Tahukah Anda kalau petani saat ini sedang menjerit?

Semenjak covid 19 ini merebak, keseharian saya lebih sering saya habiskan di kampung. DISANA MULAI SAYA MENGUBAH CARA SAYA BEKERJA DENGAN WORK AT HOME, SEHINGGA MULAI SAYA MENERIMA KLIEN, TAMU, SAHABAT, KELUARGA DI KAMPUNG HALAMAN, TERMASUK MENERIMA PARA PETANI CUMA SEKEDAR UNTUK BERCERITA.

Jika anda mengenal daerah yang namanya Kintamani selain pemandangannya yang indah : ada gunung, danau, hutan yang menghias begitu indahnya HINGGA MENJADI DAERAH WISATA LUAR BIASA INDAHNYA,
ADA JUGA KOPI KINTAMANI, JERUK KINTAMNI, BANTAL KINTAMANI, DENDENG KINTAMANI, MUJAIR KINTAMANI, SAMPAI ANJINGNYA PUN KHAS KINTAMANI, DAN PURA-PURA KAHYANGAN JAGAT YANG BEGITU MENGESANKAN SETA DESA BALI AGA YANG BEGITU MEMBANGGAKAN

tapi kali ini, KITA AKAN MEMBICARAKAN salah satu fondasi ekonomi di KINTAMANI INI adalah pertanian.

Anda akan melihat petani yang mungkin karakternya karakter dunia,..

Bagaimana tidak? Lereng gunung, tepi hutan, diatas batu larva, sungai kering semua mampu digarap petani kintamani.

Komoditinya hampir semua ada…

cabe, bawang, labu siam, kopi, kentang, kol, tomat, JERUK, BROKOLI, MARKISA, dan lainnya semua ada di Kintamani.

Hanya saja seminggu ini sudah beberapa kali saya mendengar keluhan-keluhan para petani yang mampir ke pondok saya.

Pengiriman komoditi ke Jawa sudah hampir 50 % berkurang,
harga-harga komoditi juga sudah berkurang bahkan tidak menutupi operasional produksi di daerah pertanian,
buruh-buruh pertanian juga mulai mengeluh karena sulitnya mendapat pekerjaan, Artinya lahan sudah tidak digarap lagi,..

Belum lagi menghadapi risiko kemarau panjang,
harga obat-obatan pertanian yang semakin mahal,
belum lagi kebijakan wajib rapid test keluar daerah sebelumnya telah membengkakkan biaya produksi.

Apakah ada survei PEMERINTAH YANG MENSURVEI kalau sebagian besar petani saat ini sedang merugi ?

Dan apakah sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah?

Nyatanya justru yang terjadi adalah meningkatnya pajak di tiap Kabupaten sampai 200%, YANG SECARA LANGSUNG justru semakin mencekik pertanian.

Para sahabat mampukah kita membayangkan akibat dari hancurnya pertanian?

Menurut sahabat, siapa yang akan memberi makan orang kota kecuali dari hasil pertanian para petani yang menjerit ini?

Dari pada rugi terus-menerus, akhirnya petani hanya akan memenuhi kebutuhan primernya saja tanpa mau berproduksi berlebih, sehingga suplay untuk orang-orang yang hidup di kota pasti akan berkurang.

Pada saat seperti itu, apakah teori-teori ekonomi akan berlaku dimana permintaan akan membesar dan harga semakin meningkat?

belum tentu kawan, karena bagaimana orang kota membeli sayuran hasil pertanian di orang desa JIKA ORANG KOTA JUGA TIDAK MEMILIKI UANG KARENA TIDAK ADA PEKERJAAN?
KITA HARUS JUJUR MELIHAT BAHWA uang sudah SEDIKIT YANG beredar, EKONOMI DI KOTA SUDAH SEMAKIN SULIT

Anjloknya harga ini bukan karena melimpahnya barang, atau masyarakat tidak perlu komoditi pertanian, yang ada adalah sudah rendahnya daya beli masyarakat, ditambah pabrik-pabrik tutup dan tidak beroperasi. Apalagi hotel dan restoran juga tutup karena tidak ada customernya.

Jadi ini sebenarnya adalah masalah perut sebuah kebutuhan primer yang harus difasilitasi oleh pemerintah.

Caranya secara hukum adalah :

hentikan membuat peraturan-peraturan yang menekan masyarakat bawah,

pemerintah harus merubah diri menjadi agen marketing dengan cara memfilter komoditi-komoditi yang berlebih kemudian buat perjanjian dengan daerah lain untuk ditukar kepada daerah-daerah yang memerlukan komoditi tersebut.

Begitu pula mencari komoditi yang dibutuhkan dalam suatu daerah harus dicari diiluar daerah yang diperlukan komoditi itu.

Dalam bidang pertanian dalam situasi luar biasa tidak normal begini, ketika tidak ada uang, maka lebih efektif barter atau tukar menukar barang daripada mengandalkan uang atau jual beli.

Saya yakin pemerintah dapat melakukan hal ini.

beri diskon khusus terhadap pertanian dalam hal perpajakan, Bila perlu untuk tanah sawah diberikan secara gratis tanpa dikenai pajak,

beli produk-produk pertanian secara langsung kepada masyarakat kemudian dipasarkan melalui pasar-pasar murah yang dibentuk di kantong-kantong tiap Banjar atau dusun.
DISTRIBUSIKAN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA YANG SUDAH ADA DI TIAP DESA.
mulai mensubsidi kegiatan hidroponik atau menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah.

Latih warga di kota menjadi petani modern di seluruh daerah. Ajari masyarakat untuk lebih seperti petani dengan memanfaatkan ruang sempit yang ada di pekarangan rumah agar kebutuhan pokok tentang sayuran dan daging terpenuhi.

Hentikan pungutan-pungutan yang selama ini berlaku kepada petani

Mempermudah perizinan pertanian atau agribisnis atau agro wisata atau semua sektor yang menyangkut pertanian.

Bantu dan fasilitasi penemuan-penemuan sumber mata air baru yang berguna untuk pertanian.

langkah-langkah ini menjadi sangat penting sesegera mungkin dilakukan sebab apabila terlambat 6 bulan LAGI maka jangankan resesi ekonomi, makan saja masyarakat akan semakin susah.
saya khawatir, sangat -sangat khawatir.
Karena ini sudah masalah perut.
Bisa terjadi chaos karena kebutuhan perut sebagai kebutuhan utama tidak mampu untuk dipenuhi oleh pemerintah dan negara.

Ayolah kita pasang telinga kita untuk mendengar petani yang menjerit…. NYALAKAN TANDA TANGGAP DARURAT PERTANIAN, TEMUKAN SOLUSI lalu jalankan !!!.

Masyarakat Sudah Susah Makan, Di Denda Lagi!

Peraturan apa ini guru???

Pertanyaan itu saya ajukan kepada sahabat profesi advokat setelah saya membaca di berita Kompas tentang peraturan gubernur Bali yang memberikan sanksi kepada masyarakatnya apabila tidak menggunakan masker yang dikenakan denda Rp. 100.000 dan kepada pelaku usaha denda sebesar Rp.1.000.000,- dalam jangka waktu sosialisasi hanya 2 Minggu, dan uangnya dimasukkan ke kas pemerintah daerah.

Yang menegakkannya pun nantinya dilakukan secara gabungan dari kepolisian, tentara, satpol PP sampai desa adat.

Tumben saya dengar Kepolisian akan tunduk kepada peraturan gubernur, atau tentara mau diatur dengan pergub, dan desa adat yang konon mengaku otonom sekarang harus tunduk pada peraturan gubernur?

tumben juga ada sosialisasi setelah peraturan itu terbit??? bagaimana masyarakat mengujinya???
Peraturan Gubernur Bali ini tiba-tiba banget… Seolah membalas kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Timur yang membebaskan masyarakatnya dari rapid test, di Bali justru masyarakat di pidana dengan denda.

Ketika mata saya lebih melihat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka
pertanyaan saya kemudian memangnya masyarakat dan pelaku usaha itu dapat uang dari mana untuk membayar denda yang sedemikian rupa?

Bahkan sepintas dicermati penerapan denda dilakukan dengan seperti tindakan langsung (tilang) ditempat, tanpa dihitung seberapa kesalahannya di pengadilan.

Pidana itu sifatnya ultimum remedium, jangan sampai negara APALAGI PEMERINTAH DAERAH menjadi kaya dengan cara mensanksi denda warganya.

Hai sahabat,… apapun itu jika terkait dengan pelanggaran harus didahului proses peradilan, sebab apapun hukuman itu harus berkeadilan.

Beberapa kali dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa yang paling penting saat ini adalah mengisi perut masyarakat, sehingga ketika ditambah beban sanksi pidana baik denda dan penjara seolah-olah masyarakat normal-normal saja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
sebenarnya pemerintah daerah telah semakin menekan rakyatnya kepada suatu situasi yang pasrah hingga pada akhirnya tidak akan mematuhi peraturan yang dibuat.

Contohnya aturan Perwali Kota Denpasar, apa kabarnya ya???
Apakah berani mendenda nenek-nenek yang berjualan di pasar yang ketika memakai masker mengaku merasa tidak bisa bernafas?
Disamping itu,
Peraturan Gubernur Bali tersebut juga tidak linear dengan apa yang dicontohkan oleh pemerintah daerah.

Di rumah sakit umum sendiri pasien covid yang masih positif sudah diperbolehkan pulang asalkan TANPA GEJALA,
ini pemberlakuan health immunity secara diam-diam oleh pemerintah.

Pemerintah tidak jujur ke masyarakat kalau pemerintah sendiri sudah tidak disiplin dan konsisten dalam menjaga penyebaran covid 19.

Belum lagi jika berbicara tentang kemampuan beli masyarakat yang sudah sangat menurun saat ini di mana secara de facto sudah terjadi PHK secara massal baik dengan alasan dirumahkan, atau unpaidleave atau pemutusan hubungan kerja secara resmi

maka sesungguhnya sanksi-sanksi yang bersifat represif atau mensanksi masyarakatnya dalam keadaan yang tidak normal seperti ini adalah kebijakan publik yang tidak melihat situasi di bawah.

Dalam situasi demikian teori kebijakan publik YANG DIAJARKAN KEPADA SAYA PADA WAKTU KULIAH SEMESTER iii ATAU iv dulu, :
seharusnya pemerintah melihat dari sisi bawah terlebih dahulu untuk membuat kebijakan publik yang mengayomi seluruh masyarakat.
Atau KEBIJAKAN YANG sifatnya bottom up!!!

Sayangnya berkenaan dengan Covid 19 ini apa yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah tidaklah terimplementasi dengan baik sebab contoh yang diberikan juga tidak terlihat.

misalnya dikatakan arak adalah obat untuk terapi tapi ternyata ARAK di rumah sakit untuk pengobatan atau terapi covid 19 tidak pernah disediakan.

Dalam beberapa kesempatan pun dapat pejabat-pejabat yang secara terang-terangan berkumpul tidak menggunakan protokol kesehatan.

Contoh yang bukan contoh sebenarnya,..

Agar tidak dianggap kritik kosong,
sebenarnya apa yang harus pemerintah lakukan dan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat.

Saran saya adalah :

jangan paranoid tapi juga jangan menyepelekan covid 19 ini. BAWA PIKIRAN DALAM SUASANA TENANG DAN BIJAK.

hilangkan segala bentuk sanksi dalam menangani covid 19

lebih banyak dilakukan secara preventif dengan cara terus-menerus tanpa lelah untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan.

kalaupun ada sanksi administratif seharusnya hal tersebut diberlakukan kepada elit pemerintah yang tidak memberikan contoh kepada masyarakat misalnya pejabat-pejabat yang bertanggung jawab akan institusinya tersebut sampai ada cluster yang tumbuh di instansinya.
(Bukankah peraturan Mendagri itu diberlakukan untuk internal pemerintah daerah? Kok ketika sampai dibawah yang kena penerapan justru masyarakat umum?)

bagi saya Peraturan gubernur Bali tersebut hanya akan memakan rakyat kecil tapi akan menyelamatkan kaum elit yang ada.

Sebab agak pesimis pejabat mau merazia dirinya sendiri kan?
Sebab prakteknya yang akan di razia ya masyarakat umum yang sedang jalan keluar yang mungkin harus keluar mencari makan, atau pelaku usaha yang dipilih-pilih untuk inspeksi.

Sekali lagi, hati-hati..

Sebaiknya hukum represif itu berimbang dengan kebijaksanaan.

Bukan ditujukan kepada masyarakat yang masih membanting tulang berjuang untuk makan…

WABAH BARU ITU NAMANYA PHK

Tiba-tiba saja, seorang General Manajer di sebuah hotel terkenal mengontak saya, dengan lirih beliau berkata ” saya PHK…..,Pak Made, tolong dampingi saya”

Sontak saja saya merangkai pemikiran saya dengan keluhan beberapa teman-teman yang udah mulai kehilangan pekerjaannya walau tanpa status Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun unpaidleave.

Tanpa data yang resmi dari pemerintah memang PHK massal terlihat belumlah terjadi, tapi saya yakin jika pemerintah mengeluarkan data yang resmi dan faktual,… datanya akan menjadi sangat mengerikan!!?????

Sebelumnya mari kita telisik keadaan para pekerja yang diunpaidleave akibat berhentinya operasional industri pariwisata di Bali. Di daerah Badung atau daerah-daerah yang tergantung pada pariwisata di mana suami dan istri ternyata sama-sama diunpaidleave, seketika itu juga sudah tidak ada pemasukan keuangan. Akan tetapi mereka masih ditunjuk dengan cicilan-cicilan, hutang, tuntutan-tuntutan pengeluaran-pengeluaran bulanan, dan tuntutan kebutuhan perut rumah tangga. Artinya nya dalam situasi demikian masalah sandang dan pangan saja masyarakat sudah keteteran. Mereka berusaha untuk berinovasi dengan berjualan di jalan raya ada juga yang mengubah profesi mereka menjadi tukang, buruh yang penting mendapat pekerjaan, tapi sebagian besar mereka menjadi pengganguran.

Sementara yang terlihat kemudian,…

Ternyata respon pemerintah adalah melarang mereka berjualan di pinggir jalan atau membiarkan masyarakat berinovasi sendiri tanpa tuntunan tanpa pernah memberikan solusi tepat di mana orang-orang yang unpaidleave dan yang tidak lagi dapat pemasukan ini untuk bekerja.

Kini setelah proses unpaidleave itu terjadi, mulailah daya tahan industri pariwisata mulai menghilang. Imun-imun industri pariwisata yang selama ini masih ada berupa tabungan-tabungan dari hasil usaha sebelumnya telah terkuras habis selama beberapa bulan setelah ditutupnya industri pariwisata ini. Dan ketika mereka dituntut untuk operasional, gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya maka jalan PHK menjadi jalan yang harus ditempuh dan tidak dapat dihindari.

Masalahnya kemudian adalah dengan PHK karyawan yang begitu banyaknya, perusahaan juga berfikir untuk membayar pesangon yang jumlahnya juga akan sangat besar. Sehingga dalam situasi demikian perusahaan akan berusaha bernegosiasi dengan karyawannya atau menunggu jalur hubungan industrial yang ditentukan undang-undang.

Maka saya yakin setelah PHK ini, dinas ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial akan sesak ramai dengan pengaduan dan gugatan.

Sayangnya akibat wabah korona ini khususnya dalam ketenagaan kerjaan pemerintah seolah menyerah begitu saja dengan keadaan dan secara tidak langsung dan diam-diam memberlakukan heath immunity kepada rakyatnya dalam kesehatan, termasuk juga “health immunity” di dalam bidang ketenagakerjaan dan penghasilan.

Dalam keadaan yang demikian maka selanjutnya wabah yang mengerikan selain virus Corona adalah PHK. Anda tentu dapat membayangkan akibat dari PHK yang massal seperti ini. Akibatnya yang menakutkan berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dan bagaimana orang berusaha untuk mencari penghidupan tapi seolah menemukan jalan buntu karena tidak adanya solusi.

Dalam situasi seperti ini dan sekarang ini tugas masyarakat hanyalah satu yaitu memenuhi kebutuhan perut saja. Yang lainnya adalah tugas pemerintah… Hmmm. Menurut saya demikian..

Bagi saya… Untuk mengantisipasi kengerian yang akan terjadi, masih dapat dilakukan dengan beberapa cara :

pertama yang harus dilakukan oleh orang jawaban angka 700 miliar yang dipergunakan untuk penanganan covid 19, lalu kalaupun ada sisa pergunakan itu untuk membuat kantong kantong perdagangan antar masyarakat atau infeksi-infeksi pasar atau pasar murah pada setiap Banjar. Selanjutnya nya biaya biaya perjalanan dinas dikurangi tapi ubah menjadi biaya-biaya untuk penyerapan tenaga kerja yang bersifat massal.

Perbanyak pelatihan-pelatihan agar tumbuh kreativitas di dalam masyarakat, baik dalam sistem pertanian, home garden, marketing digital dan upaya-upaya yang lain yang tentunya dengan protokol kesehatan dan status new normal serta menerapkan status kekinian dengan era masa datang yaitu perdagangan dalam industri 4.0.

Kurangi juga tindakan-tindakan represif, apalagi yang terkait dengan wabah Corona ini hentikan tindakan karena kebencian, menakut-nakuti orang dan memenjarakan orang. Begitu juga dalam ranah pemerintah hati-hati sekali mempergunakan kewenangannya yang bersifat represif apa lagi diisi dengan rasa ego atau kebencian dan kepentingan, sebab kewenangan yang terhormat yang dicampur dengan rasa ego tanpa disadari akan berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Untuk itu saya melihat wabah PHK masih bisa diantisipasi. Jangan ragu dan penuh kepastian dan lakukan segera…

Bahwa korban akan wabah baru yang namanya PHK ini akan mampu kita hadapi bersama jika penuh keberpihakan kepada masyarakat, dengan penerapan kebijakan publik dari pemerintah dan penerapan hukum yang bijaksana dari aparat penegak hukum.

Apa kabar Perwali PSSB ala kota Denpasar?

Terhenyuh kemudian dalam satu titik pemikiran saya tentang peraturan-peraturan yang sudah pernah terjadi semenjak covid-19 ini melanda Bali salah satunya adalah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Desa kelurahan dan desa adat, dalam percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (covid 19), yang dalam tulisan ini saya sebut kemudian dengan Perwali Kota Denpasar (Perwali).

Sebuah peraturan sosial skala besar (PSSB) ala kota Denpasar dengan sebutan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Entah peraturan ini harus diapresiasi atau tidak tapi perlu dimaknai bahwa Walikota Denpasar sudah berusaha untuk menangani covid 19 itu dengan aturan dasar hukum walaupun masih dapat diperdebatkan. Tentu saja dalam keadaan yang tidak normal kontroversi itu pasti terjadi. Dan hal yang paling wajar adalah masyarakat bertanya penerapannya yang kemudian tentu saja implementasinya akan terjadi pro dan kontra.

Hari pertama penerapan perwali ini sudah membuat berjubelnya masyarakat ketika hendak memasuki kota Denpasar. Evaluasinya kemudian yang diperiksa untuk memasuki kota Denpasar adalah orang yang tidak memakai masker lalu memeriksa surat perjalanan yang harus dibawa.

Situasinya pada saat awal-awal perwali ini dimana kontroversi dasar hukum implementasi penerapannya lalu sampai pada pranata adat di Bali yang bersifat otonom ikut diperintah oleh dinas, tentu saja menghasilkan perlindungan hukum bersifat yang represif dan preventif baik dari sisi yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Perjalanan waktu yang sedemikian rupa ternyata goncangan-goncangan yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut telah tergantikan dengan istilah new normal. Kehidupan masyarakat sudah mulai seperti biasa orang, keluar masuk Denpasar dan orang Denpasar sudah mulai bisa lalu-lalang keluar masuk tanpa harus di razia seperti sebelumnya. Masyarakat juga mulai mengadakan kegiatan-kegiatan adat dan upacara tempat wisata sudah dibuka dan kehidupan mulai kita hadapi dengan normal yang bersanding dengan covid 19. namun pada prinsipnya ternyata peraturan walikota masih diterapkan dan masih berlaku. Peraturan tersebut masih terpampang sebagai peraturan yang harus ditaati. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa kabarnya kini setelah new normal ini?

dalam teori penerapan hukum dari LW Freidman agar hukum itu berlaku secara baik maka harus memenuhi tiga syarat yaitu secara filosofis, secara sosiologis dan secara yuridis. Ternyata secara filosofis perwali itu ditujukan untuk penanganan covid 19 berdasarkan kebutuhan pada saat itu di mana penyebaran covid-19 dianti sipasi oleh pemerintah kota Denpasar melalui peraturan dimana orang luar kota Denpasar dibatasi datang ke kota Denpasar agar tidak membawa penyebaran penyakit covid-19. Jika dikaji dari new normal sekarang ternyata pembatasan-pembatasan tersebut sudah tidak ada penerapannya dimana justru yang ada adalah masyarakat diminta untuk bersahabat atau berdamai dengan covid 19. Dengan demikian secara filosofis perwali kota Denpasar tersebut sudah tidak dapat diterapkan.

Secara sosiologis, masyarakat juga harus menerima peraturan walikota tersebut dengan ketaatan ditambah lagi dengan struktur hukum atau aparat aparat penegak hukum nya yang dipadukan dengan budaya masyarakat yang mentaati nya. Namun ternyata setelah berjubel nya masyarakat yang mengantri untuk diperiksa baik dalam surat perjalanan maupun protokol kesehatannya, justru yang terjadi adalah tidak dapat dilakukannya protokol kesehatan tersebut. sehingga evaluasinya kemudian yang diperiksa hanyalah orang yang tidak memakai masker. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini masyarakat sudah melupakan adanya perwali ini, dan secara de facto walikota Denpasar juga tidak menerapkan perwali ini ini dengan kontinyu, konsisten dan konsekuen. Sehingga secara de facto perwali ini sudah tidak ada diterapkan. Oleh karena secara de facto sudah tidak diterapkan maka secara sosiologis perwali kota Denpasar ini sudah tidak memenuhi syarat sosiologis.

Kalau kita berbicara tentang syarat secara yuridis dari awal pun sudah menimbulkan pro dan kontra. bagaimana pembentukan peraturan walikota Denpasar dimana didasari oleh peraturan di atasnya atau harus sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2012 Jo. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2019 . Apakah ah sudah memenuhi syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan? Saya pernah menjelaskannya sudah beberapa waktu lalu walaupun dalam batas saling menghargai akan upaya penanganan covid 19 yang lebih ditekankan agar tetap melindungi hak asasi manusia dan kebutuhan hidup masyarakat.

Jadi perwali itu saat ini masih ada dalam kertas tapi tidak hidup di dalam masyarakat. Maka bagi saya harus dicabut atau direvisi dengan sesuai suasana kekinian yaitu di new normal.

Hal-hal yang seharusnya ketika membuat perwali yang baru nantinya harus dapat mengayomi kehidupan masyarakat beberapa tahun mendatang tidak berdasarkan pada kebutuhan mendadak yang lahir dari suasana kepanikan atau yang lahir dari suasana psikologis yang sedang kacau dan sakit.