah menikamnya kembali dan memasung pariwisata Kintamani.

Namun kali ini situasinya agak berbeda, dalam situasi covid-19 ini dimana pada daerah yang lain pariwisata mati suri, di Kintamani ramai dan menggeliat.
Orang-orang piknik datang ke Kintamani hanya sekedar ngopi, Sabtu dan Minggu atau masa-masa liburan tempat camping dan swaselfie mulai ramai dan penuh. Anak-anak muda, kelompok bermotor, kelompok spiritual, kumpulan keluarga, semua berbondong-bondong ke Kintamani untuk refreshing. Yang pada akhirnya ramai lah pula dagang lalapan, dagang bubur, dagang mujair nyat-nyat, dagang warung kopi, penjual buah jeruk, dan pedagang-pedagang kecil lain yang ikut menikmati ramainya pengunjung ke Kintamani.

Anda akan melihat banyak swaselfie yang terbangun di Kintamani, tempat-tempat camping juga mulai bermunculan, coffee shop bahkan paling terkenal enaknya di Kintamani, villa-villa juga mulai bertaburan di Kintamani, hal itu justru telah menumbuhkan perekonomian di Kintamani karena nikmatnya dan nyamannya berwisata di Kintamani berhasil menghidupkan warung-warung di tepi jalan, dan para pedagang asongan.

Seiring dengan adanya pungutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dengan gaya karcis Rp.25.000 per orang, ternyata nikmat dan kenyamanan berwisata di Kintamani itu menjadi berkurang.

Bahkan informasinya, pos pungutan akan ditambah lagi, di pintu masuk ke arah Pura Penulisan dan tempat lainnya yang mulai ramai.

Orang-orang mulai berpikir khawatir untuk datang ke Kintamani dan secara fakta terbukti dari beberapa minggu belakangan ini daerah wisata di Kintamani mulai kembali menyepi karena mahal yang dirasakannya.

Akhirnya masyarakat yang sebelumnya menikmati hasil keramaian itu mulai merasakan kelesuan ekonomi. Maka adalah wajar ketika masyarakat juga mulai mengeluh tentang iuran-iuran yang dirasa aneh bagi mereka yang menyebabkan perekonomian mereka menjadi turun.

Maka yang terjadi adalah Pemerintah Kabupaten Bangli, justru seolah menikam pariwisata Kintamani, dengan yang namanya KARCIS.. secarik kertas yang membuktikan anda telah dipunguti uang.

Sebenarnya pungutan itu ukuran apa dan bagaimana?

Pemerintah Daerah selalu saja beralasan bahwa kaldera gunung Batur adalah kawasan yang harus di jaga dirawat dan dilestarikan.

Pandangan ini juga dirasakan masuk akal karena para pelancong ke Kintamani sering sekali membuang sampah sembarangan, melakukan vandalisme dengan mencoret-coret batu larva yang ada, atau seenaknya nya tidak menghormati status geopark Kintamani yang disematkan oleh UNESCO.

Selama ini mungkin Pemkab Bangli merasa sendirian dalam menjaga, kesadaran masyarakat yang kurang akan menghilangkan perjuangan selama ini dalam memperoleh Status GEOPARK dari UNESCO, artinya UNESCO bisa saja mencabut status itu jika masyarakat tidak berperan serta dalam menjaganya, sehingga jalan diambil Pembab Bangli adalah harus membentuk tim pengelola untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Bukannya berhasil membuat masyarakat lebih sadar, justru keluarannya adalah pungutan-pungutan bagi yang masuk ke Kintamani.

Saya memandang pungutan itu memang hal yang wajar dalam memproduksi pendapatan.Sebab bagaimanapun juga para penikmat pariwisata harus membayar kenikmatan yang diperoleh.

Tapi harus tepat dan bijak….

Sayangnya Pemkab Bangli entah melalui badan pengelolanya, justru yang disasar adalah masyarakat umum yang sebenarnya bukan penikmat laba dari pariwisata.

Subyek yang dipungut adalah pihak yang memanfaatkan haknya sebagai warga negara untuk menikmati anugerah alam yang tidak pernah dibuat oleh siapapun termasuk Pemkab Bangli.
Seharusnya, kesadaran penting bagi semua bahwa gunung-gunung, danau, hamparan kaldera itu sudah ada jauh sebelum Pemkab Bangli itu ada,
sebelum masyarakat saat ini ada dan itu juga bersifat purba.
Maka harus dijaga bersama, dilestarikan bersama dan dinikmati bersama.

Sehingga apa sebenarnya yang bisa dipungut?.

Yang seharusnya dipungut adalah usaha pemanfaatannya,

yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun penyelenggara kegiatan yang memanfaatkan nama Kintamani dan alamnya, serta budayanya.

Pemkab Bangli dapat menegaskan kembali hak dan kewajiban pelaku usaha, dan memberikan kepastian hukum kepada penunggak-penunggak pajak atau penyelewengan-penyelewengan pajak dari usaha pariwisata yang ada di Kintamani.

Pemkab Bangli dapat meminta retribusi melalui pelaku-pelaku usaha yang ada tentunya dengan membuat dasar hukum terlebih dahulu berupa peraturan daerah dengan penuh kebijaksanaan.

Jadi bukan justru masyarakat umumnya yang dimintai pungutan.

Sebab kalau cara pungutan sekarang ini, bisakah kita bayangkan, setelah ditikam dengan karcis,.. darah pariwisata kintamani akan menjadi lesu, dan pariwisata kintamani bisa menjadi mati (SURI)…

bagaimana jika perlakuan di kintamani oleh Pemkab Bangli ini, diperlakukan khusus untuk orang-orang Bangli di luar Bangli.

Bagaimana jika orang Bangli hanya gara-gara pungutan di Kintamani, dipungut biaya nantinya ketika mereka menikmati alam di Sangeh, alas Kedaton, Uluwatu, den carik, Bunut bolong dan lainnya.

Hal ini bisa terjadi kan???
di mana selama ini, mereka memberikan gratis kepada seluruh lapisan masyarakat namun ketika hanya menonton alam di kintamani atau sampai di Bangli menikmati alam harus membayar karcis sedemikian rupa, padahal sekedar lewat saja.

Kita harus hati-hati, dalam situasi begini, kita harus bersyukur ada tamu yang datang walaupun itu lokal, menolong orang dengan menyediakan tempat berlibur lebih penting daripada uang yang membuat orang yang ingin berrefresing justru semakin pening karena pungutan yang mengerutkan kening.

Ayolah.. kita gunakan kewenangan dengan bijak, tepat sasaran dan bermain cantik.

Dengan senyum dan kebanggaan, menyambut para penikmat alam, dengan pelayanan yang terbaik, makanan yang terbaik, keramahan yang terbaik dan persahabatan yang terbaik..

Karena kita bersama dengan dunia, kintamani pasti berjaya…,

Masyarakat Sudah Susah Makan, Di Denda Lagi!

Peraturan apa ini guru???

Pertanyaan itu saya ajukan kepada sahabat profesi advokat setelah saya membaca di berita Kompas tentang peraturan gubernur Bali yang memberikan sanksi kepada masyarakatnya apabila tidak menggunakan masker yang dikenakan denda Rp. 100.000 dan kepada pelaku usaha denda sebesar Rp.1.000.000,- dalam jangka waktu sosialisasi hanya 2 Minggu, dan uangnya dimasukkan ke kas pemerintah daerah.

Yang menegakkannya pun nantinya dilakukan secara gabungan dari kepolisian, tentara, satpol PP sampai desa adat.

Tumben saya dengar Kepolisian akan tunduk kepada peraturan gubernur, atau tentara mau diatur dengan pergub, dan desa adat yang konon mengaku otonom sekarang harus tunduk pada peraturan gubernur?

tumben juga ada sosialisasi setelah peraturan itu terbit??? bagaimana masyarakat mengujinya???
Peraturan Gubernur Bali ini tiba-tiba banget… Seolah membalas kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Timur yang membebaskan masyarakatnya dari rapid test, di Bali justru masyarakat di pidana dengan denda.

Ketika mata saya lebih melihat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka
pertanyaan saya kemudian memangnya masyarakat dan pelaku usaha itu dapat uang dari mana untuk membayar denda yang sedemikian rupa?

Bahkan sepintas dicermati penerapan denda dilakukan dengan seperti tindakan langsung (tilang) ditempat, tanpa dihitung seberapa kesalahannya di pengadilan.

Pidana itu sifatnya ultimum remedium, jangan sampai negara APALAGI PEMERINTAH DAERAH menjadi kaya dengan cara mensanksi denda warganya.

Hai sahabat,… apapun itu jika terkait dengan pelanggaran harus didahului proses peradilan, sebab apapun hukuman itu harus berkeadilan.

Beberapa kali dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa yang paling penting saat ini adalah mengisi perut masyarakat, sehingga ketika ditambah beban sanksi pidana baik denda dan penjara seolah-olah masyarakat normal-normal saja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
sebenarnya pemerintah daerah telah semakin menekan rakyatnya kepada suatu situasi yang pasrah hingga pada akhirnya tidak akan mematuhi peraturan yang dibuat.

Contohnya aturan Perwali Kota Denpasar, apa kabarnya ya???
Apakah berani mendenda nenek-nenek yang berjualan di pasar yang ketika memakai masker mengaku merasa tidak bisa bernafas?
Disamping itu,
Peraturan Gubernur Bali tersebut juga tidak linear dengan apa yang dicontohkan oleh pemerintah daerah.

Di rumah sakit umum sendiri pasien covid yang masih positif sudah diperbolehkan pulang asalkan TANPA GEJALA,
ini pemberlakuan health immunity secara diam-diam oleh pemerintah.

Pemerintah tidak jujur ke masyarakat kalau pemerintah sendiri sudah tidak disiplin dan konsisten dalam menjaga penyebaran covid 19.

Belum lagi jika berbicara tentang kemampuan beli masyarakat yang sudah sangat menurun saat ini di mana secara de facto sudah terjadi PHK secara massal baik dengan alasan dirumahkan, atau unpaidleave atau pemutusan hubungan kerja secara resmi

maka sesungguhnya sanksi-sanksi yang bersifat represif atau mensanksi masyarakatnya dalam keadaan yang tidak normal seperti ini adalah kebijakan publik yang tidak melihat situasi di bawah.

Dalam situasi demikian teori kebijakan publik YANG DIAJARKAN KEPADA SAYA PADA WAKTU KULIAH SEMESTER iii ATAU iv dulu, :
seharusnya pemerintah melihat dari sisi bawah terlebih dahulu untuk membuat kebijakan publik yang mengayomi seluruh masyarakat.
Atau KEBIJAKAN YANG sifatnya bottom up!!!

Sayangnya berkenaan dengan Covid 19 ini apa yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah tidaklah terimplementasi dengan baik sebab contoh yang diberikan juga tidak terlihat.

misalnya dikatakan arak adalah obat untuk terapi tapi ternyata ARAK di rumah sakit untuk pengobatan atau terapi covid 19 tidak pernah disediakan.

Dalam beberapa kesempatan pun dapat pejabat-pejabat yang secara terang-terangan berkumpul tidak menggunakan protokol kesehatan.

Contoh yang bukan contoh sebenarnya,..

Agar tidak dianggap kritik kosong,
sebenarnya apa yang harus pemerintah lakukan dan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat.

Saran saya adalah :

jangan paranoid tapi juga jangan menyepelekan covid 19 ini. BAWA PIKIRAN DALAM SUASANA TENANG DAN BIJAK.

hilangkan segala bentuk sanksi dalam menangani covid 19

lebih banyak dilakukan secara preventif dengan cara terus-menerus tanpa lelah untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan.

kalaupun ada sanksi administratif seharusnya hal tersebut diberlakukan kepada elit pemerintah yang tidak memberikan contoh kepada masyarakat misalnya pejabat-pejabat yang bertanggung jawab akan institusinya tersebut sampai ada cluster yang tumbuh di instansinya.
(Bukankah peraturan Mendagri itu diberlakukan untuk internal pemerintah daerah? Kok ketika sampai dibawah yang kena penerapan justru masyarakat umum?)

bagi saya Peraturan gubernur Bali tersebut hanya akan memakan rakyat kecil tapi akan menyelamatkan kaum elit yang ada.

Sebab agak pesimis pejabat mau merazia dirinya sendiri kan?
Sebab prakteknya yang akan di razia ya masyarakat umum yang sedang jalan keluar yang mungkin harus keluar mencari makan, atau pelaku usaha yang dipilih-pilih untuk inspeksi.

Sekali lagi, hati-hati..

Sebaiknya hukum represif itu berimbang dengan kebijaksanaan.

Bukan ditujukan kepada masyarakat yang masih membanting tulang berjuang untuk makan…

YANG TERBAKAR DI KEJAGUNG ITU BUKAN SEKEDAR GEDUNG BOS!!!

Waduh…. Gedung Kejaksaan Agung RI (KEJAGUNG RI) terbakar, hal ini ingatkan saya ketika kasus Angeline beberapa tahun lalu juga ada terbakarnya gedung Komnas PA..

Para sahabat-pun mulai mendiskusikan ini dengan narasi liar analisa-analisa dengan penuh asumsi dan praduga…

Bagi saya itu hal yang wajar,… namanya juga diskusi…

Muncul pertanyaan liar itu antara lain :

memangnya tidak ada pendeteksi asap di gedung kejagung….????

memangnya tidak ada security yang jaga di sana.. ???

memangnya tidak ada CCTV yang mengawasi… ????

Atau tiap malam tidak dihuni sama sekali… ???

Di sana arsip-arsip yang mempertaruhkan nama Indonesia di sana…

Pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal yang wajar yang datang dari masyarakat awam dan saya sendiri yang tidak pernah datang ke kejaksaan agung RI…

Sebab secara logika sederhana “harusnya kebakaran itu tidak terjadi”…

Bayangkan itu gedung intelijen dimana arsip-arsip disana adalah arsip-arsip yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus yang bertaraf nasional mungkin saja internasional. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan basic atau dasar seperti di atas,..

Maka sangat wajar kebakarannya gedung kejagung tidak hanya membakar gedungnya saja tetapi membakar juga nama baik, integritas dan keamanan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Tanpa mau berbalut teori konspirasi yang saat ini sedang dipertentangkan, seorang kawan sesama advokat pernah cerita kalau ketika kehilangan 1 file atau berkas saja sama saja akan menghapuskan atau mungkin menghanguskan nasib orang.

Apakah ini sekedar terbakarnya sebuah gedung????

disini yang terbakar adalah nasib rakyat Indonesia ketika sebagian gedung kejaksaan Agung terbakar begitu dahsyatnya.

Kata-kata ini mungkin selalu terdengar fantastis.. sebab terbakarnya gedung itu kan semua perjalanan penegakan hukum masih bisa berjalan…??!

Begini rasanya.. kalau sahabat melihat lebih dalam…

Kejaksaan Agung RI merepresentasikan supremasi hukum negara. Kasus-kasus yang ditangani kasus yang menjaga nama baik negara, disamping masih “terbakar” dengan oknum nya di dalamnya seperti Jaksa Pinangky yang masih berproses, juga “terbakar” dengan usaha melawan penjahat kelas kakap untuk diadili ke pengadilan, juga ternyata “terbakar” akan sisi keamanan fisik gedung dan berkasnya..

Maka terbakar nya gedung Kejagung RI, menjadi terbakarnya “GEDUNG” Kejagung RI..

Apakah belum juga paham… ? Yo wis… Semoga ada waktu lagi untuk memperdalam “kebakaran” ini.

WABAH BARU ITU NAMANYA PHK

Tiba-tiba saja, seorang General Manajer di sebuah hotel terkenal mengontak saya, dengan lirih beliau berkata ” saya PHK…..,Pak Made, tolong dampingi saya”

Sontak saja saya merangkai pemikiran saya dengan keluhan beberapa teman-teman yang udah mulai kehilangan pekerjaannya walau tanpa status Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun unpaidleave.

Tanpa data yang resmi dari pemerintah memang PHK massal terlihat belumlah terjadi, tapi saya yakin jika pemerintah mengeluarkan data yang resmi dan faktual,… datanya akan menjadi sangat mengerikan!!?????

Sebelumnya mari kita telisik keadaan para pekerja yang diunpaidleave akibat berhentinya operasional industri pariwisata di Bali. Di daerah Badung atau daerah-daerah yang tergantung pada pariwisata di mana suami dan istri ternyata sama-sama diunpaidleave, seketika itu juga sudah tidak ada pemasukan keuangan. Akan tetapi mereka masih ditunjuk dengan cicilan-cicilan, hutang, tuntutan-tuntutan pengeluaran-pengeluaran bulanan, dan tuntutan kebutuhan perut rumah tangga. Artinya nya dalam situasi demikian masalah sandang dan pangan saja masyarakat sudah keteteran. Mereka berusaha untuk berinovasi dengan berjualan di jalan raya ada juga yang mengubah profesi mereka menjadi tukang, buruh yang penting mendapat pekerjaan, tapi sebagian besar mereka menjadi pengganguran.

Sementara yang terlihat kemudian,…

Ternyata respon pemerintah adalah melarang mereka berjualan di pinggir jalan atau membiarkan masyarakat berinovasi sendiri tanpa tuntunan tanpa pernah memberikan solusi tepat di mana orang-orang yang unpaidleave dan yang tidak lagi dapat pemasukan ini untuk bekerja.

Kini setelah proses unpaidleave itu terjadi, mulailah daya tahan industri pariwisata mulai menghilang. Imun-imun industri pariwisata yang selama ini masih ada berupa tabungan-tabungan dari hasil usaha sebelumnya telah terkuras habis selama beberapa bulan setelah ditutupnya industri pariwisata ini. Dan ketika mereka dituntut untuk operasional, gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya maka jalan PHK menjadi jalan yang harus ditempuh dan tidak dapat dihindari.

Masalahnya kemudian adalah dengan PHK karyawan yang begitu banyaknya, perusahaan juga berfikir untuk membayar pesangon yang jumlahnya juga akan sangat besar. Sehingga dalam situasi demikian perusahaan akan berusaha bernegosiasi dengan karyawannya atau menunggu jalur hubungan industrial yang ditentukan undang-undang.

Maka saya yakin setelah PHK ini, dinas ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial akan sesak ramai dengan pengaduan dan gugatan.

Sayangnya akibat wabah korona ini khususnya dalam ketenagaan kerjaan pemerintah seolah menyerah begitu saja dengan keadaan dan secara tidak langsung dan diam-diam memberlakukan heath immunity kepada rakyatnya dalam kesehatan, termasuk juga “health immunity” di dalam bidang ketenagakerjaan dan penghasilan.

Dalam keadaan yang demikian maka selanjutnya wabah yang mengerikan selain virus Corona adalah PHK. Anda tentu dapat membayangkan akibat dari PHK yang massal seperti ini. Akibatnya yang menakutkan berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dan bagaimana orang berusaha untuk mencari penghidupan tapi seolah menemukan jalan buntu karena tidak adanya solusi.

Dalam situasi seperti ini dan sekarang ini tugas masyarakat hanyalah satu yaitu memenuhi kebutuhan perut saja. Yang lainnya adalah tugas pemerintah… Hmmm. Menurut saya demikian..

Bagi saya… Untuk mengantisipasi kengerian yang akan terjadi, masih dapat dilakukan dengan beberapa cara :

pertama yang harus dilakukan oleh orang jawaban angka 700 miliar yang dipergunakan untuk penanganan covid 19, lalu kalaupun ada sisa pergunakan itu untuk membuat kantong kantong perdagangan antar masyarakat atau infeksi-infeksi pasar atau pasar murah pada setiap Banjar. Selanjutnya nya biaya biaya perjalanan dinas dikurangi tapi ubah menjadi biaya-biaya untuk penyerapan tenaga kerja yang bersifat massal.

Perbanyak pelatihan-pelatihan agar tumbuh kreativitas di dalam masyarakat, baik dalam sistem pertanian, home garden, marketing digital dan upaya-upaya yang lain yang tentunya dengan protokol kesehatan dan status new normal serta menerapkan status kekinian dengan era masa datang yaitu perdagangan dalam industri 4.0.

Kurangi juga tindakan-tindakan represif, apalagi yang terkait dengan wabah Corona ini hentikan tindakan karena kebencian, menakut-nakuti orang dan memenjarakan orang. Begitu juga dalam ranah pemerintah hati-hati sekali mempergunakan kewenangannya yang bersifat represif apa lagi diisi dengan rasa ego atau kebencian dan kepentingan, sebab kewenangan yang terhormat yang dicampur dengan rasa ego tanpa disadari akan berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Untuk itu saya melihat wabah PHK masih bisa diantisipasi. Jangan ragu dan penuh kepastian dan lakukan segera…

Bahwa korban akan wabah baru yang namanya PHK ini akan mampu kita hadapi bersama jika penuh keberpihakan kepada masyarakat, dengan penerapan kebijakan publik dari pemerintah dan penerapan hukum yang bijaksana dari aparat penegak hukum.