Apa kabar Perwali PSSB ala kota Denpasar?

Terhenyuh kemudian dalam satu titik pemikiran saya tentang peraturan-peraturan yang sudah pernah terjadi semenjak covid-19 ini melanda Bali salah satunya adalah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Desa kelurahan dan desa adat, dalam percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (covid 19), yang dalam tulisan ini saya sebut kemudian dengan Perwali Kota Denpasar (Perwali).

Sebuah peraturan sosial skala besar (PSSB) ala kota Denpasar dengan sebutan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Entah peraturan ini harus diapresiasi atau tidak tapi perlu dimaknai bahwa Walikota Denpasar sudah berusaha untuk menangani covid 19 itu dengan aturan dasar hukum walaupun masih dapat diperdebatkan. Tentu saja dalam keadaan yang tidak normal kontroversi itu pasti terjadi. Dan hal yang paling wajar adalah masyarakat bertanya penerapannya yang kemudian tentu saja implementasinya akan terjadi pro dan kontra.

Hari pertama penerapan perwali ini sudah membuat berjubelnya masyarakat ketika hendak memasuki kota Denpasar. Evaluasinya kemudian yang diperiksa untuk memasuki kota Denpasar adalah orang yang tidak memakai masker lalu memeriksa surat perjalanan yang harus dibawa.

Situasinya pada saat awal-awal perwali ini dimana kontroversi dasar hukum implementasi penerapannya lalu sampai pada pranata adat di Bali yang bersifat otonom ikut diperintah oleh dinas, tentu saja menghasilkan perlindungan hukum bersifat yang represif dan preventif baik dari sisi yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Perjalanan waktu yang sedemikian rupa ternyata goncangan-goncangan yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut telah tergantikan dengan istilah new normal. Kehidupan masyarakat sudah mulai seperti biasa orang, keluar masuk Denpasar dan orang Denpasar sudah mulai bisa lalu-lalang keluar masuk tanpa harus di razia seperti sebelumnya. Masyarakat juga mulai mengadakan kegiatan-kegiatan adat dan upacara tempat wisata sudah dibuka dan kehidupan mulai kita hadapi dengan normal yang bersanding dengan covid 19. namun pada prinsipnya ternyata peraturan walikota masih diterapkan dan masih berlaku. Peraturan tersebut masih terpampang sebagai peraturan yang harus ditaati. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa kabarnya kini setelah new normal ini?

dalam teori penerapan hukum dari LW Freidman agar hukum itu berlaku secara baik maka harus memenuhi tiga syarat yaitu secara filosofis, secara sosiologis dan secara yuridis. Ternyata secara filosofis perwali itu ditujukan untuk penanganan covid 19 berdasarkan kebutuhan pada saat itu di mana penyebaran covid-19 dianti sipasi oleh pemerintah kota Denpasar melalui peraturan dimana orang luar kota Denpasar dibatasi datang ke kota Denpasar agar tidak membawa penyebaran penyakit covid-19. Jika dikaji dari new normal sekarang ternyata pembatasan-pembatasan tersebut sudah tidak ada penerapannya dimana justru yang ada adalah masyarakat diminta untuk bersahabat atau berdamai dengan covid 19. Dengan demikian secara filosofis perwali kota Denpasar tersebut sudah tidak dapat diterapkan.

Secara sosiologis, masyarakat juga harus menerima peraturan walikota tersebut dengan ketaatan ditambah lagi dengan struktur hukum atau aparat aparat penegak hukum nya yang dipadukan dengan budaya masyarakat yang mentaati nya. Namun ternyata setelah berjubel nya masyarakat yang mengantri untuk diperiksa baik dalam surat perjalanan maupun protokol kesehatannya, justru yang terjadi adalah tidak dapat dilakukannya protokol kesehatan tersebut. sehingga evaluasinya kemudian yang diperiksa hanyalah orang yang tidak memakai masker. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini masyarakat sudah melupakan adanya perwali ini, dan secara de facto walikota Denpasar juga tidak menerapkan perwali ini ini dengan kontinyu, konsisten dan konsekuen. Sehingga secara de facto perwali ini sudah tidak ada diterapkan. Oleh karena secara de facto sudah tidak diterapkan maka secara sosiologis perwali kota Denpasar ini sudah tidak memenuhi syarat sosiologis.

Kalau kita berbicara tentang syarat secara yuridis dari awal pun sudah menimbulkan pro dan kontra. bagaimana pembentukan peraturan walikota Denpasar dimana didasari oleh peraturan di atasnya atau harus sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2012 Jo. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2019 . Apakah ah sudah memenuhi syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan? Saya pernah menjelaskannya sudah beberapa waktu lalu walaupun dalam batas saling menghargai akan upaya penanganan covid 19 yang lebih ditekankan agar tetap melindungi hak asasi manusia dan kebutuhan hidup masyarakat.

Jadi perwali itu saat ini masih ada dalam kertas tapi tidak hidup di dalam masyarakat. Maka bagi saya harus dicabut atau direvisi dengan sesuai suasana kekinian yaitu di new normal.

Hal-hal yang seharusnya ketika membuat perwali yang baru nantinya harus dapat mengayomi kehidupan masyarakat beberapa tahun mendatang tidak berdasarkan pada kebutuhan mendadak yang lahir dari suasana kepanikan atau yang lahir dari suasana psikologis yang sedang kacau dan sakit.