Apa kabar Perwali PSSB ala kota Denpasar?

Terhenyuh kemudian dalam satu titik pemikiran saya tentang peraturan-peraturan yang sudah pernah terjadi semenjak covid-19 ini melanda Bali salah satunya adalah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Desa kelurahan dan desa adat, dalam percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (covid 19), yang dalam tulisan ini saya sebut kemudian dengan Perwali Kota Denpasar (Perwali).

Sebuah peraturan sosial skala besar (PSSB) ala kota Denpasar dengan sebutan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Entah peraturan ini harus diapresiasi atau tidak tapi perlu dimaknai bahwa Walikota Denpasar sudah berusaha untuk menangani covid 19 itu dengan aturan dasar hukum walaupun masih dapat diperdebatkan. Tentu saja dalam keadaan yang tidak normal kontroversi itu pasti terjadi. Dan hal yang paling wajar adalah masyarakat bertanya penerapannya yang kemudian tentu saja implementasinya akan terjadi pro dan kontra.

Hari pertama penerapan perwali ini sudah membuat berjubelnya masyarakat ketika hendak memasuki kota Denpasar. Evaluasinya kemudian yang diperiksa untuk memasuki kota Denpasar adalah orang yang tidak memakai masker lalu memeriksa surat perjalanan yang harus dibawa.

Situasinya pada saat awal-awal perwali ini dimana kontroversi dasar hukum implementasi penerapannya lalu sampai pada pranata adat di Bali yang bersifat otonom ikut diperintah oleh dinas, tentu saja menghasilkan perlindungan hukum bersifat yang represif dan preventif baik dari sisi yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Perjalanan waktu yang sedemikian rupa ternyata goncangan-goncangan yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut telah tergantikan dengan istilah new normal. Kehidupan masyarakat sudah mulai seperti biasa orang, keluar masuk Denpasar dan orang Denpasar sudah mulai bisa lalu-lalang keluar masuk tanpa harus di razia seperti sebelumnya. Masyarakat juga mulai mengadakan kegiatan-kegiatan adat dan upacara tempat wisata sudah dibuka dan kehidupan mulai kita hadapi dengan normal yang bersanding dengan covid 19. namun pada prinsipnya ternyata peraturan walikota masih diterapkan dan masih berlaku. Peraturan tersebut masih terpampang sebagai peraturan yang harus ditaati. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa kabarnya kini setelah new normal ini?

dalam teori penerapan hukum dari LW Freidman agar hukum itu berlaku secara baik maka harus memenuhi tiga syarat yaitu secara filosofis, secara sosiologis dan secara yuridis. Ternyata secara filosofis perwali itu ditujukan untuk penanganan covid 19 berdasarkan kebutuhan pada saat itu di mana penyebaran covid-19 dianti sipasi oleh pemerintah kota Denpasar melalui peraturan dimana orang luar kota Denpasar dibatasi datang ke kota Denpasar agar tidak membawa penyebaran penyakit covid-19. Jika dikaji dari new normal sekarang ternyata pembatasan-pembatasan tersebut sudah tidak ada penerapannya dimana justru yang ada adalah masyarakat diminta untuk bersahabat atau berdamai dengan covid 19. Dengan demikian secara filosofis perwali kota Denpasar tersebut sudah tidak dapat diterapkan.

Secara sosiologis, masyarakat juga harus menerima peraturan walikota tersebut dengan ketaatan ditambah lagi dengan struktur hukum atau aparat aparat penegak hukum nya yang dipadukan dengan budaya masyarakat yang mentaati nya. Namun ternyata setelah berjubel nya masyarakat yang mengantri untuk diperiksa baik dalam surat perjalanan maupun protokol kesehatannya, justru yang terjadi adalah tidak dapat dilakukannya protokol kesehatan tersebut. sehingga evaluasinya kemudian yang diperiksa hanyalah orang yang tidak memakai masker. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini masyarakat sudah melupakan adanya perwali ini, dan secara de facto walikota Denpasar juga tidak menerapkan perwali ini ini dengan kontinyu, konsisten dan konsekuen. Sehingga secara de facto perwali ini sudah tidak ada diterapkan. Oleh karena secara de facto sudah tidak diterapkan maka secara sosiologis perwali kota Denpasar ini sudah tidak memenuhi syarat sosiologis.

Kalau kita berbicara tentang syarat secara yuridis dari awal pun sudah menimbulkan pro dan kontra. bagaimana pembentukan peraturan walikota Denpasar dimana didasari oleh peraturan di atasnya atau harus sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2012 Jo. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2019 . Apakah ah sudah memenuhi syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan? Saya pernah menjelaskannya sudah beberapa waktu lalu walaupun dalam batas saling menghargai akan upaya penanganan covid 19 yang lebih ditekankan agar tetap melindungi hak asasi manusia dan kebutuhan hidup masyarakat.

Jadi perwali itu saat ini masih ada dalam kertas tapi tidak hidup di dalam masyarakat. Maka bagi saya harus dicabut atau direvisi dengan sesuai suasana kekinian yaitu di new normal.

Hal-hal yang seharusnya ketika membuat perwali yang baru nantinya harus dapat mengayomi kehidupan masyarakat beberapa tahun mendatang tidak berdasarkan pada kebutuhan mendadak yang lahir dari suasana kepanikan atau yang lahir dari suasana psikologis yang sedang kacau dan sakit.

Sudahkan kita tidak menularkan kekacauan?

Sahabat,
Aku bertemu keluarga yang sedang menunggu ayahnya di sebuah RS
Selentingan ia bercerita kalau ada orang yang positif Covid 19 tapi sudah dipulangkan walau masih positif.

Dengan kebutuhan pengetahuan yang ada, saya pun memberanikan diri menelpon RS itu, yang diarahkan pada penjaga ruang isolasi tempat pasien yang pulang itu.

Dengan penuh hormat, tutur laki-laki petugas kesehatan itu sungguh sopan dan bersahabat. Menjelaskan dengan tanpa ragu bahwa memang pasien tersebut pulang walaupun masih positif Covid 19.
Sebab menurutnya ada aturan baru dari menteri kesehatan dimana penanganannya sudah tidak seperti dulu lagi.

Covid 19 TELAH TERTANGANI seperti FLU kawan…!!!!!!

Ini sudah health immunity

Tidak ada ARAK dirumah sakit yang itu yang konon DIKATAKAN bisa menyembuhkan.

Penjaga pasien dan keluarganya pun sudah tidak di-tracking…

Mereka sudah dibebaskan untuk berkomunikasi,…
Asal mereka TANPA GEJALA.

SIAPA YANG KENA COVID 19, ?? selanjutnya mungkin anda tidak akan dibayari pemerintah lagi.

Sejenak saya merenung lagi…
Kekacauan dari bulan Maret lalu, ternyata sia-sia belaka..

Jalan raya disemprot..
Pecalang jaga siang malam..
Kita takut bertemu dengan saudara sendiri
Kawinan dibubarkan
Orang protes diborgol
Orang ngaben dipidana
Mau upacara Melasti sampai harus minta maaf
Nyepi di rumah sampai Doble.
Nutup jalan dimana-mana
Perusahaan sampai harus bayar lembur
Hotel, mall, semuanya akhirnya pada tutup
Karyawan unpaidleave
Yang simpati kirim bantuan kemana-mana
Jual telur pakai mobil untuk menyambung makan dilarang
Orang luar kabupaten tidak boleh masuk ke kabupaten lain karena pspb ala daerah
Adat diminta menebar sanksi
Tidak boleh seminar, sarasehan apalagi demo
Yang kumpul di depan umum dibubarkan.
Penghasilan pekerja pariwisata harus hilang bahkan menjadi tidak bisa makan
Kredit tidak bisa dibayar,
Relaksasi perbankan tapi bayar seperempat bunganya saja ga bisa, akhirnya BPR akan main lelang saja.
Terlalu mudahnya melaporkan pidana karena harga diri
Kantor-kantor tutup pelayanan terganggu
Upacara agama dibatasi
Rakyat menyalahkan pejabat, pejabat menyalahkan rakyat.
Petugas kesehatan sampai ektra tidak tidur
Ibu kehilangan bayi karena menunggu rapid test

Sekolah tutup.

Rapid test akhirnya bayar yang susah bagi yang miskin

Dan apalagi kawan.. banyak sekali kalau kekacauan yang telah terjadi yang timbul karena kekacauan pikiran yang ada.

Kini ternyata pikiran kacau itu masih ada. Marilah kita merenung sejenak dan hilangkan kepentingan pribadi dan golongan yang ada. Sudahkah kita tidak menularkan kekacauan kepada orang lain?

KOMNAS HAM RI AKHIRNYA TURUN TANGAN : TERHADAP KASUS KAKEK TUA MELAWAN PENGUSAHA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNASHAM RI) akhirnya memberikan atensi terhadap perkara yang melibatkan I Wayan Rodi (81 tahun) sebagai korban dalam tindak pidana pemaksaan cap jempol kwitansi dan perusakan bangunan miliknya yang diduga dilakukan oleh I Wayan Shindu (69 tahun), sebagaimana laporan polisi Nomor LP : LP/758/IX/2014/Bali/Resta Dps, tanggal 8 September 2014 dan LP/871/X/2014/Bali/Resta Dps, tanggal 10 Oktober 2014.

Baca lebih lanjut

AKHIRNYA KASUS KAKEK TUA MELAWAN PENGUSAHA, DIATENSI MABES POLRI

Setelah lama terkatung-katung, akhirnya Mabes Polri memberikan atensi terhadap Perkara yang melibatkan I Wayan Rodi (81 Tahun) sebagai pelapor dalam tindak pidana pemaksaan cap jempolan kwiansi dan perusakan bangunan miliknya yang diduga diakukan oleh I Wayan Shindu (69 tahun), sebagaimana laporan polisi Nomor LP : /758/IX/2014/BALI/RESTA DPS, tertanggal 8 September2014 dan LP/871/X/2014/BALI/RESTA DPS, tertanggal 10 Oktober 2014.

Baca lebih lanjut

POLDA BALI DIDESAK TAHAN TERSANGKA NOTARIS DARMAYUDA

Setelah menetapkan NOTARIS & PPAT I WAYAN GEDE DARMA YUDA, SH., M.KN sebagai Tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/720/X/2014/Dit.Reskrim, tertanggal 3 Oktober 2014, POLDA BALI didesak untuk menahan Tersangka Darmayuda. Desakan atas penahanan tersangka Notaris Darmayuda disampaikan oleh Kuasa Hukum KORBAN ANTONY KRISTIAN LISMANTO, I MADE SUARDANA, SH, MH dan I MADE SOMYA PUTRA, SH

Baca lebih lanjut

WARGA PADANG SAMBIAN KLOD MINTA POLRESTA MENANGKAP PENGUSAHA I WAYAN SINDU

Untuk kedua kalinya Warga Padang sambian Klod mendatangi Polresta Denpasar. Pasalnya masyarakat menilai seorang Pengusaha yang bernama I Wayan Sindhu adalah pengusaha kebal hukum. Buktinya setelah dilaporkan 1 bulan yang lalu berdasarkan laporan Polisi No : STPL/758/IX/2014/BALI/RESTA DPS,  8 September 2014 atas kasus Membuat Perasaan Yang Tidak Menyenangkan sesuai pasal 335 KUHP laporan ini atas tindakan I Wayan Sindu ( terlapor ) yang diduga memaksa I Wayan Rodi yang sedang sakit untuk mencap jempol kwitansi untuk perpanjangan kontrak.
IMG-20141010-WA0019IMG-20141010-WA0007

Baca lebih lanjut

DIDUGA MELAKUKAN PEMAKSAAN CAP JEMPOL, INVESTOR PERDAYAI KAKEK TUA

Polresta Denpasar kemarin dikejutkan dengan warga desa Padang Sambian Kelod yang mengiringi seorang nenek tua untuk melaporkan seorang pengusaha. Seolah cerita investor melawan rakyat jelata kembali terjadi di, hanya demi menjalankan bisnisnya, pengusaha bangunan bernama I WAYAN SINDHU diduga telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan berupa pemaksaan cap jempol di atas kwitansi terhadap pasangan orang tua renta I WAYAN RODI (80 Tahun) dan NI NYOMAN NGEMIN (76 Tahun).

14107626516981410143159294

Baca lebih lanjut